MAJALENGKA – Serangkaian persoalan pelayanan dasar dan kesejahteraan sosial mendominasi jaring aspirasi (Reses III) yang digelar oleh Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Majalengka, Dhora Darojatin. Dalam tatap muka yang berlangsung sepanjang pekan kemarin, warga dari berbagai kalangan, mulai dari petani, peternak, hingga ibu rumah tangga, menyampaikan keluhan terkait keakuratan data kependudukan dan jaminan sosial.
Salah satu temuan yang cukup mengejutkan dalam reses tersebut adalah adanya warga yang status kependudukannya terdaftar telah meninggal dunia pada basis data, padahal yang bersangkutan masih hidup dan dalam kondisi sehat wal'afiat. Kekeliruan data ini berdampak langsung pada terhambatnya akses warga terhadap berbagai layanan publik dan bantuan pemerintah.
Selain itu, kendala teknis penentuan tingkat kesejahteraan masyarakat (desil) yang dinilai tidak akurat serta kepesertaan BPJS Kesehatan yang mendadak tidak aktif juga menjadi aduan terbanyak yang diterima Dhora. Banyak warga kurang mampu terkejut saat hendak berobat karena status BPJS mereka sudah tidak aktif lagi.
Menanggapi rentetan aspirasi tersebut, Dhora Darojatin menegaskan bahwa persoalan data kependudukan dan jaminan kesehatan merupakan urusan vital yang menyangkut hak dasar warga. Komisi IV DPRD Majalengka akan segera melakukan koordinasi dan evaluasi bersama instansi terkait, seperti Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), agar sinkronisasi data dapat segera diperbaiki.
Dhora berkomitmen untuk terus mengawal dan memastikan setiap keluhan warga mendapat penanganan yang tepat dan cepat dari pihak pemerintah daerah. (MF)
Komentar
Posting Komentar