Langsung ke konten utama

Kultwit @anismatta Pasca Deklarasi Prabowo-Hatta

Twit @anismatta
(Senin, 19 Mei 2014)


Alhamdulillah baru selesai deklarasi.. sore ini insyaALLAH saya akan kultwit..

 

Islam & Politik di Indonesia adalah topik yg selalu menarik, tak lekang oleh waktu..
 

Pertama, karena memang ada ajaran yg menganjurkan kita terlibat dlm membentuk masyarakat kita, dan wahana utk itu adlh politik..
 

Dan kedua, karena umat Islam adlh bagian tak terpisahkan dlm kehidupan berbangsa dan bernegara..
 

Dlm buku sy, #gelombangke3, sy membahas Islam sbg faktor kohesi terbentuknya nasionalisme Indonesia..
 

Jauh sebelum nasionalisme muncul, gerakan Islam telah menyediakan pergaulan yg luas serta kristalisasi kepentingan dan identitas..
 

Kalau pakai istilah skrg, para saudagar Islam dulu sudah punya networking yg luas..
 

Pesantren juga berperan membangun nasionalisme, krn menjadi pusat2 perlawanan kpd penjajah..
 

Umat islam jg mjd pemasok cendekiawan yg mjd pnggerak nasionalisme Indonesia.. Disini peran orgnisasi spt Muhammadiyah, NU, PERSIS, PERTI, dll..
 

Karena itu wajar jika umat islam selalu menjadi bagian dlm dinamika politik Indonesia..
 

Debat dasar negara pertama, adalah debat antara nasionalisme "sekeluer" dgn nasionalisme berlandaskan agama..
 

Dalam sejarah kita mencatatnya sebagai debat Piagam Jakarta..
 

Setelah merdeka, aspirasi Islam mengkristal menjadi partai2 politik yg ikut pemilu 1955.. 3 dr 5 besar pemenang adalah partai Islam..
 

Umat Islam terlibat dlm konflik berdarah dgn komunisme.. Menjadi bulan2an PKI dan dimobilisasi pasca-G30S..

Setelah Orde Baru trbentuk, hubungan Islam & politik menjd tegang.. Orba menutup debat mslh ideologi dgn alasan stabilitas utk pembangunan..
 

Proses politik disederhanakan melalui fusi partai2.. Azas tunggal diterapkan..

Kelompok politik Islam ditekan.. Stigma ekstrem "kanan".. Peristiwa Tj Priok..


Semua ini meninggalkan luka dan trauma yg dalam bagi umat Islam..

Memasuki 90-an memang ada perubahan sikap Pak Harto yg membawa "angin segar".. Pak Harto naik haji, terbentuknya ICMI, suasana "ijo royo2"..
 

Suasana ini bkn saja di-drive dr atas, tp di masyarakat jg mulai terbentuk kelas menengah Islam.. Ekspresinya bukan politik, tp identitas..
 

Sebagian menganggap itu langkah politik utk mencari basis politik baru setelah tentara tidak solid mendukung Pak Harto..
 

Setelah Reformasi, suasana bebas, ekspresi politik terbuka, berbagai hal juga mencapai konsensus..
 

Relasi Islam & negara sdh mncapai ekuilibrium.. Tafsir ideologi tdk ditunggalkn.. Pancasila mnjd panggung trbuka utk identitas yg berbeda2..
 

Saatnya umat Islam memulihkan luka dan trauma politik akibat memori buruk masa lalu..
 

Saatnya umat Islam mengekspresikan aspirasi dan identitasnya dalam politik..
 

Umat Islam adlh bagian yg tak terpisah dlm kehidupan berbangsa dan bernegara.. Kt bisa mewarnai lanskap politik & ikut mmbentuk masyarakat..
 

Mari berpartisipasi dlm politik.. Sekecil apa pun peran kita.. Sesungguhnya tdk ada peran kecil dlm ikut membentuk masyarakat..
 

Kobarkan semangat Indonesia!!


Sumber : pkspiyungan.org

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Rakerda PKS Majalengka 2025: Sinergi Anak Muda, Kepedulian Disabilitas, dan 8 Program Unggulan "Solid, Bergerak, Melayani"

  (Suasana Serba Orange di Rakerda PKS Majalengka tahun 2025) MAJALENGKA – Dewan Pimpinan Tingkat Daerah (DPTD) PKS Majalengka sukses menyelenggarakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) pada Sabtu, 20 Desember 2025. Bertempat di Aula DPD PKS Majalengka, kegiatan ini mengusung tema besar "Solid, Bergerak, Melayani" . Acara ini dihadiri oleh tokoh-tokoh penting, di antaranya: Ust. H. Hari Suswono (Sekretaris MPW PKS Jawa Barat) Ir. H. Ateng Sutisna (Anggota DPR-RI) dr. H. Encep Sugiana (Anggota DPRD Jawa Barat) Kang Deden Hardian Narayanto (Kang Dehan) (Ketua DPD PKS Majalengka & Wakil Ketua 1 DPRD Majalengka) Seluruh Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Majalengka dari Fraksi PKS. Struktur DPD (Kabid & Sekbid) serta Ketua DPC dari 26 kecamatan se-Majalengka. (Penampilan Angklung oleh Anak Istimewa SLB) Salah satu momen paling menyentuh dalam Rakerda kali ini adalah kehadiran anak-anak istimewa dari SLB Negeri dan SLB Swasta di Majalengka. Sebagai bentuk nyata kepedulian PKS...

Suarakan Kegalauan Tenaga Paruh Waktu, Anggota DPRD Majalengka Cegat Bupati Usai Paripurna

  Sampaikan Jeritan Tenaga Paruh Waktu, Bunda Dhora  Minta Bupati Majalengka Beri Kepastian MAJALENGKA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majalengka, Dhora Darojatin, M.Kes., secara langsung menyampaikan aspirasi dan kerisauan para tenaga kerja paruh waktu kepada Bupati Majalengka, Eman Suherman. Momen krusial ini terjadi sesaat setelah penutupan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Majalengka hari ini, Rabu (20/5). Langkah proaktif ini diambil Dhora setelah dirinya melakukan agenda silaturahmi dan menyerap aspirasi dari Pengurus IBI Ranting Talaga dan Ranting Bantarujeg. Dalam pertemuan tersebut, para tenaga kesehatan mengeluhkan beban psikologis dan ketidakpastian yang mereka hadapi akibat sistem perpanjangan kontrak yang harus dilakukan setiap tahun. Sebagai informasi, di Kabupaten Majalengka sendiri saat ini tercatat ada sekitar 168 bidan yang berstatus sebagai tenaga kerja paruh waktu. "Kemarin saya bersilaturahmi dengan Pengurus IBI Ranting Talaga ...

Redam Keresahan Warga Ranca Keong, Kang Dehan Tengahi Polemik Galian C di Jatimulya

  MAJALENGKA – Persoalan aktivitas Galian C di Blok Ranca Keong, Desa Jatimulya, Kecamatan Kasokandel, akhirnya menemui titik terang. Setelah sempat memicu keresahan warga sejak Desember 2025, Kang Dehan hadir sebagai penengah untuk menjembatani aspirasi masyarakat dengan pihak pengusaha, guna mencari solusi terbaik bagi semua pihak. Berawal dari kedatangan perwakilan warga Blok Ranca Keong, Desa Jatimulya, ke ruang kerjanya di Gedung DPRD Majalengka, Kang Dehan menengahi permasalahan aktivitas Galian C yang meresahkan masyarakat Kecamatan Kasokandel.  Dalam pertemuan di Gedung DPRD tersebut, keresahan warga bermula dari adanya aktivitas pertambangan di sebelah timur pemukiman yang dianggap tidak transparan. Selain masalah perizinan yang belum jelas, warga mengeluhkan ketiadaan sosialisasi awal serta dampak lingkungan yang mulai dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Mendengar keluhan dari masyarakat, Kang Dehan segera berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk Satpol PP...