Langsung ke konten utama

"Swasembada Sapi, Jokowi dan Kasus LHI" by @Fahrihamzah

Oleh
Twit @Fahrihamzah
(30/4/2014)
 
Jokowi nyasar ke NTT nyari sapi padahal Bumi Sejuta Sapi itu di NTB...
 
Soal jokowi dan Sapi itu sama dengan orang mau makan nasi kapau eh malah pergi ke aceh...
 
Ada sih nasi kapau di aceh sebab di sana ada orang padang...tapi nasi kapau ya di padang...hehe..
 
Mau bisnis garmen ya ke Jawa barat...bukan ke Jawa tengah....
 
Kalau mau bisnis kopi ya di lampung sebab pusat kopi bukan di jakarta meski banyak Cafe...
 
Jokowi kan pengusaha kayu...pasti dia tahu itu pusatnya di Kalimantan...jangan ke Bali...hutannnya gak ada..
 
Calon Presiden Republik Indonesia, negeri yang luasnya bagai benua gak boleh salah baca peta daerah...
 
Gak boleh salah baca fakta tentang Indonesia...
 
Kebetulan soal keadaan industri peternakan di timur saya paham...karena itu kampung saya...
 
Selain sapi, khususnya di SUMBAWA ada kerbau...ternak yang semakin langka...
 
Orang kota mungkin gak tau beda kerbau sama sapi...saya bahkan paham perilaku dan beda tekstur dagingnya...
 
Nah SUMBAWA adalah pulau yang populasi kerbaunya masih terhitung padat di dunia...
 
Memang masalah kerbau ini agak unik...mereka tergantung kepada sistem LAR...ini konsep Lokal...
 
LAR itu semacam Kubang...tapi juga komunitas...karena pagi2 mereka mencari makan...
 
Kerbau lebih tergantung kepada air daripada sapi...kerbau lebih lamban dari sapi...kerbau dagingnya lebih banyak..
 
Tapi sapi lebih produktif sebagai bisnis...reproduksinya cepat...kerbau lamban...makanya lebih mahal...

Rakyat memang lebih suka pelihara sapi...karena alasan Produktifitas tadi...tapi sapi lebih sensitif terhadap penyakit..
 
Sejak zaman Pak Anton Apriantono...NTB mendeklarasikan BSS (Bumi Sejuta Sapi)...
 
Ini adalah bagian dari program pemerintahan SBY untuk swasembada daging...
 
Program swasembada itu diteruskan oleh menteri Suswono sampai sekarang...
 
Kita tidak perlu membela....lebih baik melihat statistik Pemerintah...bagaimana program swasembada ini...
 
Ini ada statistik menarik....



Data itu bisa diperiksa di kantor Pemerintah terkait...jika klaim itu benar maka program swasembada daging sapi berjalan...

Tergambar bagaimana Import turun dari 53% (2010) menjadi hanya 13%-an tahun lalu (2013)...

Sayang sekali swasembada ini gak pernah diungkap...dan dihancurkan oleh kasus suap (LHI)...

Di tengah kasus suap itulah substansi prestasi Menteri Pertanian dalam mengurangi Import ditutupi...

Bahkan dibalik itu ada kampanye hitam seolah kementrian pertanian gemar mengimport...

Pertama statistik menunjukkan penurunan impor secara ekstrem...kedua, kemendaglah yang import..

Tapi kasus (LHI) ini menutup banyak hal, tapi sudahlah...nasi sudah menjadi bubur....alhamdulillah PKS gagal mereka kubur...

Kembali kepada kebijakan daging nasional...jokowi perlu berhati-hati...basis pengembangan industri harus rakyat..

Industri berbasis "modal konglomerasi" itu salah jalan...itu sesat yang menyesatkan...

Memang cepat, tiba2 NTT eksportir daging ke seluruh Indonesia...tapi kalau basisnya konglomerasi bohong...

Membangun basis produksi rakyat adalah wajib...bahkan bisnis negara kadang harus dikalahkan demi rakyat..

Itu yang sedang dibangun di NTB....dan saya harap jokowi ketemu gubernur NTB @zainulmajdi untuk belajar..

Selamat belajar gubernur @jokowi_do2 ...semoga sukses.
Label:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Rakerda PKS Majalengka 2025: Sinergi Anak Muda, Kepedulian Disabilitas, dan 8 Program Unggulan "Solid, Bergerak, Melayani"

Oleh
  (Suasana Serba Orange di Rakerda PKS Majalengka tahun 2025) MAJALENGKA – Dewan Pimpinan Tingkat Daerah (DPTD) PKS Majalengka sukses menyelenggarakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) pada Sabtu, 20 Desember 2025. Bertempat di Aula DPD PKS Majalengka, kegiatan ini mengusung tema besar "Solid, Bergerak, Melayani" . Acara ini dihadiri oleh tokoh-tokoh penting, di antaranya: Ust. H. Hari Suswono (Sekretaris MPW PKS Jawa Barat) Ir. H. Ateng Sutisna (Anggota DPR-RI) dr. H. Encep Sugiana (Anggota DPRD Jawa Barat) Kang Deden Hardian Narayanto (Kang Dehan) (Ketua DPD PKS Majalengka & Wakil Ketua 1 DPRD Majalengka) Seluruh Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Majalengka dari Fraksi PKS. Struktur DPD (Kabid & Sekbid) serta Ketua DPC dari 26 kecamatan se-Majalengka. (Penampilan Angklung oleh Anak Istimewa SLB) Salah satu momen paling menyentuh dalam Rakerda kali ini adalah kehadiran anak-anak istimewa dari SLB Negeri dan SLB Swasta di Majalengka. Sebagai bentuk nyata kepedulian PKS...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Suarakan Kegalauan Tenaga Paruh Waktu, Anggota DPRD Majalengka Cegat Bupati Usai Paripurna

Oleh
  Sampaikan Jeritan Tenaga Paruh Waktu, Bunda Dhora  Minta Bupati Majalengka Beri Kepastian MAJALENGKA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majalengka, Dhora Darojatin, M.Kes., secara langsung menyampaikan aspirasi dan kerisauan para tenaga kerja paruh waktu kepada Bupati Majalengka, Eman Suherman. Momen krusial ini terjadi sesaat setelah penutupan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Majalengka hari ini, Rabu (20/5). Langkah proaktif ini diambil Dhora setelah dirinya melakukan agenda silaturahmi dan menyerap aspirasi dari Pengurus IBI Ranting Talaga dan Ranting Bantarujeg. Dalam pertemuan tersebut, para tenaga kesehatan mengeluhkan beban psikologis dan ketidakpastian yang mereka hadapi akibat sistem perpanjangan kontrak yang harus dilakukan setiap tahun. Sebagai informasi, di Kabupaten Majalengka sendiri saat ini tercatat ada sekitar 168 bidan yang berstatus sebagai tenaga kerja paruh waktu. "Kemarin saya bersilaturahmi dengan Pengurus IBI Ranting Talaga ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Redam Keresahan Warga Ranca Keong, Kang Dehan Tengahi Polemik Galian C di Jatimulya

Oleh
  MAJALENGKA – Persoalan aktivitas Galian C di Blok Ranca Keong, Desa Jatimulya, Kecamatan Kasokandel, akhirnya menemui titik terang. Setelah sempat memicu keresahan warga sejak Desember 2025, Kang Dehan hadir sebagai penengah untuk menjembatani aspirasi masyarakat dengan pihak pengusaha, guna mencari solusi terbaik bagi semua pihak. Berawal dari kedatangan perwakilan warga Blok Ranca Keong, Desa Jatimulya, ke ruang kerjanya di Gedung DPRD Majalengka, Kang Dehan menengahi permasalahan aktivitas Galian C yang meresahkan masyarakat Kecamatan Kasokandel.  Dalam pertemuan di Gedung DPRD tersebut, keresahan warga bermula dari adanya aktivitas pertambangan di sebelah timur pemukiman yang dianggap tidak transparan. Selain masalah perizinan yang belum jelas, warga mengeluhkan ketiadaan sosialisasi awal serta dampak lingkungan yang mulai dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Mendengar keluhan dari masyarakat, Kang Dehan segera berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk Satpol PP...
1 komentar
Baca selengkapnya