Viral Ribuan Motor Listrik SPPG, Dhora Darojatin: Dukung Program Makan Bergizi, Tapi Utamakan Kualitas Layanan Bukan Fasilitas!

 

Dhora Darojatin: Dukung Program MBG, Tapi 

Pastikan Layanan Sampai ke Rakyat 

Sebelum Bicara Fasilitas

 

MAJALENGKA – Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Majalengka, Dhora Darojatin, memberikan kritik terkait pengadaan ribuan sepeda motor listrik (molis) untuk operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jawa Barat. Dhora menilai, di tengah semangat efisiensi anggaran, pengadaan kendaraan mewah tersebut melukai rasa keadilan masyarakat.

Dhora menegaskan bahwa pemerintah seharusnya memiliki kepekaan terhadap kondisi ekonomi masyarakat saat ini yang sedang tidak baik-baik saja. Menurutnya, alokasi anggaran yang fantastis untuk motor listrik tersebut akan jauh lebih bermanfaat jika dialihkan ke sektor pelayanan dasar yang menyentuh rakyat kecil.

"Secara prinsip, kita mendukung penuh program Makan Bergizi Gratis ini karena dampaknya baik bagi generasi mendatang. Namun, saat ini kondisi sedang tidak baik-baik saja. Daripada untuk motor listrik yang sifatnya fasilitas personal, lebih baik anggaran tersebut dialokasikan untuk kebutuhan mendasar masyarakat," ujar Dhora Darojatin, Selasa (7/4/2026).

Sidak Komisi IV ke Sekolah Dasar di Majalengka

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Majalengka ini menambahkan bahwa pemerintah perlu melakukan evaluasi berkala terhadap mekanisme di lapangan. Menurutnya, aspirasi dari orang tua siswa dan masyarakat selaku penerima manfaat harus menjadi kompas utama dalam perbaikan program.

"Harapan masyarakat itu sederhana: makanannya sehat, bergizi, variatif, berkualitas, tepat waktu, dan distribusinya merata. Jika pelayanan ini sudah prima dan masyarakat sudah merasa puas, baru kita bicara soal penunjang operasional. Jangan sampai terbalik," tambahnya. 

Dhora menekankan bahwa di tengah keterbatasan anggaran, skala prioritas adalah kunci. Dhora menyoroti masih banyaknya lubang dalam pemenuhan hak-hak dasar di daerah, termasuk di Majalengka. Ia menyebutkan beberapa poin krusial yang lebih membutuhkan intervensi anggaran seperti Penguatan Jaminan Kesehatan, Pemberian insentif yang layak bagi nakes, guru honorer, guru ngaji, hingga imam masjid, Memastikan bahan baku MBG diambil dari petani dan peternak lokal untuk menghidupkan ekonomi atau umkm rakyat, dan yang lainnya.

Sikap kritis namun konstruktif ini selaras dengan pernyataan Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Fraksi PKS, Iwan Suryawan (Abah Iwan). Iwan menyoroti bahwa pengadaan motor listrik untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) saat ini belum menjadi prioritas mendesak. 

"Harusnya fokus dulu pada pelayanan MBG ke masyarakat dan menjawab apa yang jadi keluhan, sehingga tidak ada lagi nada sumbang dalam penerimaan MBG. Mekanisme dan sistem harus berjalan baik dulu, baru alat penunjang diberikan," ujar Abah Iwan. 

Ia juga mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap Inpres Nomor 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi anggaran. "Gini dulu deh, rapiin supaya yang diinginkan Presiden itu bisa diterima masyarakat dengan baik. Setelah itu baru lihat kekuatan anggaran kita," pungkasnya.

Kunjungan Komisi IV ke beberapa SPPG di Majalengka

Dhora Darojatin menutup dengan pesan bahwa check and balance yang ia lakukan adalah bentuk kecintaan agar program pemerintah tidak sia-sia.

"Kondisi ekonomi saat ini menuntut kita untuk sangat berhati-hati dalam menggunakan uang rakyat. Kami ingin program MBG ini berhasil tanpa ekses. Oleh karena itu, perbaiki dulu layanan dasarnya, sejahterakan SDM-nya, baru pikirkan pengadaan kendaraan. Rakyat sedang melihat sejauh mana pemerintah bisa mendahulukan kebutuhan mereka di atas fasilitas pejabat," tutup Dhora.