Langsung ke konten utama

PKS Tidak Hadir Karena Ada Perubahan Undangan Dari Pimpinan Setgab

Jakarta. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan keterangan seputar ketidak hadiran PKS dalam rapat Setgab terkait kebijakan kenaikan Harga BBM Bersubsidi.

PKS tidak hadir karena pimpinan Setgab partai koalisi membatalkan undangan yang sebelumnya ditujukan kepada pimpinan fraksi menjadi kepada ketua umum partai hanya 2 jam sebelum acara dimulai. Padahal Presiden PKS Anis Matta beserta sebagian pimpinan Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS saat itu berada di Tebuireng, Jombang, Jawa Timur dalam rangka silaturahim. Demikian diungkapkan Sekretaris Fraksi PKS DPRRI Abdul Hakim di Jakarta, Kamis (6/6).

Ia mengatakan hal ini untuk membantah tuduhan sepihak dari unsur di dalam Setgab dan juga pihak-pihak yang tidak mengetahui duduk perkara, namun memberikan pernyataan yang bersifat menyudutkan PKS dengan ketidakhadiran di rapat hari Selasa (4/6) lalu.

Ketidakhadiran PKS pada rapat Setgab ini menjadi isu baru yang dihembuskan banyak pihak. Bahkan beberapa politikus Partai Demokrat memberikan komentar yang sangat tidak mencerminkan seorang politikus yang berjiwa besar dan berfikir positif dalam menyikapi beberapa hal yang terkait PKS.

Kemudian Hakim menunjukkan terusan sms dari protokoler Wakil Presiden yang sampai di telepon genggam Ketua Fraksi Hidayat Nurwahid, pada pukul 18 wib.

Selengkapnya sms tersebut berbunyi: “Selamat sore Bapak/Ibu kpd Yth Ketua Fraksi Partai Koalisi. Mohon ijin menyampaikan informasi dr Wapres dan Menkumham terkait rapat setgab partai koalisi bersama Wapres nanti malam. Yg semula diundang adalah ketua fraksi menjadi KETUA UMUM PARTAI. Demikian Bapak/Ibu kami mohon maaf sebesar2nya atas perubahan ini. Demikian. Terima kasih. Cc. Amir Syamsudin”

Pimpinan Fraksi, ujar Hakim lagi, yang sebelumnya sudah siap berangkat akhirnya mengurungkan niat untuk hadir. “Kami (pimpinan) sudah siap hadir untuk mendengarkan sekaligus menjelaskan posisi PKS dalam urusan rencana kenaikan harga BBM, tapi undangan ternyata berubah last minute,” tutur Hakim. Dan dalam perkembangannya, ia mendapat informasi dari pihak protokoler Presiden DPP PKS, tidak ada undangan apapun yang diterima Presiden PKS terkait acara tersebut.


Komentar

Postingan populer dari blog ini

Rakerda PKS Majalengka 2025: Sinergi Anak Muda, Kepedulian Disabilitas, dan 8 Program Unggulan "Solid, Bergerak, Melayani"

  (Suasana Serba Orange di Rakerda PKS Majalengka tahun 2025) MAJALENGKA – Dewan Pimpinan Tingkat Daerah (DPTD) PKS Majalengka sukses menyelenggarakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) pada Sabtu, 20 Desember 2025. Bertempat di Aula DPD PKS Majalengka, kegiatan ini mengusung tema besar "Solid, Bergerak, Melayani" . Acara ini dihadiri oleh tokoh-tokoh penting, di antaranya: Ust. H. Hari Suswono (Sekretaris MPW PKS Jawa Barat) Ir. H. Ateng Sutisna (Anggota DPR-RI) dr. H. Encep Sugiana (Anggota DPRD Jawa Barat) Kang Deden Hardian Narayanto (Kang Dehan) (Ketua DPD PKS Majalengka & Wakil Ketua 1 DPRD Majalengka) Seluruh Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Majalengka dari Fraksi PKS. Struktur DPD (Kabid & Sekbid) serta Ketua DPC dari 26 kecamatan se-Majalengka. (Penampilan Angklung oleh Anak Istimewa SLB) Salah satu momen paling menyentuh dalam Rakerda kali ini adalah kehadiran anak-anak istimewa dari SLB Negeri dan SLB Swasta di Majalengka. Sebagai bentuk nyata kepedulian PKS...

Suarakan Kegalauan Tenaga Paruh Waktu, Anggota DPRD Majalengka Cegat Bupati Usai Paripurna

  Sampaikan Jeritan Tenaga Paruh Waktu, Bunda Dhora  Minta Bupati Majalengka Beri Kepastian MAJALENGKA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majalengka, Dhora Darojatin, M.Kes., secara langsung menyampaikan aspirasi dan kerisauan para tenaga kerja paruh waktu kepada Bupati Majalengka, Eman Suherman. Momen krusial ini terjadi sesaat setelah penutupan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Majalengka hari ini, Rabu (20/5). Langkah proaktif ini diambil Dhora setelah dirinya melakukan agenda silaturahmi dan menyerap aspirasi dari Pengurus IBI Ranting Talaga dan Ranting Bantarujeg. Dalam pertemuan tersebut, para tenaga kesehatan mengeluhkan beban psikologis dan ketidakpastian yang mereka hadapi akibat sistem perpanjangan kontrak yang harus dilakukan setiap tahun. Sebagai informasi, di Kabupaten Majalengka sendiri saat ini tercatat ada sekitar 168 bidan yang berstatus sebagai tenaga kerja paruh waktu. "Kemarin saya bersilaturahmi dengan Pengurus IBI Ranting Talaga ...

Redam Keresahan Warga Ranca Keong, Kang Dehan Tengahi Polemik Galian C di Jatimulya

  MAJALENGKA – Persoalan aktivitas Galian C di Blok Ranca Keong, Desa Jatimulya, Kecamatan Kasokandel, akhirnya menemui titik terang. Setelah sempat memicu keresahan warga sejak Desember 2025, Kang Dehan hadir sebagai penengah untuk menjembatani aspirasi masyarakat dengan pihak pengusaha, guna mencari solusi terbaik bagi semua pihak. Berawal dari kedatangan perwakilan warga Blok Ranca Keong, Desa Jatimulya, ke ruang kerjanya di Gedung DPRD Majalengka, Kang Dehan menengahi permasalahan aktivitas Galian C yang meresahkan masyarakat Kecamatan Kasokandel.  Dalam pertemuan di Gedung DPRD tersebut, keresahan warga bermula dari adanya aktivitas pertambangan di sebelah timur pemukiman yang dianggap tidak transparan. Selain masalah perizinan yang belum jelas, warga mengeluhkan ketiadaan sosialisasi awal serta dampak lingkungan yang mulai dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Mendengar keluhan dari masyarakat, Kang Dehan segera berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk Satpol PP...