YOGYAKARTA — Tekanan ekonomi, beban biaya hidup, dan minimnya lapangan kerja di Kabupaten Majalengka menuntut wakil rakyat hadir membawa solusi. Menjawab tantangan tersebut, 7 Anggota Legislatif (Aleg) Fraksi PKS DPRD Majalengka mengikuti Bimbingan Teknis Anggota Legislatif (Bimtekda) PKS se-Jawa Barat di Yogyakarta, 2–4 Agustus 2026.
Kegiatan bertema “Kuatkan Sinergi, Hadirkan Solusi” ini menjadi wadah penguatan kapasitas legislatif, pengawasan anggaran, dan penyelarasan arah pelayanan rakyat. Agenda ini dihadiri Sekjen PKS H. Muhammad Kholid, Ketua BP3K Dr. Muhammad Iqbal, Sekretaris Fraksi PKS DPR RI Hj. Ledia Hanifa Amaliah, serta Ketua DPW PKS Jawa Barat sekaligus Wakil Ketua DPRD Jabar, Iwan Suryawan (Abah Iwan).
Dalam pengarahannya, Abah Iwan Suryawan menegaskan bahwa kursi parlemen adalah amanah berat yang dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat.
“Ratusan ribu pemilih kini menagih janji. Pertanggungjawabannya berat, di hadapan rakyat dan Allah SWT. Prinsip kita tegas: sayyidul qaumi khadimuhum—pemimpin adalah pelayan. Anggota dewan harus hadir di tengah warga saat situasi sulit, bukan menghilang usai pemilu,” tegas Abah Iwan.
Ia juga menekankan pengawasan anggaran yang presisi di tengah keterbatasan ruang fiskal daerah. Sikap kritis terhadap eksekutif wajib berbasis data akurat dan solusi konstruktif, dibentengi integritas moral serta pembinaan spiritual rutin (UPA).
Menanggapi gemblengan tersebut, Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Majalengka, Dhora Darojatin, menyuarakan kesiapan penuh 7 aleg PKS Majalengka untuk langsung tancap gas di lapangan.
“Bimtekda ini menjadi amunisi kami. Pulang dari Jogja, 7 Aleg Fraksi PKS Majalengka siap 'bertempur' kembali! 'Bertempur' bagi kami berarti pasang badan dan strategi untuk mengawal hak-hak warga. Kami akan membersamai masyarakat untuk berjuang menghadapi himpitan ekonomi,” tegas Dhora.
Dhora merumuskan 4 langkah strategis Fraksi PKS Majalengka pasca-Bimtekda:
Pengawasan Anggaran Pro-Rakyat: Memastikan APBD Majalengka tepat sasaran untuk pemulihan ekonomi warga, pemberdayaan UMKM, pendidikan, dan kesehatan.
Kehadiran Tanpa Jarak: Membuka akses komunikasi dan intensif turun ke desa-desa untuk menyerap aspirasi warga secara langsung.
Kritis & Solutif: Mengawasi kinerja pemerintah daerah secara ketat berbasis data rasional dan solusi konkret.
Integritas Tinggi: Menjaga kebersihan niat dan moralitas sebagai benteng utama dalam menjalankan fungsi legislatif.
Fraksi PKS DPRD Majalengka berkomitmen mengoptimalkan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan demi memastikan kebijakan daerah berpihak pada kesejahteraan warga Majalengka secara berkelanjutan. (MF)
Komentar
Posting Komentar