Fraksi PKS Majalengka Beri Catatan Kritis LKPJ 2025: Soroti Kemiskinan Ekstrem hingga Pemerataan Ekonomi

 

H. Nono S. Ma'arif menyampaikan

Pandangan Fraksi PKS terhadap LKPJ TA 2025

Kabupaten Majalengka 

MAJALENGKA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majalengka menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian pendapat fraksi-fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025, Rabu (1/4/2026).

Kang Dehan Pimpin Rapat Penyampaian

LKPJ Kepala / Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 

Rapat yang berlangsung di Gedung Bhineka Yudha Sawala ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Majalengka, Kang Deden Hardian Narayanto, yang juga merupakan kader unggulan dari Fraksi PKS. Dalam sidang tersebut, pandangan umum Fraksi PKS dibacakan secara lugas oleh Drs. H. Nono Suharno Ma'arif, M.Si.

Dalam pembukaannya, H. Nono menegaskan bahwa Fraksi PKS berdiri secara mandiri tanpa bergabung dengan gabungan fraksi manapun. Hal ini dilakukan demi menjaga fungsi check and balances agar suara rakyat tersampaikan secara utuh.

PKS juga memberikan apresiasi tinggi atas capaian Pemerintah Kabupaten Majalengka yang berhasil menyabet 18 penghargaan sepanjang tahun 2025. "Semoga prestasi ini menjadi motivasi untuk mewujudkan Majalengka Langkung Sae," ujar H. Nono.

Meski pertumbuhan ekonomi Majalengka melonjak drastis hingga 6,86% (tertinggi kedua di Jawa Barat), Fraksi PKS memberikan catatan kritis terkait angka kemiskinan. Data menunjukkan penduduk miskin masih berada di angka 10,31%, di atas target RPJMD.

"Kesenjangan antara tingginya pertumbuhan ekonomi dengan lambatnya penurunan kemiskinan mencerminkan masalah struktural. Hasil pertumbuhan belum menyentuh kelompok bawah secara maksimal," tegas H. Nono.

PKS mendesak pemerintah melakukan pemetaan kantong kemiskinan berbasis data terbaru dan merancang program intervensi yang menyasar akar masalah, bukan sekadar distribusi bantuan sosial.

Di sektor pendidikan, PKS mengapresiasi Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) yang mencapai 7,81 tahun. Namun, angka ini secara faktual menunjukkan penduduk Majalengka rata-rata baru mengenyam pendidikan hingga kelas 2 SMP.

"Ini masih di bawah standar Wajib Belajar 9 Tahun. Kami mendorong penguatan Program Paket A, B, dan C, serta penyederhanaan izin pusat kegiatan belajar bagi masyarakat," tambahnya.

Terkait infrastruktur, PKS mendorong percepatan perbaikan jalan di pelosok desa (Jalan Mantap) guna menekan biaya logistik pangan. Sementara di sektor lingkungan, meski Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) mencapai capaian fantastis 111,62%, PKS mengingatkan agar pemerintah tidak "ternina-bobokan".

"Masalah sampah adalah ancaman nyata. Keberhasilan fisik harus dibarengi sistem pengolahan sampah yang baik dan akses air bersih, terutama di wilayah Majalengka bagian selatan," jelasnya.

Menutup penyampaiannya, Fraksi PKS menyatakan komitmennya untuk mengawal visi "Majalengka Langkung Sae" melalui strategi Genep Guyub Gawe Sauyunan.

Pimpinan sidang, Kang Dehan, menyambut baik masukan konstruktif tersebut sebagai bahan evaluasi penting bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas layanan publik di tahun berjalan. (MF)