Langsung ke konten utama

Kiprah Prestatif Sosok Perempuan PKS Ledia Hanifa

Jakarta – “Bismillah, semoga Allah mudahkan urusan”. Kalimat itulah yang pertama kali keluar dari untaian kata Perempuan PKS Ledia Hanifa saat ditanya seorang wartawan, menggantikan posisi Fahri Hamzah dari kursi Wakil Ketua DPR RI.

Pimpinan DPR perempuan pertama pasca reformasi ini, mewarisi darah politik yang berasal dari sang kakek, Rd. H. Hasan Natapermana, yang pernah menjabat sebagai anggota Parlemen Pasundan sekaligus Tokoh Koperasi Jawa Barat.

Sedari kecil, Ledia memilih terjun bersama masyarakat: memimpin, mengelola perbedaan, hingga meraih prestasi di dalamnya. Wajar, saat di SD Taman Sari, Rawasari, Jakarta Pusat, Ledia menyabet dua penghargaan berturut-turut, yaitu Penghargaan Penggalang Garuda Gerakan Pramuka Jakarta Pusat (1984) dan Penghargaan Peserta Terbaik Latihan Pengembangan Kepemimpinan Penegak dan Pandega se-Kwartir Cabang Jakarta Pusat (1986).

Pun, hingga kini, saat akhirnya Ledia memilih Partai Keadilan (Sejahtera) sebagai wadah politik, memperjuangkan kepentingan masyarakat mulai dari ranah pengambilan-pengambilan kebijakan.

“Ada banyak hal yang tidak bisa kita lakukan manakala kita tidak terlibat dalam pengambilan kebijakan. Dan pilihannya adalah terlibat dalam politik. Itulah politik praktis dalam konteks itu, bukan sebagai kekuatan di luar tetapi kekuatan di dalam,” jelas Ledia sebagaimana dikutip dari Skripsi ‘Marketing Politik Calon Anggota DPR RI Ledia Hanifa Amaliah Dalam Pemilihan Anggota DPR RI Periode 2014-2019’ oleh Mahasiswa UIN Jakarta Sulastri Damayanti.

Tercatat, beragam posisi di PK(S) pernah diamanahkan kepada Ledia sejak tahun 1998. Mulai dari Staf Kewanitaan DPW PK Jakarta (1998-1999), Pjs Ketua Deputi Kewanitaan DPW PK DKI Jakarta (1999-2000), Ketua Deputi Pemberdayaan Wanita DPW PKS Jawa Barat (2000-2005), Ketua DPP PKS Bidang Kewanitaan (2005-2010), Ketua DPP PKS Bidang Kesehatan, Kependudukan, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi, hingga Ketua DPP PKS Bidang Pekerja, Petani, dan Nelayan (2015-2019).

Senada, kiprahnya di dua periode Pimpinan Komisi VIII DPR RI pun, banyak menuai prestasi. Saat Periode 2009-2014, Ledia menjadi Ketua Panja RUU Jaminan Produk Halal, dan RUU Revisi UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Terbukti, dua RUU tersebut berhasil dituntaskan menjadi UU Nomor 34 tahun 2014 dan UU Nomor 35 Tahun 2014 saat kepemimpinannya.

Selain itu, sejak ditunjuk kembali menjadi Pimpinan Komisi VIII Periode 2014-2019, Ledia berhasil menuntaskan Undang-Undang Penyandang Disabilitas (PD) dengan Kementerian Sosial sebagai leading sector pelaksana kebijakan.

Selain itu, Komisi VIII juga turut berhasil menurunkan ongkos haji 2014 dari US$ 3.527 menjadi U$ 3.219 dengan kolaborasi yang baik dari Kementerian Agama.

Kini, pengangkatan secara sah untuk menjadi Wakil Ketua DPR RI pun tinggal menunggu waktu. Publik tentu berharap, kinerja DPR RI dalam kepemimpinannya, akan lebih baik dan santun, khususnya dalam fungsi-fungsi peningkatan kinerja legislasi dan pengawasan yang produktif kepada pemerintah.

Keterangan Foto: Ledia Hanifa Amaliah

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Rakerda PKS Majalengka 2025: Sinergi Anak Muda, Kepedulian Disabilitas, dan 8 Program Unggulan "Solid, Bergerak, Melayani"

  (Suasana Serba Orange di Rakerda PKS Majalengka tahun 2025) MAJALENGKA – Dewan Pimpinan Tingkat Daerah (DPTD) PKS Majalengka sukses menyelenggarakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) pada Sabtu, 20 Desember 2025. Bertempat di Aula DPD PKS Majalengka, kegiatan ini mengusung tema besar "Solid, Bergerak, Melayani" . Acara ini dihadiri oleh tokoh-tokoh penting, di antaranya: Ust. H. Hari Suswono (Sekretaris MPW PKS Jawa Barat) Ir. H. Ateng Sutisna (Anggota DPR-RI) dr. H. Encep Sugiana (Anggota DPRD Jawa Barat) Kang Deden Hardian Narayanto (Kang Dehan) (Ketua DPD PKS Majalengka & Wakil Ketua 1 DPRD Majalengka) Seluruh Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Majalengka dari Fraksi PKS. Struktur DPD (Kabid & Sekbid) serta Ketua DPC dari 26 kecamatan se-Majalengka. (Penampilan Angklung oleh Anak Istimewa SLB) Salah satu momen paling menyentuh dalam Rakerda kali ini adalah kehadiran anak-anak istimewa dari SLB Negeri dan SLB Swasta di Majalengka. Sebagai bentuk nyata kepedulian PKS...

Suarakan Kegalauan Tenaga Paruh Waktu, Anggota DPRD Majalengka Cegat Bupati Usai Paripurna

  Sampaikan Jeritan Tenaga Paruh Waktu, Bunda Dhora  Minta Bupati Majalengka Beri Kepastian MAJALENGKA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majalengka, Dhora Darojatin, M.Kes., secara langsung menyampaikan aspirasi dan kerisauan para tenaga kerja paruh waktu kepada Bupati Majalengka, Eman Suherman. Momen krusial ini terjadi sesaat setelah penutupan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Majalengka hari ini, Rabu (20/5). Langkah proaktif ini diambil Dhora setelah dirinya melakukan agenda silaturahmi dan menyerap aspirasi dari Pengurus IBI Ranting Talaga dan Ranting Bantarujeg. Dalam pertemuan tersebut, para tenaga kesehatan mengeluhkan beban psikologis dan ketidakpastian yang mereka hadapi akibat sistem perpanjangan kontrak yang harus dilakukan setiap tahun. Sebagai informasi, di Kabupaten Majalengka sendiri saat ini tercatat ada sekitar 168 bidan yang berstatus sebagai tenaga kerja paruh waktu. "Kemarin saya bersilaturahmi dengan Pengurus IBI Ranting Talaga ...

Redam Keresahan Warga Ranca Keong, Kang Dehan Tengahi Polemik Galian C di Jatimulya

  MAJALENGKA – Persoalan aktivitas Galian C di Blok Ranca Keong, Desa Jatimulya, Kecamatan Kasokandel, akhirnya menemui titik terang. Setelah sempat memicu keresahan warga sejak Desember 2025, Kang Dehan hadir sebagai penengah untuk menjembatani aspirasi masyarakat dengan pihak pengusaha, guna mencari solusi terbaik bagi semua pihak. Berawal dari kedatangan perwakilan warga Blok Ranca Keong, Desa Jatimulya, ke ruang kerjanya di Gedung DPRD Majalengka, Kang Dehan menengahi permasalahan aktivitas Galian C yang meresahkan masyarakat Kecamatan Kasokandel.  Dalam pertemuan di Gedung DPRD tersebut, keresahan warga bermula dari adanya aktivitas pertambangan di sebelah timur pemukiman yang dianggap tidak transparan. Selain masalah perizinan yang belum jelas, warga mengeluhkan ketiadaan sosialisasi awal serta dampak lingkungan yang mulai dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Mendengar keluhan dari masyarakat, Kang Dehan segera berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk Satpol PP...