MAJALENGKA — Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Majalengka kembali digelar dengan agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Juru bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) sekaligus Anggota Komisi II DPRD Majalengka, Abid Ubaidillah, menyampaikan sejumlah catatan penting terkait efektivitas anggaran dan pelayanan masyarakat.
Dalam pembukaannya, Abid mengajak jajaran DPRD dan Pemkab Majalengka untuk merenungi maraknya bencana alam di Indonesia dengan mengutip QS. Ar-Rum ayat 41 sebagai pengingat untuk menjaga lingkungan.
Selain itu, F-PKS juga memberikan ucapan memperingati Hari Literasi Internasional (8 September) dan Hari Olahraga Nasional (9 September) sebagai sarana mendorong masyarakat Majalengka yang makin kritis, sehat, dan produktif.
Fraksi PKS menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Bupati beserta jajaran Pemerintah Kabupaten Majalengka yang telah menyusun Perubahan APBD 2026 di tahun kedua masa pemerintahannya. PKS mendukung prioritas pembangunan daerah tahun ini yang berfokus pada pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan dan peningkatan pelayanan publik.
Namun, PKS mengingatkan agar target dan program yang dirancang tidak sekadar menjadi formalitas administratif, melainkan benar-benar menghasilkan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi PKS menyampaikan beberapa masukan dan pertanyaan terkait kondisi keuangan daerah:
Penanganan Piutang Daerah dan PBB: PKS menyoroti kenaikan PAD yang dinilai belum optimal (hanya naik Rp24,41 miliar) sementara nilai piutang daerah mencapai Rp219,63 miliar—mayoritas berasal dari piutang PBB sebesar Rp188,66 miliar. PKS menyayangkan adanya pengurangan anggaran untuk pemutakhiran data dan penagihan pajak, serta meminta Pemkab menyusun peta jalan penagihan piutang yang jelas.
Kinerja BUMD dan Pendapatan Daerah: Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami penurunan 11,57% (menjadi Rp9,025 miliar). PKS mendorong adanya strategi diversifikasi untuk mengoptimalkan potensi pendapatan daerah lainnya.
Lambatnya Realisasi Belanja Modal: PKS mempertanyakan rendahnya realisasi Belanja Modal yang baru mencapai 19,52% per 31 Juli 2026 dari total anggaran Rp214,026 miliar. Pemkab diminta menyiapkan langkah percepatan penyerapan hingga akhir tahun.
Kejelasan Rincian Program Pelayanan Dasar: Terkait penguatan pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ketahanan pangan, dan perlindungan sosial), PKS meminta kejelasan detail alokasi anggaran, target capaian yang terukur, serta mekanisme pengawasannya.
Perhatian pada Bantuan Sosial dan Kelompok Rentan: PKS menyoroti alokasi belanja bantuan sosial yang hanya sebesar 0,11% (Rp3,537 miliar) dari total belanja, serta adanya penurunan anggaran Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial. PKS meminta Pemkab memberikan perhatian lebih kepada masyarakat rentan di tengah kondisi ekonomi saat ini.
Keseimbangan Fiskal Daerah: Adanya kecenderungan penurunan pendapatan (turun 4,87%) yang berbanding terbalik dengan kenaikan belanja (naik 5,04%) sehingga memicu peningkatan defisit, menjadi perhatian PKS agar stabilitas keuangan daerah tetap terjaga.
Mengakhiri pemaparannya, Abid Ubaidillah menyampaikan harapan agar masukan yang diberikan dapat ditindaklanjuti demi perbaikan tata kelola anggaran dan kesejahteraan masyarakat Majalengka. (MF)
Komentar
Posting Komentar