Perbedaan sikap antara Partai Keadilan Sejahtera dan anggota koalisi
parpol pendukung pemerintah yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan
terkait rencana kenaikan BBM bersubsidi terus berlanjut. PKS pun
terancam dikeluarkan Sekretariat Gabungan.
Pengamat politik dari Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (SIGMA), Said Salahuddin mengatakan, jika PKS didepak dari koalisi Setgab, maka partai dakwah ini akan mereguk kemenangan besar pada Pemilu 2014 mendatang. Pasalnya, rakyat sudah dipastikan akan memilih partai yang dinilai dapat menyalurkan aspirasi masyarakat.
Pemilih akan menaruh hormat atas ketegasan sikap PKS yang konsisten menolak kenaikan harga BBM bersubsidi dan siap kehilangan posisi di kabinet demi membela rakyat," kata Said melalui pesan singkat yang diterima Kompas.com, Rabu (5/6/2013).
Keuntungan lain, kata Said, PKS bisa sedikit bernafas lega karena masyarakat akan melupakan prahara kasus korupsi yang tengah menerjang mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaq. Tak menutup kemungkinan, elektabilitas PKS di 2014 akan sedikit terdorong akibat sikap PKS yang tidak pro kenaikan harga BBM bersubsidi.
"Bisa saja begitu. Sepanjang mereka konsisten pada sikapnya menentang penaikan harga BBM, dan didukung oleh kasus LHI beserta orang-orang di lingkaran PKS yang tengah diproses KPK cepat selesai," tandasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono berharap, Presiden SBY bisa menegakkan disiplin di internal koalisi.
Ia mengatakan, seharusnya tidak boleh ada perbedaan sikap parpol koalisi ketika sudah menjadi keputusan pemerintah.
"Menurut saya, penegakan disiplin penting. Kalau enggak, tidak ada manfaatnya kita bergabung kalau kayak gini terus," kata Agung di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (4/6/2013).
Ia berpendapat, PKS seharusnya mendukung kenaikan harga BBM bersubsidi karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Apalagi, kata dia, kenaikan harga BBM sudah menjadi kesepakatan politik pemerintah.
"Sebaiknya kesepakatan apa pun yang kita sepakati dengan cara demokratis tinggal dilaksanakanlah. Saya berharap satu bahasa, kompak," ujar Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat itu.
Sementara, dari elite Demokrat, desakannya lebih keras lagi. Wakil Ketua Umum DPP Nurhayati Ali Assegaf meminta PKS tidak merongrong pemerintah hanya untuk menarik simpati masyarakat.
"Koalisi itu kan dengan niat baik, kesamaan visi, bukan sebaliknya merongrong pemerintah di saat rakyat memerlukan bantuan," katanya, seusai menghadiri rapat Setgab di rumah dinas Wakil Presiden Boediono, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (4/6/2013) malam.[kompas]
Pengamat politik dari Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (SIGMA), Said Salahuddin mengatakan, jika PKS didepak dari koalisi Setgab, maka partai dakwah ini akan mereguk kemenangan besar pada Pemilu 2014 mendatang. Pasalnya, rakyat sudah dipastikan akan memilih partai yang dinilai dapat menyalurkan aspirasi masyarakat.
Pemilih akan menaruh hormat atas ketegasan sikap PKS yang konsisten menolak kenaikan harga BBM bersubsidi dan siap kehilangan posisi di kabinet demi membela rakyat," kata Said melalui pesan singkat yang diterima Kompas.com, Rabu (5/6/2013).
Keuntungan lain, kata Said, PKS bisa sedikit bernafas lega karena masyarakat akan melupakan prahara kasus korupsi yang tengah menerjang mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaq. Tak menutup kemungkinan, elektabilitas PKS di 2014 akan sedikit terdorong akibat sikap PKS yang tidak pro kenaikan harga BBM bersubsidi.
"Bisa saja begitu. Sepanjang mereka konsisten pada sikapnya menentang penaikan harga BBM, dan didukung oleh kasus LHI beserta orang-orang di lingkaran PKS yang tengah diproses KPK cepat selesai," tandasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono berharap, Presiden SBY bisa menegakkan disiplin di internal koalisi.
Ia mengatakan, seharusnya tidak boleh ada perbedaan sikap parpol koalisi ketika sudah menjadi keputusan pemerintah.
"Menurut saya, penegakan disiplin penting. Kalau enggak, tidak ada manfaatnya kita bergabung kalau kayak gini terus," kata Agung di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (4/6/2013).
Ia berpendapat, PKS seharusnya mendukung kenaikan harga BBM bersubsidi karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Apalagi, kata dia, kenaikan harga BBM sudah menjadi kesepakatan politik pemerintah.
"Sebaiknya kesepakatan apa pun yang kita sepakati dengan cara demokratis tinggal dilaksanakanlah. Saya berharap satu bahasa, kompak," ujar Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat itu.
Sementara, dari elite Demokrat, desakannya lebih keras lagi. Wakil Ketua Umum DPP Nurhayati Ali Assegaf meminta PKS tidak merongrong pemerintah hanya untuk menarik simpati masyarakat.
"Koalisi itu kan dengan niat baik, kesamaan visi, bukan sebaliknya merongrong pemerintah di saat rakyat memerlukan bantuan," katanya, seusai menghadiri rapat Setgab di rumah dinas Wakil Presiden Boediono, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (4/6/2013) malam.[kompas]
Dukung dan bantu kami - http://www.pksbanyuasin.com/
Komentar
Posting Komentar