Langsung ke konten utama

Arahan Kode Unik 1-3-1 untuk Wartawan | PKS Ingin Dijatuhkan?

Oleh: by Pabrik Peyek
Kompasioner
politik.kompasiana.com

Saya baru dapat bocoran dari teman saya seorang wartawan. Tentu saja perlu dirahasiakan identitasnya untuk keselamatan dirinya. Tapi saya merasa tergelitik untuk membukanya disini. Semoga ada manfaatnya buat teman-teman Kompasioner.

Belum lama ini para wartawan, tentu saja tidak semua, diajak ke suatu tempat untuk diberi pengarahan-pengarahan. Dan ini sekaligus menguatkan tulisan seorang Kompasioner dengan nama akun : Idrus Dama yang berjudul “PKS : Tak bayar, Ya! Wajar dihajar media” (bisa lihat di http://politik.kompasiana.com/2013/06/08/pks-tak-bayar-ya-wajar-dihajar-media–566973.html).

Hasil dari arahan itu memunculkan suatu kode unik : 1-3-1. Apa itu ? Kompasioner yang juga wartawan semoga tidak kaget.

1 yang diangkat, 3 jangan diungkit, dan 1 dijatuhkan. Mari kita bahas satu per satu.

1 yang diangkat itu siapa? Bisa ditebak, yaitu JOKOWI. Pantas saja kalau baca koran atau nonton TV hampir tidak pernah dikabarkan kekurangan atau kejelekan Gubernur kita ini. Para Gubernur sebelumnya biasanya dibahas 100 harinya dan media dengan semangat memberitakan kekurangan-kekurangannya. Tapi sangat berbeda dengan Jokowi. Selalu diangkat, ditinggikan, diberitakan segala hal sampai sekecil-kecilnya kalau positif tentunya. Kalau ada penggusuran, dikurangi beritanya, atau yang disalahkan pasti orang lain.

3 yang tidak boleh diungkit media (jangan diberitakan negatif) yaitu : Cikeas, KPK, dan Menkokesra (atau perekonomian?). Ternyata kasus Hambalang, Bank Century, yang merugikan negara trilyunan rupiah sengaja dibuat berlarut-larut untuk kepentingan ini toh. Sementara kasus LHI (dengan usaha menyudutkan PKS) ditangani sangat cepat. KPK dijadikan lembaga yang tak boleh tersentuh siapapun. Wow… luar biasa negara ini. Untuk yang terakhir Menkokesra (atau ekonomi) saya masih belum faham benar, mudah-mudahan lain kali akan dibahas. Atau Kompasioner ada yang tau?

Terakhir, 1 yang dijatuhkan. Siapa lagi kalau bukan PKS. PKS menjadi musuh bersama baik oleh partai lawan, penguasa, maupun oleh media. Saya sendiri masih mereka-reka penyebabnya apa dan ada apa sehingga PKS menjadi musuh bersama. Tapi mudah2an ada diantara Kompasioner lain yang bisa membahasnya, terutama dari kader PKS. Karena saya bukanlah kader, tapi mudah2an dianggap simpatisan, karena baru belakangan ini jadi pengamat.

Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Salam Kompasiana.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Rakerda PKS Majalengka 2025: Sinergi Anak Muda, Kepedulian Disabilitas, dan 8 Program Unggulan "Solid, Bergerak, Melayani"

  (Suasana Serba Orange di Rakerda PKS Majalengka tahun 2025) MAJALENGKA – Dewan Pimpinan Tingkat Daerah (DPTD) PKS Majalengka sukses menyelenggarakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) pada Sabtu, 20 Desember 2025. Bertempat di Aula DPD PKS Majalengka, kegiatan ini mengusung tema besar "Solid, Bergerak, Melayani" . Acara ini dihadiri oleh tokoh-tokoh penting, di antaranya: Ust. H. Hari Suswono (Sekretaris MPW PKS Jawa Barat) Ir. H. Ateng Sutisna (Anggota DPR-RI) dr. H. Encep Sugiana (Anggota DPRD Jawa Barat) Kang Deden Hardian Narayanto (Kang Dehan) (Ketua DPD PKS Majalengka & Wakil Ketua 1 DPRD Majalengka) Seluruh Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Majalengka dari Fraksi PKS. Struktur DPD (Kabid & Sekbid) serta Ketua DPC dari 26 kecamatan se-Majalengka. (Penampilan Angklung oleh Anak Istimewa SLB) Salah satu momen paling menyentuh dalam Rakerda kali ini adalah kehadiran anak-anak istimewa dari SLB Negeri dan SLB Swasta di Majalengka. Sebagai bentuk nyata kepedulian PKS...

Suarakan Kegalauan Tenaga Paruh Waktu, Anggota DPRD Majalengka Cegat Bupati Usai Paripurna

  Sampaikan Jeritan Tenaga Paruh Waktu, Bunda Dhora  Minta Bupati Majalengka Beri Kepastian MAJALENGKA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majalengka, Dhora Darojatin, M.Kes., secara langsung menyampaikan aspirasi dan kerisauan para tenaga kerja paruh waktu kepada Bupati Majalengka, Eman Suherman. Momen krusial ini terjadi sesaat setelah penutupan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Majalengka hari ini, Rabu (20/5). Langkah proaktif ini diambil Dhora setelah dirinya melakukan agenda silaturahmi dan menyerap aspirasi dari Pengurus IBI Ranting Talaga dan Ranting Bantarujeg. Dalam pertemuan tersebut, para tenaga kesehatan mengeluhkan beban psikologis dan ketidakpastian yang mereka hadapi akibat sistem perpanjangan kontrak yang harus dilakukan setiap tahun. Sebagai informasi, di Kabupaten Majalengka sendiri saat ini tercatat ada sekitar 168 bidan yang berstatus sebagai tenaga kerja paruh waktu. "Kemarin saya bersilaturahmi dengan Pengurus IBI Ranting Talaga ...

Redam Keresahan Warga Ranca Keong, Kang Dehan Tengahi Polemik Galian C di Jatimulya

  MAJALENGKA – Persoalan aktivitas Galian C di Blok Ranca Keong, Desa Jatimulya, Kecamatan Kasokandel, akhirnya menemui titik terang. Setelah sempat memicu keresahan warga sejak Desember 2025, Kang Dehan hadir sebagai penengah untuk menjembatani aspirasi masyarakat dengan pihak pengusaha, guna mencari solusi terbaik bagi semua pihak. Berawal dari kedatangan perwakilan warga Blok Ranca Keong, Desa Jatimulya, ke ruang kerjanya di Gedung DPRD Majalengka, Kang Dehan menengahi permasalahan aktivitas Galian C yang meresahkan masyarakat Kecamatan Kasokandel.  Dalam pertemuan di Gedung DPRD tersebut, keresahan warga bermula dari adanya aktivitas pertambangan di sebelah timur pemukiman yang dianggap tidak transparan. Selain masalah perizinan yang belum jelas, warga mengeluhkan ketiadaan sosialisasi awal serta dampak lingkungan yang mulai dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Mendengar keluhan dari masyarakat, Kang Dehan segera berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk Satpol PP...