Langsung ke konten utama

Survey: Mayoritas Masyarakat Tolak Kenaikan BBM

Fraksi PKS Majalengka menolak kenaikan Harga BBM naik.
Lembaga Survei Nasional (LSN) merilis hasil survei terbaru mereka terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), Minggu 2 Juni 2013. Dari hasil survei yang dilakukan pada tanggal 1 hingga 10 Mei 2013, terlihat bahwa mayoritas publik menolak kenaikan harga BBM.
Sebanyak 86,1 persen mayoritas publik dengan tegas menolak kenaikan harga BBM. Hanya 12,4 persen menyatakan setuju dan 1,5 persen responden menyatakan tidak tahu.
Survei ini dilakukan di 33 provinsi di seluruh Indonesia dengan populasi seluruh penduduk Indonesia yang telah berusia 17 tahun ke atas. Jumlah sampel yang digunakan adalah 1.230 responden yang diperoleh melalui teknik pencuplikan secara rambang berjenjang (multistage random sampling) dengan margin error sebesar 2,8 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Dari survei ini pula didapati bahwa setidaknya ada tiga alasan mengapa publik menolak kenaikan BBM. Pertama, kenaikan harga BBM dinilai akan semakin memberatkan ekonomi masyarakat.
"Harga kebutuhan pokok akan naik dan semakin tidak terjangkau oleg pendapatan rakyat kecil," kata Peneliti LSN, Dipa Pradipta, di Senayan, Jakarta.
Alasan kedua, kebijakan untuk kenaikan harga BBM dinilai tidak akan menolong kesehatan fiskal sebagaimana yang direncanakan pemerintah. Beberapa kenaikan BBM di masa lalu, kata Dipa, terbukti tidak efektif untuk menyelamatkan APBN.
Alasan ketiga, publik menilai ada motif-motif politik praktis di balik kebijakan kenaikan BBM. "Pemberian BLSM sebagai kompensasi kenaikan karena BBM dinilai sebagai sekenario untuk mendongkrak elektablitas partai pemerintah," tukas Dipa.
Berdasarkan penemuan LSN itu, kata dia, 12,4 persen responden yang menyetujui kenaikan harga BBM hampir seluruhnya berasal dari segmen masyarakat berpendidikan dan berpenghasilan tinggi.

"Mereka dapat memahami sejumlah argumentasi pemerintah untuk menaikkan harga BBM, meskipun di antara mereka juga kurang meyakini kebijakan tersebut merupakan langkah yang efektif untuk menyehatkan perekonomian," kata dia.

http://nasional.news.viva.co.id/news/read/417671-survei-lsn--mayoritas-publik-tolak-kenaikan-harga-bbm

Komentar

  1. terimakasih PKS,. gue demen nie ama yang ginian, PKS selalu deket ame masyarakat meski berada dalam koalisi.,

    BalasHapus
  2. haturnuhun PKS., tetep sabar dalam menghadapi badainya...

    BalasHapus

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Rakerda PKS Majalengka 2025: Sinergi Anak Muda, Kepedulian Disabilitas, dan 8 Program Unggulan "Solid, Bergerak, Melayani"

  (Suasana Serba Orange di Rakerda PKS Majalengka tahun 2025) MAJALENGKA – Dewan Pimpinan Tingkat Daerah (DPTD) PKS Majalengka sukses menyelenggarakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) pada Sabtu, 20 Desember 2025. Bertempat di Aula DPD PKS Majalengka, kegiatan ini mengusung tema besar "Solid, Bergerak, Melayani" . Acara ini dihadiri oleh tokoh-tokoh penting, di antaranya: Ust. H. Hari Suswono (Sekretaris MPW PKS Jawa Barat) Ir. H. Ateng Sutisna (Anggota DPR-RI) dr. H. Encep Sugiana (Anggota DPRD Jawa Barat) Kang Deden Hardian Narayanto (Kang Dehan) (Ketua DPD PKS Majalengka & Wakil Ketua 1 DPRD Majalengka) Seluruh Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Majalengka dari Fraksi PKS. Struktur DPD (Kabid & Sekbid) serta Ketua DPC dari 26 kecamatan se-Majalengka. (Penampilan Angklung oleh Anak Istimewa SLB) Salah satu momen paling menyentuh dalam Rakerda kali ini adalah kehadiran anak-anak istimewa dari SLB Negeri dan SLB Swasta di Majalengka. Sebagai bentuk nyata kepedulian PKS...

Suarakan Kegalauan Tenaga Paruh Waktu, Anggota DPRD Majalengka Cegat Bupati Usai Paripurna

  Sampaikan Jeritan Tenaga Paruh Waktu, Bunda Dhora  Minta Bupati Majalengka Beri Kepastian MAJALENGKA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majalengka, Dhora Darojatin, M.Kes., secara langsung menyampaikan aspirasi dan kerisauan para tenaga kerja paruh waktu kepada Bupati Majalengka, Eman Suherman. Momen krusial ini terjadi sesaat setelah penutupan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Majalengka hari ini, Rabu (20/5). Langkah proaktif ini diambil Dhora setelah dirinya melakukan agenda silaturahmi dan menyerap aspirasi dari Pengurus IBI Ranting Talaga dan Ranting Bantarujeg. Dalam pertemuan tersebut, para tenaga kesehatan mengeluhkan beban psikologis dan ketidakpastian yang mereka hadapi akibat sistem perpanjangan kontrak yang harus dilakukan setiap tahun. Sebagai informasi, di Kabupaten Majalengka sendiri saat ini tercatat ada sekitar 168 bidan yang berstatus sebagai tenaga kerja paruh waktu. "Kemarin saya bersilaturahmi dengan Pengurus IBI Ranting Talaga ...

Redam Keresahan Warga Ranca Keong, Kang Dehan Tengahi Polemik Galian C di Jatimulya

  MAJALENGKA – Persoalan aktivitas Galian C di Blok Ranca Keong, Desa Jatimulya, Kecamatan Kasokandel, akhirnya menemui titik terang. Setelah sempat memicu keresahan warga sejak Desember 2025, Kang Dehan hadir sebagai penengah untuk menjembatani aspirasi masyarakat dengan pihak pengusaha, guna mencari solusi terbaik bagi semua pihak. Berawal dari kedatangan perwakilan warga Blok Ranca Keong, Desa Jatimulya, ke ruang kerjanya di Gedung DPRD Majalengka, Kang Dehan menengahi permasalahan aktivitas Galian C yang meresahkan masyarakat Kecamatan Kasokandel.  Dalam pertemuan di Gedung DPRD tersebut, keresahan warga bermula dari adanya aktivitas pertambangan di sebelah timur pemukiman yang dianggap tidak transparan. Selain masalah perizinan yang belum jelas, warga mengeluhkan ketiadaan sosialisasi awal serta dampak lingkungan yang mulai dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Mendengar keluhan dari masyarakat, Kang Dehan segera berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk Satpol PP...