Langsung ke konten utama

Netty Heryawan: Darurat Pedofilia Di Jawa Barat Harus Ada Solusi

Bandung - Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Barat (Jabar) Netty Prasetyani atau yang akrab disapa Netty Heryawan menilai dari berbagai kasus kejahatan seksual terhadap anak (Pedofil) yang sedang marak belakangan ini sebaiknya dicarikan solusi, bukan malah mengutuknya.

"Ini adalah puncak permasalahan yang tidak hanya terjadi di Provinsi Jawa Barat saja," ujar Netty saat menjadi pembicara pada Sosialisasi Gerakan 20 Menit Orang Tua Mendampingi Anak di Balai Asri Pusdai, Bandung, Jum'at (16/5).

Menurut Netty, memang yang kedengaran adalah Sukabumi, Jawa Barat adalah daerah darurat pedofil. 


"Tentu hal ini harus kita definisikan ulang. Oleh sebab itulah pada harkitnas yang akan datang kita laksanakan gerakan 20 menit mendampingi anak," jelas Netty.

Netty mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi dari Kominfo, Indonesia menjadi surga pornografi ke-3 di dunia.

"Hal ini disebabkan penyalahgunaan teknologi salah satunya melalui gadget yang tidak terkontrol karena mereka bisa mengakses pornografi bahkan tidak sengaja mengakses dari sana," paparnya.

Lebih lanjut Netty menjelaskan bahwa orang yang menjadi predator seksual ini adalah orang yang tidak mendapat kasih sayang bapaknya.

"Tanggungjawab pengasuhan bukan hanya milik ibunya, tapi juga bapaknya. Oleh karena itu kita harus bersinergi," katanya.

Netty juga menjelaskan rata-rata 75 persen pelaku kejahatan dalam berbagai bidang seperti narkoba, kekerasan, pencurian dan seterusnya adalah yang tidak pernah mendapat kasih sayang ayahnya.

"Seorang anak hamil karena berpacaran dengan tukang es, hanya karena ia menginginkan es-nya, apakah kita bisa meminta pertanggungjawaban tukang es ke pak polisi atau ke kepala sekolah karena kita sudah bayar mahal ke sekolah?". Tidak, yang harus ditanya adalah orang tuanya," tegas Netty.

dari berbagai kasus, hal ini menggambarkan tidak semua pasangan suami istri siap menjadi orang tua.

"Orang tua yang harusnya menjalankan peran dan fungsi orang tua, ketika dia tidak mampu, maka dia mengalihkan fungsi ke pembantu, neneknya, dan lain-lain," katanya.

Oleh karena itu, Pemprov Jabar membuat fungsi pengasuhan yang baik berbasis masyarakat dengan melakukan pemeringkatan peran pengasuhan yakni orang tua, lembaga masyarakat, organisasi pemuda, pendidik, tokoh agama dan media.

"Pemprov Jabar juga sudah membuat solusi-solusi teknis penanggulangan penyuluhan pada posyandu, buletin Jum'at dan media-media lainnya," katanya.

Gerakan ini akan dimulai pada 20 Mei 2014 yang akan datang atau bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) dan ditutup pada 22 Desember pada peringatan Hari Ibu.

"Pada 20 Mei semua unit pelaksana pemerintah, dari RT, RW sampai gubernur akan membunyikan sirine, kentongan dan lain-lain sebagai tanda dimulainya gerakan ini," pungkasnya.[aa/dm/pksnongsa.org]

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Rakerda PKS Majalengka 2025: Sinergi Anak Muda, Kepedulian Disabilitas, dan 8 Program Unggulan "Solid, Bergerak, Melayani"

  (Suasana Serba Orange di Rakerda PKS Majalengka tahun 2025) MAJALENGKA – Dewan Pimpinan Tingkat Daerah (DPTD) PKS Majalengka sukses menyelenggarakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) pada Sabtu, 20 Desember 2025. Bertempat di Aula DPD PKS Majalengka, kegiatan ini mengusung tema besar "Solid, Bergerak, Melayani" . Acara ini dihadiri oleh tokoh-tokoh penting, di antaranya: Ust. H. Hari Suswono (Sekretaris MPW PKS Jawa Barat) Ir. H. Ateng Sutisna (Anggota DPR-RI) dr. H. Encep Sugiana (Anggota DPRD Jawa Barat) Kang Deden Hardian Narayanto (Kang Dehan) (Ketua DPD PKS Majalengka & Wakil Ketua 1 DPRD Majalengka) Seluruh Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Majalengka dari Fraksi PKS. Struktur DPD (Kabid & Sekbid) serta Ketua DPC dari 26 kecamatan se-Majalengka. (Penampilan Angklung oleh Anak Istimewa SLB) Salah satu momen paling menyentuh dalam Rakerda kali ini adalah kehadiran anak-anak istimewa dari SLB Negeri dan SLB Swasta di Majalengka. Sebagai bentuk nyata kepedulian PKS...

Suarakan Kegalauan Tenaga Paruh Waktu, Anggota DPRD Majalengka Cegat Bupati Usai Paripurna

  Sampaikan Jeritan Tenaga Paruh Waktu, Bunda Dhora  Minta Bupati Majalengka Beri Kepastian MAJALENGKA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majalengka, Dhora Darojatin, M.Kes., secara langsung menyampaikan aspirasi dan kerisauan para tenaga kerja paruh waktu kepada Bupati Majalengka, Eman Suherman. Momen krusial ini terjadi sesaat setelah penutupan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Majalengka hari ini, Rabu (20/5). Langkah proaktif ini diambil Dhora setelah dirinya melakukan agenda silaturahmi dan menyerap aspirasi dari Pengurus IBI Ranting Talaga dan Ranting Bantarujeg. Dalam pertemuan tersebut, para tenaga kesehatan mengeluhkan beban psikologis dan ketidakpastian yang mereka hadapi akibat sistem perpanjangan kontrak yang harus dilakukan setiap tahun. Sebagai informasi, di Kabupaten Majalengka sendiri saat ini tercatat ada sekitar 168 bidan yang berstatus sebagai tenaga kerja paruh waktu. "Kemarin saya bersilaturahmi dengan Pengurus IBI Ranting Talaga ...

Redam Keresahan Warga Ranca Keong, Kang Dehan Tengahi Polemik Galian C di Jatimulya

  MAJALENGKA – Persoalan aktivitas Galian C di Blok Ranca Keong, Desa Jatimulya, Kecamatan Kasokandel, akhirnya menemui titik terang. Setelah sempat memicu keresahan warga sejak Desember 2025, Kang Dehan hadir sebagai penengah untuk menjembatani aspirasi masyarakat dengan pihak pengusaha, guna mencari solusi terbaik bagi semua pihak. Berawal dari kedatangan perwakilan warga Blok Ranca Keong, Desa Jatimulya, ke ruang kerjanya di Gedung DPRD Majalengka, Kang Dehan menengahi permasalahan aktivitas Galian C yang meresahkan masyarakat Kecamatan Kasokandel.  Dalam pertemuan di Gedung DPRD tersebut, keresahan warga bermula dari adanya aktivitas pertambangan di sebelah timur pemukiman yang dianggap tidak transparan. Selain masalah perizinan yang belum jelas, warga mengeluhkan ketiadaan sosialisasi awal serta dampak lingkungan yang mulai dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Mendengar keluhan dari masyarakat, Kang Dehan segera berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk Satpol PP...