Langsung ke konten utama

Hasil Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) 3 Menteri PKS Tidak Masuk Deretan Kementerian yang Menyimpangkan Anggaran

Oleh


Ilustrasi
Jakarta -Penyimpangan anggaran perjalanan dinas senilai total Rp 30 miliar diungkap oleh Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi juara satu dalam urusan nominal penyimpangan ini.

Ada 36 kementerian dan lembaga negara yang melakukan penyimpangan anggaran. Berikut adalah 11 besar kementerian dan lembaga yang disebut oleh FITRA dalam rilisnya, Kamis (13/6/2013).

1. Kementerian Pendidikan dan kebudayaan dengan penyimpangaan perjalanan dinas sebesar Rp.5.938.049.057

2. Kementerian Tenaga kerja dan Transmigarasi dengan penyimpangaan perjalanan dinas sebesar Rp.4.515.281.738

3. Kementerian keuangaan dengan penyimpangaan perjalanan dinas sebesar Rp.3.537.453.076

4. Kementerian Pariwisata dan ekonomi kreatif dengan penyimpangaan perjalanan dinas sebesar Rp.3.470.846.383

5. Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan penyimpangaan perjalanan dinas sebesar Rp.2.551.062.985

6. Kementerian Agama dengan penyimpangaan perjalanan dinas sebesar Rp.1.792.895.663

7. Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan penyimpangaan perjalanan dinas sebesar Rp.1.555.118.598

8. Badan Pertanahaan Nasional dengan penyimpangaan perjalanan dinas sebesar Rp.1.420.884.887

9. Badan Nasional Penempatan Perlindungaan Tenaga kerja Indonesia dengan penyimpangaan perjalanan dinas sebesar Rp.1.391.956.389

10. Kementerian Koperasi dan Usaha kecil dan menengah dengan penyimpangaan perjalanan dinas sebesar Rp.1.033.809.400

11. Badan Narkotika Nasional dengan penyimpangaan perjalanan dinas sebesar Rp.810.228.015

FITRA mendapatkan data tersebut dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) tahun 2012 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penyimpangan sebesar itu dihasilkan lewat modus perjalanan dinas yang tak bisa dipertanggungjawabkan.

"Modus penyimpangan tersebut antara lain berupa ketidaksesuaian nama dan nomor tiket dengan manifest, perjalanan dinas Fiktif, perjalanan dinas rangkap, dan tidak ada bukti pertanggungjawaban," kata Direktur Investigasi dan Advokasi FITRA Uchok Sky Kadhafi. (detik)
Label:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Suarakan Kegalauan Tenaga Paruh Waktu, Anggota DPRD Majalengka Cegat Bupati Usai Paripurna

Oleh
  Sampaikan Jeritan Tenaga Paruh Waktu, Bunda Dhora  Minta Bupati Majalengka Beri Kepastian MAJALENGKA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majalengka, Dhora Darojatin, M.Kes., secara langsung menyampaikan aspirasi dan kerisauan para tenaga kerja paruh waktu kepada Bupati Majalengka, Eman Suherman. Momen krusial ini terjadi sesaat setelah penutupan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Majalengka hari ini, Rabu (20/5). Langkah proaktif ini diambil Dhora setelah dirinya melakukan agenda silaturahmi dan menyerap aspirasi dari Pengurus IBI Ranting Talaga dan Ranting Bantarujeg. Dalam pertemuan tersebut, para tenaga kesehatan mengeluhkan beban psikologis dan ketidakpastian yang mereka hadapi akibat sistem perpanjangan kontrak yang harus dilakukan setiap tahun. Sebagai informasi, di Kabupaten Majalengka sendiri saat ini tercatat ada sekitar 168 bidan yang berstatus sebagai tenaga kerja paruh waktu. "Kemarin saya bersilaturahmi dengan Pengurus IBI Ranting Talaga ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Rakerda PKS Majalengka 2025: Sinergi Anak Muda, Kepedulian Disabilitas, dan 8 Program Unggulan "Solid, Bergerak, Melayani"

Oleh
  (Suasana Serba Orange di Rakerda PKS Majalengka tahun 2025) MAJALENGKA – Dewan Pimpinan Tingkat Daerah (DPTD) PKS Majalengka sukses menyelenggarakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) pada Sabtu, 20 Desember 2025. Bertempat di Aula DPD PKS Majalengka, kegiatan ini mengusung tema besar "Solid, Bergerak, Melayani" . Acara ini dihadiri oleh tokoh-tokoh penting, di antaranya: Ust. H. Hari Suswono (Sekretaris MPW PKS Jawa Barat) Ir. H. Ateng Sutisna (Anggota DPR-RI) dr. H. Encep Sugiana (Anggota DPRD Jawa Barat) Kang Deden Hardian Narayanto (Kang Dehan) (Ketua DPD PKS Majalengka & Wakil Ketua 1 DPRD Majalengka) Seluruh Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Majalengka dari Fraksi PKS. Struktur DPD (Kabid & Sekbid) serta Ketua DPC dari 26 kecamatan se-Majalengka. (Penampilan Angklung oleh Anak Istimewa SLB) Salah satu momen paling menyentuh dalam Rakerda kali ini adalah kehadiran anak-anak istimewa dari SLB Negeri dan SLB Swasta di Majalengka. Sebagai bentuk nyata kepedulian PKS...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Perkuat Ketahanan Pangan, BPPN PKS Jawa Barat Gelar TFT Duta Tani di Majalengka

Oleh
  MAJALENGKA – Bertempat di Saung Panganteur Kahayang H. Ateng, Desa Salagedang, Bidang Petani, Peternak, dan Nelayan (BPPN) PKS Jawa Barat menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Politik bertajuk Training for Trainer (TFT) Duta Tani, Sabtu (9/5). Acara yang dimulai pukul 09.00 WIB ini dihadiri oleh peserta dari delapan kabupaten/kota, meliputi Duta Tani DPD PKS dari Majalengka, Sumedang, Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Indramayu, Subang, Purwakarta, hingga Karawang. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ketua DPW PKS Jawa Barat, Abah Iwan Suryawan, Anggota DPR-RI Komisi XII Ir. H. Ateng Sutisna, Ketua BPPN PKS Jawa Barat Budiwanto, Ketua DPD PKS Majalengka sekaligus Wakil Ketua I DPRD Majalengka Deden Hardian Narayanto, Sekretaris DPD PKS Majalengka Abid Ubaidillah, serta Kabid BPPN PKS Majalengka Muhammad Rifa’i. Dalam arahannya, Ketua DPW PKS Jawa Barat, Abah Iwan Suryawan , menekankan pentingnya tiga pilar ketahanan dalam menghadapi kondisi global yang tidak menentu. "Kita harus...
Posting Komentar
Baca selengkapnya