 |
| Dhora Darojatin, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Majalengka Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) |
Majalengka - Wakil Ketua DPRD Majalengka, Dhora Darojatin, menyebut, penggunaan MyPertamina untuk pembelian bahan bakar minyak (BBM) Pertalite dan Bio Solar merupakan kebijakan yang sangat memberatkan bagi masyarakat kecil.
Menurut
Dhora, tidak semua warga kecil paham dan memiliki gawai yang mendukung proses
pendaftaran.
"Memang,
tujuannya baik, lebih rapi, lebih memberikan subsidi sesuai haknya yang berhak,
tapi dengan aplikasi saat ini (MyPertamina) yang kita ketahui bahwa seluruh
wilayah di Indonesia ini kan belum semua bisa mengakses HP, terlebih beberapa
yang memang sempat ngobrol juga yang memiliki angkot merasa kesulitan, apalagi
usianya yang sudah sepuh," ujar Dhora saat ditemui di ruangannya, Selasa
(5/7/2022).
Politikus
PKS ini juga menyebut, para rakyat kecil seperti sopir angkot akan kesulitan
untuk bisa memahami karena menggunakan aplikasi WhatsApp saja mungkin bingung.
Apalagi,
harus mengunduh dan mendaftar aplikasi MyPertamina tersebut.
"Walaupun
memang, di beberapa SPBU banyak yang menyediakan untuk bisa datang langsung,
tapi harus daftar nanti tinggal sampaikan QR code-nya gitu. Tapi rasanya jadi
tidak praktis," ucapnya.
Ia
pun memberikan saran agar pemerintah kembali mengkaji kebijakan tersebut
sehingga dibarengi bagaimana memberikan kemampuan kepada masyarakat untuk
memahami itu.
Menurut
dia, kebijakan setinggi apa pun, sebagus apa pun, kalau memang ternyata tidak
dibarengi dengan kemampuan masyarakat, itu akan percuma.
"Makanya,
saat ini jika tujuan aplikasi harus ingin sesuai dengan haknya, angkot atau
mobil, mungkin bisa dilihat dari CC mobilnya, itu rasa sudah keliatan mana
mobil yang layak diberi subsidi atau tidak."
"Kemudian,
untuk angkot sudah saja toh terlihat ada plat kuning, jadi tidak lagi
menggunakan aplikasi atau diperbolehkan untuk membeli subsidi."
"Saya
yakin mereka tidak secara ulang terus mengisi BBM subsidi, justru yang
dicurigai bagi mereka yang mempunyai kendaraan roda empat lebih dari
satu," jelas dia.
Dhora
pun berharap, ke depan agar seluruh kebijakan yang turun itu sesuai dengan
kemampuan masyarakat.
Sebab,
kemampuan masyarakat baik dari segi usia, wilayah, profesi memiliki perbedaan
terkait menangkap kebijakan yang dijalankan pemerintah.
"Jadi
ke depan, bagaimana membersamai kebijakan yang turun itu sesuai dengan
kemampuan masyarakat diberi pemahaman, pinter dulu lah masyarakatnya, baru
kebijakan yang seperti MyPertamina, PeduliLindungi bisa dilakukan."
"Mungkin
untuk anak-anak muda tak jadi masalah, tapi bagi lanjut usia itu bermasalah.
Kondisi kita ini dari Sabang sampai Merauke belum sama begitu," tutup Dhora.
Komentar
Posting Komentar