Fraksi PKS Majalengka Sampaikan Aspirasi Rakyat, Tunjukkan Tulisan “PKS Menolak Kenaikan Harga BBM Bersubsidi” dalam Rapat Paripurna

 

Ketua Fraksi PKS Majalengka Dedi Rasisi Menyampaikan
Pandangan Umum saat Paripurna (Pojok Kanan), Dhora Darojatin
Tunjukkan Tulisan Menolak Kenaikan BBM Bersubsidi
(Kedua dari Kanan)

Fraksi PKS Majalengka menyatakan Pandangan Umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kebupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023 dalam Rapat Paripurna,  Senin (19/09/2022).

Ika Purnama Alam dan Deni Koharuddin Tunjukkan
Tulisan Penolakan Kenaikan Harga BBM Subsidi

Poin pertama dan penting yang disampaikan oleh Ketua Fraksi PKS Majalengka H. Dedi Rasidi dalam pandangan umum tersebut, bahwa dengan tegas ia menyatakan “Pasca pengumuman kenaikan harga BBM bersubsidi yang disampaikan Presiden RI Bapak Ir. H. Joko Widodo pada tanggal 3 September 2022 pukul 13.30 WIB, banyak terjadi aksi penolakan dari berbagai kalangan dan lapisan masyarakat. Kami Fraksi PKS dari tingkat pusat hingga daerah  sejak awal tetap konsisten : MENOLAK KENAIKAN HARGA BBM BERSUBSIDI, karena jelas-jelas memberatkan masyarakat.”

Yayah Qomariah juga bersamaan ikut berdiri menunjukkan
kertas "PKS Menolak Kenaikan Harga BBM Bersubsidi"

Dalam waktu bersamaan dengan kalimat tolakan tersebut, seluruh anggota dewan F-PKS Majalengka langsung berdiri dan menunjukkan kertas bertuliskan “PKS Menolak Kenaikan Harga BBM Bersubsidi”.

Bahkan Wakil Ketua DPRD Majalengka F-PKS Dhora Darojatin yang berada di depan, mendampingi Ketua DPRD memimpin rapat pun, dengan permisi turut berdiri dan menunjukkan aksi tolakan tersebut.

Luar biasa! Para anggota dewan yang lain memberikan apresiasi dan tepuk tangan atas aksi yang dilancarkan para dewan F-PKS.

H. Dedi Rasidi melanjutkan, “Mereka yang terkena dampak kenaikan harga BBM adalah rakyat kecil, yang kondisi ekonominya belum pulih usai pandemi Covid-19. Kebijakan pemerintah itu akan berdampak luas inflasi ke berbagai sektor, seperti kenaikan harga pangan dan energi, juga secara langsung akan berdampak pada meningkatnya jumlah orang miskin.”

Berdasarkan data pada bulan Maret 2022 dari Kemenkeu bahwa angka kemiskinan Indonesia masih tinggi, yakni 9,54%. Lebih menyeramkannya lagi ambang batas garis kemiskinan pada Maret 2022 meningkat hingga 4,0%.

Lalu, apa yang terjadi sekarang pada rakyat Indonesia, setelah diputuskannya kenaikan harga BBM bersubsidi? Apakah sudah cukup hanya dengan BLT yang dibagikan, akan membantu rakyat?

Menurut H. Dedi Rasidi lagi, BLT subsidi BBM juga tidak menyelesaikan persoalan, justru akan menambah persoalan baru karena selama ini data penerima BLT tidak tepat sasaran, masih banyak alternatif dan solusi yang bisa dipilih pemerintah dalam menahan kenaikan harga BBM bersubsidi.

Yaap. Semoga perjungan para dewan F-PKS Majalengka ini didengar dan dapat membuat Presiden RI membatalkan putusannya pada kenaikan harga BBM bersubsidi. (mrwh/humas)