JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Hidayat Nur Wahid menolak permintaan Partai Demokrat agar pihaknya
memasang bendera pada saat bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM)
disalurkan. Menurutnya, PKS tidak berkedudukan sebagai bawahan Partai
Demokrat sehingga partai pemenang Pemilu 2009 itu tak bisa memerintah
PKS seenaknya.
"PKS bukan bawahannya Demokrat, aneh kalau yang nyuruh Demokrat. Kami
setara, mestinya saling menghormati, tidak perlu saling menuduh, ada
kesetaraan," kata Hidayat, di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa
(11/6/2013).
Selain itu, Hidayat juga menyayangkan adanya sejumlah politisi Partai
Demokrat yang mendorong PKS untuk keluar dari koalisi. Baginya hal
tersebut sangat tidak etis karena PKS berkoalisi dengan pemerintah dan
bukan dengan Partai Demokrat
"PKS tidak berkoalisi dengan Demokrat, PKS bukan bawahan Demokrat, aneh
kalau disuruh-suruh Partai Demokrat. PKS menolak kenaikan BBM, masalah
tetap atau keluar dari koalisi itu nanti," ujarnya.
Seperti diketahui, Partai Demokrat gerah dengan manuver mitra
koalisinya, Partai Keadilan Sejahtera, yang menolak rencana pemerintah
menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Akan tetapi, Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono masih memberikan tempat bagi PKS dalam barisan
koalisi. Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Max Sopacua mengatakan,
Presiden bahkan mengizinkan PKS untuk mengibarkan bendera partainya saat
pembagian BLSM. Menurut Max, Presiden SBY sudah menyetujui hal
tersebut. (KOMPAS.com)
Komentar
Posting Komentar