Langsung ke konten utama

REVITALISASI POSYANDU DALAM UPAYA MEMBANGUNKAN KEMBALI POSYANDU YANG SEMPAT LOYO


Ruhiyat Hidayat PKP Kecamatan Kertajati  memaparkan gambaran Revitalisai Posyandu dalam  Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu Kecamatan Kertajat. Rabu 24 April 2013

Kertajati – Upaya menghidupkan atau mengaktifkan kembali Posyandu sebagai Lembaga Kesehatan berbasis masyarakat dalam rangka menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian Bayi (AKB) telah digulirkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Program Revitalisasi Posyandu Jawa Barat tahun 2013.  Pemprov Jabar berupaya untuk menata kembali kelembagaan Posyandu di jawa barat agar semua kegiatan di posyandu bisa berjalan dengan maksimal, terstruktur dan terkontrol dengan baik.

Dalam realisasinya program Revitalisasi Posyandu jawa barat tahun 2013 diperuntukan  bagi peningkatan kapasitas kader posyandu, mengingat banyak kader posyandu yang belum memiliki kemampuan dan pengetahuan yang mumpuni dalam pengelolaan posyandu, untuk itu Pokjanal Posyandu Kecamatan Kertajati mengadakan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu se Kecamatn Kertajati yang diselenggarakan pada tanggal 24,25 dan 29 April 2013 bertempat di Aula Kecamatn Kertajati. 

Ketua Pokjanal Posyandu Kecamatan Kertajati Udin Wahidin, SH  dalam sambutan pembukaan Pelatihan Peningkatan Kader Posyandu Kecamatan Kertajati  menyampaikan “ Pelatihan ini bertujuan untuk menggiatkan kembali posyandu yang telah lesu dan loyo sehingga bisa eksis kembali serta menjadikan posyandu sebagai tempat semua kegiatan bukan hanya sekedar tempat menimbang bayi tetapi di posyandu juga ada kegiatan integrasi, Seprti BKB, BKL PAUD dan lain sebagainya. Ini adalah tugas dan tanggungjawab kita semua untuk menggalakanya kembali”. Dalam kesempatan yang sama Pendamping Kader Posyandu Kecamatan Kertajati Ruhiyat Hidayat memaparkan tentang konsep Revitalisasi Posyandu dimana ada penyelenggara atau kelompok kerja yang bertugas merencanakan kegiatan kegiatan posyandu baik di tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten maupun Provinsi sesuai dengan Permendagri nomor 54 tahun 2007 tentang pembentukan Kelompok Kerja Operasional Posyandu.

Pemuda Kelahiran 1987 ini mengatakan “Selama ini Posyandu secara kelembagaan tidak ada kejelasan pengelolaanya, yang ada di lapangan Posyandu berada di wilayah kerja  Pokja IV PKK, padahal Pokja IV PKK itu mengurusi bidang kesehatan saja, sementara Posyandu itu luas, tidak hanya berbicara kesehatan saja akan tetapi banyak kegiatan lain yang bisa dilakukan di posyandu. Posyandu adalah tempat pelayanan pertama yang bersumberdaya Masyarakat yang dilakukan oleh untuk dan bersama masyarakat dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian anak yang kegiatanya selain kepada kegiatan utama seperti KB, KIA, Gizi, Imunisasi dan penangulangan diare, juga meliputi bidang Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Ekonomi dan Hukum yang lazim disebut Kegiatan Integrasi. Makanya kami berupaya untuk mengadakan pelatihan bagi kader posyandu di kecamatan kertajati agar ada kesamaan persepsi dalam pengelolaan Posyandu serta perlunya pemaksimalan peran lembaga atau kelompok Kerja Operasional Posyandu baik di Desa maupun di tingkat kecamatan”
Obrolan ringan Koordinator PKP Kabupaten Majalengka bersama ketua Pokjanal Kecamatan Kertajati di sela-sela Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu Kertajati
 Pelatihan yang dilaksanakan selama tiga hari ini di ikuti oleh 260 Peserta dari berbagai Desa di Kecamatan Kertajati yang dibagi dalam tiga Zona, masing-masing zona terdiri dari lima Desa yang diikuti oleh lima kader tiap Posyandu, dalam tiga hari ini peserta dibimbing dan diajarkan tentang pengelolaan Posyandu mulai dari H-1, hari buka Posyandu (hari H) kemudian H+1 dan tata cara pengisian KMS, Sistim Informasi Posyandu (SIP), Pengembangan diri  serta pengetahuan tambahan tentang bahaya HIV AIDS. Dana Pelatihan ini bersumber dari dana Revitalisasi Posyandu sebesar Rp.1.000.000,- yang alokasinya  Rp.400.000,- untuk Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kader,  serta  Rp.600.000,- untuk operasional hari buka Posyandu selama enam bulan kedepan. Dalam Keteranganya PKP Kecamatan Kertajati menambahkan  bahwa dalam Pelaksanaan Revitalisasi Posyandu di Kecamatan Kertajati cukup kondusif tidak ada potongan biaya apapun kepada tiap posyandu, kegiatan  berjalan dengan lancar serta dalam mempergunakan anggaran Revit sesuai dengan juknis atau pedoman pendistribusian dana revitalisasi posyandu provinsi jawa barat

Dede Sutarsih (38) peserta pelatihan utusan Posyandu Hegarmanah Desa bantarjati  di sela-sela pelatihan mengungkapkan sangat bersyukur adanya pelatihan yang diselenggarakan oleh Pokjanal Posyandu Kecamatan Kertajati , baru kali ini saya bisa belajar secara gamblang mengenai pengelolaan Posyandu. Terima kasih pula kepada Pendamping Kader Posyandu Kecamatan (PKP) Kertajati kang Ruhiyat  yang telah memberikan pengarahan bimbingan dan pendampingan selama ini, semoga Posyandu bisa lebih maju lagi, Mudah-mudahan kedepan perhatian pemerintah terhadap Posyandu makin ditingkatkan lagi apalagi sekarang sudah ada Pokja Posyandu di tingkat Desa , Pokjanal Posyandu Kecamatan di tingkat Kecamatan mudah-mudahan dengan itu semua dapat memaksimalkan pengelolaan posyandu menjadi lebih baik lagi. (RHC)

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Rakerda PKS Majalengka 2025: Sinergi Anak Muda, Kepedulian Disabilitas, dan 8 Program Unggulan "Solid, Bergerak, Melayani"

  (Suasana Serba Orange di Rakerda PKS Majalengka tahun 2025) MAJALENGKA – Dewan Pimpinan Tingkat Daerah (DPTD) PKS Majalengka sukses menyelenggarakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) pada Sabtu, 20 Desember 2025. Bertempat di Aula DPD PKS Majalengka, kegiatan ini mengusung tema besar "Solid, Bergerak, Melayani" . Acara ini dihadiri oleh tokoh-tokoh penting, di antaranya: Ust. H. Hari Suswono (Sekretaris MPW PKS Jawa Barat) Ir. H. Ateng Sutisna (Anggota DPR-RI) dr. H. Encep Sugiana (Anggota DPRD Jawa Barat) Kang Deden Hardian Narayanto (Kang Dehan) (Ketua DPD PKS Majalengka & Wakil Ketua 1 DPRD Majalengka) Seluruh Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Majalengka dari Fraksi PKS. Struktur DPD (Kabid & Sekbid) serta Ketua DPC dari 26 kecamatan se-Majalengka. (Penampilan Angklung oleh Anak Istimewa SLB) Salah satu momen paling menyentuh dalam Rakerda kali ini adalah kehadiran anak-anak istimewa dari SLB Negeri dan SLB Swasta di Majalengka. Sebagai bentuk nyata kepedulian PKS...

Suarakan Kegalauan Tenaga Paruh Waktu, Anggota DPRD Majalengka Cegat Bupati Usai Paripurna

  Sampaikan Jeritan Tenaga Paruh Waktu, Bunda Dhora  Minta Bupati Majalengka Beri Kepastian MAJALENGKA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majalengka, Dhora Darojatin, M.Kes., secara langsung menyampaikan aspirasi dan kerisauan para tenaga kerja paruh waktu kepada Bupati Majalengka, Eman Suherman. Momen krusial ini terjadi sesaat setelah penutupan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Majalengka hari ini, Rabu (20/5). Langkah proaktif ini diambil Dhora setelah dirinya melakukan agenda silaturahmi dan menyerap aspirasi dari Pengurus IBI Ranting Talaga dan Ranting Bantarujeg. Dalam pertemuan tersebut, para tenaga kesehatan mengeluhkan beban psikologis dan ketidakpastian yang mereka hadapi akibat sistem perpanjangan kontrak yang harus dilakukan setiap tahun. Sebagai informasi, di Kabupaten Majalengka sendiri saat ini tercatat ada sekitar 168 bidan yang berstatus sebagai tenaga kerja paruh waktu. "Kemarin saya bersilaturahmi dengan Pengurus IBI Ranting Talaga ...

Redam Keresahan Warga Ranca Keong, Kang Dehan Tengahi Polemik Galian C di Jatimulya

  MAJALENGKA – Persoalan aktivitas Galian C di Blok Ranca Keong, Desa Jatimulya, Kecamatan Kasokandel, akhirnya menemui titik terang. Setelah sempat memicu keresahan warga sejak Desember 2025, Kang Dehan hadir sebagai penengah untuk menjembatani aspirasi masyarakat dengan pihak pengusaha, guna mencari solusi terbaik bagi semua pihak. Berawal dari kedatangan perwakilan warga Blok Ranca Keong, Desa Jatimulya, ke ruang kerjanya di Gedung DPRD Majalengka, Kang Dehan menengahi permasalahan aktivitas Galian C yang meresahkan masyarakat Kecamatan Kasokandel.  Dalam pertemuan di Gedung DPRD tersebut, keresahan warga bermula dari adanya aktivitas pertambangan di sebelah timur pemukiman yang dianggap tidak transparan. Selain masalah perizinan yang belum jelas, warga mengeluhkan ketiadaan sosialisasi awal serta dampak lingkungan yang mulai dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Mendengar keluhan dari masyarakat, Kang Dehan segera berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk Satpol PP...