Langsung ke konten utama

Hatta Rajasa Mulai Tunjukkan Sikap Takut Diperiksa KPK Dalam Kasus Impor Daging Sapi


Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa memberi sinyal dirinya takut diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sinyal ini terlontar saat dia dimintai tanggapan tentang desakan sejumlah pihak agar KPK memeriksanya dalam kasus suap kuota impor daging sapi.

Hatta menegaskan, dia sama sekali tidak terlibat dalam kasus sapi yang telah menjerat sejumlah tersangka, termasuk mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq. Ketua Umum PAN ini pun menyatakan, pihak-pihak yang layak diperiksa KPK adalah mereka yang terindikasi melakukan korupsi.
“Yang harus diperiksa itu yang korupsi,” tegas Hatta di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (02/07).

Dituturkan, pembahasan ketersediaan daging sapi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah suatu yang biasa. Salah satu tujuannya, untuk mengetahui stok ketersediaan daging sapi itu sendiri.
Hatta Nampak tak sanggup menahan emosi lantaran namanya kerap disebut sejumlah pihak terlibat dalam kasus suap kuota impor daging sapi. Besan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini lalu menyatakan akan menuntut pihak-pihak tersebut.

“Saya akan tuntut sampai ke ujung dunia kalau ada orang mengatakan saya terlibat,” ungkap Hatta.
Sebelumnya, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menduga kuat adanya keterlibatan Menteri Koordinator perekonomian Hatta Rajasa dalam kasus suap kuota impor daging sapi.

Menurut Koordinator Investigasi dan Advokasi FITRA, Uchok Sky Khadafi, indikasi keterlibatan Hatta Rajasa terlihat dari adanya kesan impor daging sapi yang dipaksakan dan dipandang tidak perlu. Mengingat, harga daging sapi saat itu stabil dan tidak ada keharusan untuk dilakukan adanya penambahan. 
“Impor berlebih dan dan sebenarnya tak perlu. Maka dari sini ada indikasi suap untuk adanya penambahan kuota. Dan Kementerian Pertanian di sini hanya berperan sebagai operasional. Pada ranah kebijakan ada pada menteri kordinator ekonomi. Dari sana harusnya dibidik KPK dan diperiksa,” tegas Uchok.

Di sisi lain, Uchok pun meyakini adanya keterlibatan orang besar di luar terdakwa Luthfi Hasan Ishaaq (LHI) berasal dari lingkaran Istana. Menurut Uchok, jika kasus ini tidak diperluas oleh KPK, maka patut diduga ada unsur politis dalam proses penuntasan kasus yang menarik perhatian masyarakat ini. 
“Kalau KPK tidak menelusuri dugaan keterlibatan Hatta dan istana, maka ini bukan murni penanganan korupsi. Saya curiga ini banyak bermain, dan KPK telah menunjukkannya,” tandasnya.[HrS]

Sumber : Suaranews

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Rakerda PKS Majalengka 2025: Sinergi Anak Muda, Kepedulian Disabilitas, dan 8 Program Unggulan "Solid, Bergerak, Melayani"

  (Suasana Serba Orange di Rakerda PKS Majalengka tahun 2025) MAJALENGKA – Dewan Pimpinan Tingkat Daerah (DPTD) PKS Majalengka sukses menyelenggarakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) pada Sabtu, 20 Desember 2025. Bertempat di Aula DPD PKS Majalengka, kegiatan ini mengusung tema besar "Solid, Bergerak, Melayani" . Acara ini dihadiri oleh tokoh-tokoh penting, di antaranya: Ust. H. Hari Suswono (Sekretaris MPW PKS Jawa Barat) Ir. H. Ateng Sutisna (Anggota DPR-RI) dr. H. Encep Sugiana (Anggota DPRD Jawa Barat) Kang Deden Hardian Narayanto (Kang Dehan) (Ketua DPD PKS Majalengka & Wakil Ketua 1 DPRD Majalengka) Seluruh Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Majalengka dari Fraksi PKS. Struktur DPD (Kabid & Sekbid) serta Ketua DPC dari 26 kecamatan se-Majalengka. (Penampilan Angklung oleh Anak Istimewa SLB) Salah satu momen paling menyentuh dalam Rakerda kali ini adalah kehadiran anak-anak istimewa dari SLB Negeri dan SLB Swasta di Majalengka. Sebagai bentuk nyata kepedulian PKS...

Suarakan Kegalauan Tenaga Paruh Waktu, Anggota DPRD Majalengka Cegat Bupati Usai Paripurna

  Sampaikan Jeritan Tenaga Paruh Waktu, Bunda Dhora  Minta Bupati Majalengka Beri Kepastian MAJALENGKA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majalengka, Dhora Darojatin, M.Kes., secara langsung menyampaikan aspirasi dan kerisauan para tenaga kerja paruh waktu kepada Bupati Majalengka, Eman Suherman. Momen krusial ini terjadi sesaat setelah penutupan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Majalengka hari ini, Rabu (20/5). Langkah proaktif ini diambil Dhora setelah dirinya melakukan agenda silaturahmi dan menyerap aspirasi dari Pengurus IBI Ranting Talaga dan Ranting Bantarujeg. Dalam pertemuan tersebut, para tenaga kesehatan mengeluhkan beban psikologis dan ketidakpastian yang mereka hadapi akibat sistem perpanjangan kontrak yang harus dilakukan setiap tahun. Sebagai informasi, di Kabupaten Majalengka sendiri saat ini tercatat ada sekitar 168 bidan yang berstatus sebagai tenaga kerja paruh waktu. "Kemarin saya bersilaturahmi dengan Pengurus IBI Ranting Talaga ...

Redam Keresahan Warga Ranca Keong, Kang Dehan Tengahi Polemik Galian C di Jatimulya

  MAJALENGKA – Persoalan aktivitas Galian C di Blok Ranca Keong, Desa Jatimulya, Kecamatan Kasokandel, akhirnya menemui titik terang. Setelah sempat memicu keresahan warga sejak Desember 2025, Kang Dehan hadir sebagai penengah untuk menjembatani aspirasi masyarakat dengan pihak pengusaha, guna mencari solusi terbaik bagi semua pihak. Berawal dari kedatangan perwakilan warga Blok Ranca Keong, Desa Jatimulya, ke ruang kerjanya di Gedung DPRD Majalengka, Kang Dehan menengahi permasalahan aktivitas Galian C yang meresahkan masyarakat Kecamatan Kasokandel.  Dalam pertemuan di Gedung DPRD tersebut, keresahan warga bermula dari adanya aktivitas pertambangan di sebelah timur pemukiman yang dianggap tidak transparan. Selain masalah perizinan yang belum jelas, warga mengeluhkan ketiadaan sosialisasi awal serta dampak lingkungan yang mulai dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Mendengar keluhan dari masyarakat, Kang Dehan segera berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk Satpol PP...