PKS Majalengka

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa memberi sinyal dirinya takut diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sinyal ini terlontar saat dia dimintai tanggapan tentang desakan sejumlah pihak agar KPK memeriksanya dalam kasus suap kuota impor daging sapi. Hatta menegaskan, dia sama sekali tidak terlibat dalam kasus sapi yang telah menjerat sejumlah tersangka, termasuk mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq. Ketua Umum PAN ini pun menyatakan, pihak-pihak yang layak diperiksa KPK adalah mereka yang terindikasi melakukan korupsi. “Yang harus diperiksa itu yang korupsi,” tegas Hatta di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (02/07). Dituturkan, pembahasan ketersediaan daging sapi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah suatu yang biasa. Salah satu tujuannya, untuk mengetahui stok ketersediaan daging sapi itu sendiri. Hatta Nampak tak sanggup menahan emosi lantaran namanya kerap disebut sejumlah pihak terlibat dalam kasus suap kuota impor dagi...

Liputan6.com, Lampung : Presiden Partai Keadilan ejahtera (PKS) Anis Matta menemui beberapa kelompok komunitas di Bandar Lampung. Dari mulai komunitas penggemar grup musik Slank atau Slankers sampai komunitas otomotif.   “Dengan nongkrong kita tahu persoalan masyarakat. Dengan nongkrong kita tahu harapan masyarakat dan dengan nongkrong kita mencintai dan semoga dicintai masyarakat,” kata Anis Matta dalam keterangan tertulis dari Humas PKS, Minggu (30/6/2013). Aksi nongkrong bareng Anis Matta dan berbagai komunitas itu berlangsung semalam. Acara bertajuk “Nongkrong dan Ngopi Bareng Anis Matta Bersama Komunitas Lampung” ini digelar di seputar Lungsir, dekat pelataran balai kota Bandar Lampung. Dalam pertemuan itu Anis Matta menegaskan, dirinya beserta seluruh jajaran pengurus partai di tingkat pusat hingga ke tingkat ranting akan lebih menggiatkan nongkrong-nongkrong ini. “Tak henti saya berkeliling menyambangi Tanah Air tercinta ini. Negara kita sep...

JAKARTA — Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq, dalam nota keberatan atau eksepsinya, menuding Komisi Pemberantasan Korupsi diskriminatif dalam menyidik kasus dugaan korupsi dan pencucian uang kuota impor daging sapi yang menjerat Luthfi. Menurut tim pengacara Luthfi, ada motif politik yang mendasari proses hukum di KPK yang bertujuan menghancurkan PKS. “Kami keberatan karena proses penegakan hukum terdakwa oleh KPK didasarkan lebih pada faktor di luar penegakan hukum daripada upaya penegakan hukum, yakni untuk mendiskreditkan atau menghancurkan suatu partai, PKS,” kata salah satu pengacara Luthfi, Zainuddin Paru, membacakan eksepsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (1/7/2013). Eksepsi ini merupakan tanggapan atas surat dakwaan tim jaksa penuntut umum KPK yang mendakwa Luthfi melakukan tindak pidana korupsi sekaligus pencucian uang terkait kepengurusan kuota impor daging sapi. Menurut eksepsi Luthfi, a...

JAKARTA - Tim kuasa hukum terdakwa Luthfi Hasan Ishaaq (LHI) menilai dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait kasus yang membelit kliennya ngawur. Menurut salah satu tim kuasa hukum Luthfi, Mohamad Assegaf, ngawurnya isi dakwaan itu terekpos di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Luthfi diduga akan menerima suap berawal dari penangkapan Ahmad Fathanah di Hotel Le Meridien, Jakarta, bersama seorang perempuan bernama Maharani Suciyono. Kata Assegaf, saat itu, ada uang dalam mobil Fathanah, yang diduga akan diberikan kepada Luthfi. Padahal, tidak ada uang hasil korupsi yang beralih dari Fathanah ke Luthfi. KPK justru meyakini telah memiliki dua alat bukti yang cukup atas temuan itu. "Kemudian, soal pencucian uang, uang sebesar Rp1,3 miliar yang dipotong Rp10 juta buat perempuan itu (Maharani). Tapi dia (Luthfi) malah dikenakan Pasal Pencucian Uang oleh KPK," kata Assegaf dalam diskusi membedah dakwaan LHI di sebuah restoran di Jakarta, Kamis...

Jakarta: Tim pengacara Luthfi Hasan Ishaaq, mempertanyakan hilangnya nama-nama politisi partai lain dari dakwaan. Menurut Zainuddin Paru, tim pengacara LHI,  hal itu memperkuat kesan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tebang pilih dalam mengusut perkara tersebut dan sengaja ditunggangi untuk menghancurkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Adapun nama politisi partai lain yang dimaksud adalah Menteri Perekonomian Hatta Rajasa dari Partai Amanat Nasional, Setya Novanto Ketua Fraksi Golkar DPR RI, dan Happy Bone Zulkarnaen dari Golkar. "Di BAP Yudi Setiawan disebutkan merupakan orang dekatnya Aburizal Bakri. Namun ketika sudah menjadi surat dakwaan, semua tokoh-tokoh di luar PKS tidak muncul dalam dakwaan," ungkapnya di Jakarta, Senin (1/7). Saat dikonfirmasi lebih lanjut tentang ketiga politisi tersebut, Paru menjelaskan bahwa dalam BAP Yudi Setiawan mengaku pernah melakukan pertemuan dengan orang-orang tersebut. Sebagai catatan, da...

Sesaat sebelum persidangan perkara dugaan suap impor daging sapi mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq (LHI) yang mengagendakan pembacaan eksepsi, Fahri sempat bertemu dengan LHI di sebuah ruangan diskusi, lalu tiba-tiba menurut Fahri, datang Ahmad Fathanah (AF), yang akhirnya terlibat pembicaraan bertiga. Demikian keterangan Wakil Sekjend Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah. "Karena saya datang ketemu LHI, sempat diajak ke ruangan diskusi, tiba-tiba  ada AF masuk ke situ sempat ngobrol sendiri dan ngobrol bertiga. Yang menarik, ini menjadi tuntutan kita di persidangan sebab jarak antara AF dan LHI sehari, habis ditangkap memang sasarannya LHI sejak awal," ujarnya di pressroom DPR, Senin (1/07). Sejak awal, katanya, LHI sudah menjadi target oleh tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan bukanlah AF, karena semua pertanyaan mengenai uang suap yang diarahkan kepada AF semuanya menjurus pada LHI. "Tim KPK yang menangkap...

JAKARTA  –Secara tak langsung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah berkolaborasi dengan media massa tertentu, untuk melakukan streotyping atau labeling terhadap Luthfi Hasan Ishaaq. Singkat kata, nama baik Luthfi telah dihakimi oleh kebebasan media massa Indonesia. Demikian salah satu inti ungkapan eksepsi persidangan terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan daging sapi impor Luthfi Hasan Ishaaq di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Selatan. “KPK dan media massa seperti membuat framing atau kerangka opini terhadap kasus hukum yang sedang ditanganinya,” ungkap salah ketua tim kuasa hukum terdakwa, Mohamad Assegaf, Senin (1/7). Dalam surat eksepsi tersebut, kuasa hukum Luthfi lainnya yakni Jefferson Dau meminjam pendapat Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie. Menurut Jimly seperti dikatakan Jefferson, KPK harus menungkapkan dua alat bukti mengenai keterlibatan Lutfhfi agar orang tidak curiga. Sehingga bila tidak terungkap dua alat bukt...