Evaluasi Dana BOS di SMPN 2 Jatiwangi, Bunda Dhora Tegaskan Pentingnya Penguatan SDM Sekolah

MAJALENGKA — Komitmen Komisi IV DPRD Kabupaten Majalengka dalam mengawal kualitas pendidikan terus dibuktikan lewat aksi nyata di lapangan. Pada Rabu (19/8/2026) pukul 11.00 WIB, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Majalengka, Dhora Darojatin, bersama anggota komisi IV melakukan kunjungan lapangan ke SMPN 2 Jatiwangi untuk mengevaluasi tata kelola dan pengolahan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Langkah proaktif ini dilakukan untuk memastikan bahwa alokasi dana pendidikan tidak hanya tepat sasaran secara administratif, tetapi juga benar-benar berdampak positif terhadap iklim belajar-mengajar di sekolah. 

Dalam peninjauan tersebut, Dhora bersama anggota Komisi IV dan jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka menyerap berbagai aspirasi serta menginventarisasi sejumlah persoalan krusial diantara beberapa temuannya:

1. Beban Ganda Guru (Double Job): Mayoritas sekolah belum memiliki operator atau bendahara khusus BOS, sehingga guru pengajar terpaksa merangkap jabatan sebagai pengelola keuangan. 
2. Dinamika Regulasi dan Sistem Digital: Perubahan aturan atau regulasi baru mengenai Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) kerap terlambat sampai ke daerah, memicu kendala penginputan data meski sistem telah dijalankan. 
3. Rotasi SDM Terampil: Petugas atau guru yang telah menguasai sistem administrasi sering kali harus berpindah tugas, sehingga proses adaptasi sistem harus dimulai kembali dari nol. 

Melihat kondisi tersebut, Dhora menegaskan bahwa penyelesaian masalah ini tidak cukup hanya dengan penyesuaian teknis, melainkan harus menyasar akar persoalan, yaitu keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM).

 "Kunjungan evaluasi ini memberikan kita gambaran riil di lapangan. Persoalan utama yang kita temukan adalah beban ganda para guru. Di satu sisi mereka memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk mengajar, di sisi lain dituntut menguasai tata kelola administrasi dana BOS yang kompleks. Kita tidak bisa biarkan kondisi ini terus berlarut karena berpotensi menurunkan kualitas pembelajaran," ujar Dhora.  

Terkait kendala aplikasi dan regulasi digital, sosok legislator PKS yang dikenal responsif terhadap isu-isu sosial dan pendidikan ini langsung mendorong langkah cepat dari dinas terkait.

 "Masalahnya bukan pada ketidakmampuan belajar, melainkan dinamika aturan yang sering terlambat sampai ke tingkat sekolah. Kami sudah menegaskan kepada Dinas Pendidikan agar setiap pembaruan informasi dan regulasi SIPLah segera disalurkan tanpa penundaan. Kami mengapresiasi komitmen Dinas Pendidikan yang akan melakukan pendampingan langsung serta pelatihan berkala," tambahnya.

Lebih lanjut, Dhora menekankan bahwa solusi jangka panjang terletak pada penambahan tenaga teknis khusus di sekolah agar guru dapat fokus sepenuhnya pada fungsi instruksional. 

 "Solusi jangka panjangnya jelas, guru harus dikembalikan ke fungsi utamanya mendidik. Ke depan, penguatan tenaga operasional dan bendahara khusus di sekolah harus diprioritaskan, salah satunya melalui alokasi formasi PPPK maupun tenaga paruh waktu. Ini menjadi PR bersama demi terciptanya tata kelola pendidikan Majalengka yang efisien, transparan, dan tepat sasaran," pungkasnya.

Kiprah dan pengawasan intensif yang ditunjukkan Dhora Darojatin ini mempertegas peran DPRD Majalengka sebagai jembatan aspirasi masyarakat sekaligus mitra kritis pemerintah daerah dalam mewujudkan reformasi tata kelola pendidikan yang lebih humanis dan akuntabel. (MF)