Langsung ke konten utama

Jokowi dan Timses Atur KH Maimoen Zubair, SBY Saja Tak Berani

Salah satu satu murid KH Maimoen Zubair bernama Muhammad Kanzul Firdaus mengungkapkan kekecewaannya terhadap kedatangan bakal calon presiden Joko Widodo atau Jokowi bersama tim suksesnya di Pondok Pesantren Al Anwar, Sarang, Rembang.
 

"Jokowi dan rombongannya meninggalkan kesan kurang simpatik saat bertamu ke KH.Maimoen Zubair," tulis Kanzul di akun Facebook-nya, Selasa (6/5).
 

Sebagaimana diberitakan media, Jokowi menyambangi pondok pesantren Al Anwar 1, Desa Karangmangu, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, Minggu (4/5/2014). Jokowi menemui pengasuh Pondok Pesantren Al Anwar Kyai Maimun Zubair (Mbah Mun) yang juga Ketua Majelis Syariah DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
 

Menurut Kanzul, tim sukses Jokowi mengatur tempat duduk KH Maimoen Zubair. "Seperti mengatur ngatur posisi duduk Mbah Moen, dan lain-lain. Bahkan seorang SBY-pun dalam protokoler kepresidenan tidak mengatur seperti itu saat bertamu ke Mbah Moen," ungkap Kanzul.
 

Selain itu, Kanzul juga mengungkapkan Jokowi memaksa KH Maimoen Zubair agar Jokowi bisa shalat di ruangannya ulama yang disegani di kalangan nahdliyin itu. "Juga maksa minta tempat sholat khusus. Meski tuan rumah sudah menyediakan musholla," papar Kanzul.
 

Kata Kanzul, kelakukan Jokowi dan tim suksesnya sudah melecehkan seorang ulama besar KH Maimoen Zubair. "Belum jadi Presiden tapi perlakuannya sangat tidak bisa menjaga kehormatan ulama," pungkas Kanzul. (SUMBER: petikan.com)
 

NB: Itulah pengakuan murid dan orang dekat KH Maimoen Zubair yang tahu persis kondisi sebenarnya. Coba bandingkan dengan pemberitaan media yang bertolak belakang. (Cuma Jokowi yang Diizinkan Salat di Kamar Maimun Zubair - Tribunnews)

Putra KH Maimoen Zubair Tegaskan Tolak Jokowi 


KH Maimoen Zubair dan Putranya Gus Najih
Putra pengasuh Pondok Pesantren Al Anwar, Sarang Rembang KH Maimoen Zubair, KH Muhammad Najib MZ secara tegas menolak bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) Joko Widodo atau Jokowi.

"Saya menolak adanya pergerakan para elite politik PPP yang mewacanakan PPP berkoalisi dengan PDIP yang mengusung Jokowi sebagai capres," ungkap Kiai Najih dalam keterangannya, Kamis (1/5).

Menurut Gus Najih, panggilan akrabnya, tidak rela PPP berkoaliasi dengan partai kaum abangan yang anti Islam. "Sebagai satu-satunya Partai Islam yang masih konsis, platform PPP jelas berbeda dengan ideologi dan platform PDIP," ungkapnya.

Gus Najih mengutarakan, PPP sangat gigih menolak aliran-aliran sesat di Indonesia, memperjuangkan RUU Pornoaksi-Pornografi, UU Pendidikan dan UU lainnya yang berbau Islami.

"Sementara PDIP adalah partai yang anti Islam. Hal itu dibuktikan dari berbagai produk legislasi Islami yang coba dijegal oleh PDIP. Semua RUU yang diajukan PPP ke DPR dan berbau Islami pasti PDI menolaknya," tegas Gus Najih.

Gus Najih mencontohkan sikap anti Islam PDIP seperti UU Pendidikan mereka walk out, UU Bank Syariah, UU Ekonomi Syariah mereka tidak setuju, UU Pornografi juga mereka tidak setuju. Nah, sekarang UU Jaminan Produk Halal untuk makanan dan obat-obatan mereka juga tidak setuju.

"Selain itu, dalam pemilu 2014 lalu, PDI-P memasang 52% caleg non Muslim dalam Daftar Caleg Tetap-nya. PDI-P sendiri sebenarnya merupakan fusi dari partai Nasionalis dan partai Kristen seperti IPKI, PNI, Murba, Partai Katolik, dan Parkindo (Partai Kristen Indonesia)," papar Gus Najih.

Selain itu, Gus Najih mengutarakan, pencapresan Jokowi tidak didukung oleh prestasi, kinerja, dan hasil positif. Dalam pertarungan pilpres nanti, pasti rakyat akan melihat hasil kerja, bukan pencitraan.

Lanjutnya, sebagai partai Islam, harusnya PPP merasa hina, berkoalisi dengan partai yang anti Islam, mendukung capres yang menjadi boneka Barat-Zionis-mafia China, ataukah hanya demi uang.

"Para elite politik itu telah mengkhianati amanat para sesepuh pendiri PPP dengan menggadaikan ideologi PPP?" tanya Gus Najih.

*sumber: petikan.com

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Rakerda PKS Majalengka 2025: Sinergi Anak Muda, Kepedulian Disabilitas, dan 8 Program Unggulan "Solid, Bergerak, Melayani"

  (Suasana Serba Orange di Rakerda PKS Majalengka tahun 2025) MAJALENGKA – Dewan Pimpinan Tingkat Daerah (DPTD) PKS Majalengka sukses menyelenggarakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) pada Sabtu, 20 Desember 2025. Bertempat di Aula DPD PKS Majalengka, kegiatan ini mengusung tema besar "Solid, Bergerak, Melayani" . Acara ini dihadiri oleh tokoh-tokoh penting, di antaranya: Ust. H. Hari Suswono (Sekretaris MPW PKS Jawa Barat) Ir. H. Ateng Sutisna (Anggota DPR-RI) dr. H. Encep Sugiana (Anggota DPRD Jawa Barat) Kang Deden Hardian Narayanto (Kang Dehan) (Ketua DPD PKS Majalengka & Wakil Ketua 1 DPRD Majalengka) Seluruh Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Majalengka dari Fraksi PKS. Struktur DPD (Kabid & Sekbid) serta Ketua DPC dari 26 kecamatan se-Majalengka. (Penampilan Angklung oleh Anak Istimewa SLB) Salah satu momen paling menyentuh dalam Rakerda kali ini adalah kehadiran anak-anak istimewa dari SLB Negeri dan SLB Swasta di Majalengka. Sebagai bentuk nyata kepedulian PKS...

Dukung Pelestarian Budaya dan Genetik Domba, Ika Purnama Alam Hadiri Kontes Ketangkasan Domba Garut

  Majalengka -  Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia (HPDKI) DPC Majalengka menggelar acara Kontes Seni Ketangkasan Domba Garut (SKDG) Piala DPD dan Kualifikasi Piala Presiden. Pada tahun 2023 ini, Majalengka menjadi tuan rumah putaran 8 terakhir Se-Jawa Barat (22-23/07). Hari Pertama Kegiatan Kontes Ketangkasan  Domba Garut Kontes Domba Kambing ini diselenggarakan sebagai bentuk perayaan Hari Jadi Majalengka Ke-533 dan dihadiri oleh Wakil Bupati Majalengka, Perwakilan Polres Majalengka, Kadis Budpar, Ika Purnama Alam (Aleg F-PKS / Dewan Pembina HPDKI), Camat Dawuan, Polsek Dawuan, Danramil Dawuan, DPD HPDKI Jabar, Pengurus DPC HPDKI Majalengka, serta Peternak Domba Garut Se-Jawa Barat dari pemengpek Garut, Pelabuan Ratu, Sukabumi, Banten, Majalaya, Bandung dan lainnya. Hari Kedua Pelaksanaan Kontes Ketangkasan Domba Garut Ika berharap, acara ini dapat menjadi ajang pelestarian budaya dan genetik domba garut yang menjadi identitas domba Jawa Barat, meningkatkan m...

Fraksi PKS DPRD Geram, Bupati Majalengka Tak Hadiri Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi Terkait Raperda

  Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Majalengka Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2022/SabaCirebon /   Fraksi   PKS   DPRD Majalengka  dibuat geram oleh  Bupati  Majalengka, Karna Sobahi. Pasalnya, dalam  rapat  paripurna yang beragendakan pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (Raperda) pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2022 pada Senin (3/7/2023) kemarin, orang nomor satu di kota angin itu justru tak hadir. Kehadiran  Bupati  diwakili oleh Wakil  Bupati  Majalengka Tarsono D Mardiana dan Sekretaris Daerah (Sekda) Majalengka, Eman Suherman. Saat dikonfirmasi, anggota fraksi  PKS  yang juga sebagai orang pembaca pandangan umum fraksinya, Deni Koharuddin mengatakan, sejatinya pandangan umum fraksinya disampaikan secara normatif. Namun insiden terjadi kala dirinya menegur Ketua DPRD dan Wakil  Bupati  melihat  Bupati  tak hadir, sebelum pembacaan itu dimulai. "Panda...