Langsung ke konten utama

Nurhasan : "Sertifikasi Guru Tidak Perlu Dihentikan Tapi Disempurnakan,"

Majalengka - “Saya tidak pernah mengatakan bahwa PKS akan menghentikan program sertifikasi guru berikut tunjangan profesi guru.”, Hal ini disampaikan Nurhasan Zaidi terkait dengan pemberitaan www.kontan.co.id tanggal 6 Februari 2014 yang mengatakan bahwa PKS berjanji hapus sertifikasi guru. Pemberitaan ini jelas menyesatkan publik.  Ujar Nurhasan saat silaturrahim dengan wartawan di Rumah Makan Djaja Jalan KH. Abdul Halim Majalengka, Sabtu (17/5/2014).

Nurhasan meminta para guru tidak salah tangkap dengan pemberitaan media yang tidak benar tersebut. Nurhasan memang pernah diwawancara oleh wartawan Kontan, tetapi dirinya tidak pernah mengatakan akan menghapus program sertifikasi guru.

“Sertifikasi guru tidak perlu dihentikan karena program ini berdampak pada meningkatnya kesejahteraan guru.”, demikian penjelasan Nurhasan menanggapi kegelisahan banyak guru berkaitan dengan kritiknya terhadap konsep pendidikan nasional.

Menurut anggota DPR RI daerah pemilihan Subang - Majalengka - Sumedang ini, Undang-undang sertifikasi guru bertujuan untuk mengatasi ketimpangan kualitas proses pengajaran. Untuk melaksanakan program ini Pemerintah menghabiskan setengah dari anggaran pendidikan dan meningkat setiap tahun. Tahun 2014, APBN menganggarkan 60,5 trilyun atau 16,3 persen dari anggaran pendidikan. Jumlah ini enam kali lipat anggaran infrastruktur pendidikan yang hanya 10 trilyun atau 2,7 persen anggaran pendidikan. Tentu saja hal ini harus menjadi perhatian agar program ini benar-benar terlaksana sesuai tujuan yang dimaksudkan Undang-undang.

Dalam bukunya yang berjudul "Khidmat Untuk Rakyat" Catatan 5 tahun kiprahnya di parlemen, Nurhasan mengungkapkan kekhawatirannya terhadap banyak hasil riset dan evaluasi terhadap program sertifikasi guru yang tidak berkorelasi positif terhadap peningkatan kualitas pendidikan.   

Menurut Nurhasan yang berlatarbelakang guru, salah satu kelemahan pelaksanaan program ini adalah mentoring pasca Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG). Justru yang paling penting adalah pasca pelatihan yaitu dibutuhkan proses pembelajaran terus menerus di komunitas guru dimana bisa saling berbagi informasi, metodologi dan pengontrolan kemajuan pembelajaran. 

Politisi PKS ini juga tidak sependapat dengan pakar pendidikan yang mengatakan bahwa banyaknya guru senior adalah hambatan peningkatan kualitas guru. Justru sebaliknya, guru senior yang lebih berpengalaman bisa menjadi pembimbing bagi guru muda. Guru senior justru merupakan hasil didikan sekolah guru yang punya banyak kelebihan dibandingkan dengan pendidikan guru sekarang.  

“Ingat bahwa menurut UU Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan bukan hanya mencetak generasi yang unggul dalam penguasaan ilmu, tetapi juga yang lebih penting adalah membentuk watak manusia yang beriman dan berakhlak mulia.”, demikian tutur Nurhasan yang juga Ketua Umum Persatuan Umat Islam. (@aguskhan_)

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Rakerda PKS Majalengka 2025: Sinergi Anak Muda, Kepedulian Disabilitas, dan 8 Program Unggulan "Solid, Bergerak, Melayani"

  (Suasana Serba Orange di Rakerda PKS Majalengka tahun 2025) MAJALENGKA – Dewan Pimpinan Tingkat Daerah (DPTD) PKS Majalengka sukses menyelenggarakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) pada Sabtu, 20 Desember 2025. Bertempat di Aula DPD PKS Majalengka, kegiatan ini mengusung tema besar "Solid, Bergerak, Melayani" . Acara ini dihadiri oleh tokoh-tokoh penting, di antaranya: Ust. H. Hari Suswono (Sekretaris MPW PKS Jawa Barat) Ir. H. Ateng Sutisna (Anggota DPR-RI) dr. H. Encep Sugiana (Anggota DPRD Jawa Barat) Kang Deden Hardian Narayanto (Kang Dehan) (Ketua DPD PKS Majalengka & Wakil Ketua 1 DPRD Majalengka) Seluruh Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Majalengka dari Fraksi PKS. Struktur DPD (Kabid & Sekbid) serta Ketua DPC dari 26 kecamatan se-Majalengka. (Penampilan Angklung oleh Anak Istimewa SLB) Salah satu momen paling menyentuh dalam Rakerda kali ini adalah kehadiran anak-anak istimewa dari SLB Negeri dan SLB Swasta di Majalengka. Sebagai bentuk nyata kepedulian PKS...

Suarakan Kegalauan Tenaga Paruh Waktu, Anggota DPRD Majalengka Cegat Bupati Usai Paripurna

  Sampaikan Jeritan Tenaga Paruh Waktu, Bunda Dhora  Minta Bupati Majalengka Beri Kepastian MAJALENGKA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majalengka, Dhora Darojatin, M.Kes., secara langsung menyampaikan aspirasi dan kerisauan para tenaga kerja paruh waktu kepada Bupati Majalengka, Eman Suherman. Momen krusial ini terjadi sesaat setelah penutupan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Majalengka hari ini, Rabu (20/5). Langkah proaktif ini diambil Dhora setelah dirinya melakukan agenda silaturahmi dan menyerap aspirasi dari Pengurus IBI Ranting Talaga dan Ranting Bantarujeg. Dalam pertemuan tersebut, para tenaga kesehatan mengeluhkan beban psikologis dan ketidakpastian yang mereka hadapi akibat sistem perpanjangan kontrak yang harus dilakukan setiap tahun. Sebagai informasi, di Kabupaten Majalengka sendiri saat ini tercatat ada sekitar 168 bidan yang berstatus sebagai tenaga kerja paruh waktu. "Kemarin saya bersilaturahmi dengan Pengurus IBI Ranting Talaga ...

Redam Keresahan Warga Ranca Keong, Kang Dehan Tengahi Polemik Galian C di Jatimulya

  MAJALENGKA – Persoalan aktivitas Galian C di Blok Ranca Keong, Desa Jatimulya, Kecamatan Kasokandel, akhirnya menemui titik terang. Setelah sempat memicu keresahan warga sejak Desember 2025, Kang Dehan hadir sebagai penengah untuk menjembatani aspirasi masyarakat dengan pihak pengusaha, guna mencari solusi terbaik bagi semua pihak. Berawal dari kedatangan perwakilan warga Blok Ranca Keong, Desa Jatimulya, ke ruang kerjanya di Gedung DPRD Majalengka, Kang Dehan menengahi permasalahan aktivitas Galian C yang meresahkan masyarakat Kecamatan Kasokandel.  Dalam pertemuan di Gedung DPRD tersebut, keresahan warga bermula dari adanya aktivitas pertambangan di sebelah timur pemukiman yang dianggap tidak transparan. Selain masalah perizinan yang belum jelas, warga mengeluhkan ketiadaan sosialisasi awal serta dampak lingkungan yang mulai dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Mendengar keluhan dari masyarakat, Kang Dehan segera berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk Satpol PP...