Langsung ke konten utama

PKS Tolak Harga BBM Naik Disertai BLT


Jakarta. Pemerintah sedang merumuskan opsi pengurangan subsidi bahan bakar minyak. Salah satu opsi utama dengan menaikan harga bahan bakar minyak atau BBM subsidi. Demikian di ungkapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat memberikan sambutan dalam Pembukaan Munas ke-IX Asosiasi Pengusaha Indonesia yang digelar di Jakarta, Senin (8/4/2013) lalu.

Anggota Komisi VII DPR RI Rofi Munawar mengatakan desakan menaikan harga BBM bersubisidi terus mengemuka dan mendominasi wacana Pemerintah. “Struktur harga lebih banyak dikedepankan dalam wacana tersebut, padahal masalah utama ada di struktur produksi yang mengalami penurunan terus menerus setiap tahun,” katanya dalam keterangannya, Rabu (10/4/2013)

Dalam kesempatan itu Presiden SBY mengatakan saat ini pemerintah tengah menggodok kebijakan terkait bahan bakar minyak (BBM). Menurutnya banyak alternatif yang tengah menjadi pertimbangan pemerintah.

“Pemerintah harus menjelaskan dan memaparkan berbagai alternatif opsi tersebut kepada masyarakat, sehingga diharapkan adanya pertimbangan yang matang dan dapat diberikan masukan yang efektif,” imbuh Rofi.

Legislator dari Jatim VII ini menambahkan, jika pemerintah tetap bersikeras menaikan BBM maka kompensasi tidak boleh berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) seperti kebijakan pasca kenaikan BBM di masa lalu. Karena BLT sesungguhnya itu tidak dapat menyentuh persoalan pokok masyarakat baik di sektor konsumsi maupun sektor produksi. Karenanya lebih baik kompensasi BBM bersubsidi tersebut diarahkan untuk pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT), pembangunan infrastruktur energi dan sektor riil di masyarakat.

“Pemerintah harus segera merumuskan kebijakan migas yang lebih strategis dan komprehensif, jangan sampai kita terus terjebak pada persoalan subsidi BBM terus menerus setiap tahun. Beberapa pekan terakhir ini kita justru melihat inkonsistensi kebijakan terjadi dikalangan Pemerintah yang plin plan terhadap harga BBM bersubsidi, satu waktu mengatakan naik namun beberapa waktu kemudian tidak akan naik. Ini menunjukan bahwa kebijakan harga BBM bersubsidi tidak dilakukan dengan matang” tegas Rofi.

Dalam APBN tahun anggaran 2013, alokasi anggaran subsidi mencapai Rp316,1 triliun. Alokasi anggaran belanja subsidi dalam APBN tahun anggaran 2013 tersebut akan disalurkan untuk subsidi energi sebesar Rp274,7 triliun, yaitu subsidi BBM sebesar Rp193,8 triliun, dan subsidi listrik sebesar Rp80,9 triliun.

Jika kenaikan BBM terjadi di tahun 2013 maka akan mendorong peningkatan inflasi dan menambah beban masyarakat, mengingat belum lama ini kenaikan tarif dasar listrik telah dilakukan oleh Pemerintah di awal tahun. (tbn)

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Rakerda PKS Majalengka 2025: Sinergi Anak Muda, Kepedulian Disabilitas, dan 8 Program Unggulan "Solid, Bergerak, Melayani"

  (Suasana Serba Orange di Rakerda PKS Majalengka tahun 2025) MAJALENGKA – Dewan Pimpinan Tingkat Daerah (DPTD) PKS Majalengka sukses menyelenggarakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) pada Sabtu, 20 Desember 2025. Bertempat di Aula DPD PKS Majalengka, kegiatan ini mengusung tema besar "Solid, Bergerak, Melayani" . Acara ini dihadiri oleh tokoh-tokoh penting, di antaranya: Ust. H. Hari Suswono (Sekretaris MPW PKS Jawa Barat) Ir. H. Ateng Sutisna (Anggota DPR-RI) dr. H. Encep Sugiana (Anggota DPRD Jawa Barat) Kang Deden Hardian Narayanto (Kang Dehan) (Ketua DPD PKS Majalengka & Wakil Ketua 1 DPRD Majalengka) Seluruh Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Majalengka dari Fraksi PKS. Struktur DPD (Kabid & Sekbid) serta Ketua DPC dari 26 kecamatan se-Majalengka. (Penampilan Angklung oleh Anak Istimewa SLB) Salah satu momen paling menyentuh dalam Rakerda kali ini adalah kehadiran anak-anak istimewa dari SLB Negeri dan SLB Swasta di Majalengka. Sebagai bentuk nyata kepedulian PKS...

Suarakan Kegalauan Tenaga Paruh Waktu, Anggota DPRD Majalengka Cegat Bupati Usai Paripurna

  Sampaikan Jeritan Tenaga Paruh Waktu, Bunda Dhora  Minta Bupati Majalengka Beri Kepastian MAJALENGKA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majalengka, Dhora Darojatin, M.Kes., secara langsung menyampaikan aspirasi dan kerisauan para tenaga kerja paruh waktu kepada Bupati Majalengka, Eman Suherman. Momen krusial ini terjadi sesaat setelah penutupan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Majalengka hari ini, Rabu (20/5). Langkah proaktif ini diambil Dhora setelah dirinya melakukan agenda silaturahmi dan menyerap aspirasi dari Pengurus IBI Ranting Talaga dan Ranting Bantarujeg. Dalam pertemuan tersebut, para tenaga kesehatan mengeluhkan beban psikologis dan ketidakpastian yang mereka hadapi akibat sistem perpanjangan kontrak yang harus dilakukan setiap tahun. Sebagai informasi, di Kabupaten Majalengka sendiri saat ini tercatat ada sekitar 168 bidan yang berstatus sebagai tenaga kerja paruh waktu. "Kemarin saya bersilaturahmi dengan Pengurus IBI Ranting Talaga ...

Redam Keresahan Warga Ranca Keong, Kang Dehan Tengahi Polemik Galian C di Jatimulya

  MAJALENGKA – Persoalan aktivitas Galian C di Blok Ranca Keong, Desa Jatimulya, Kecamatan Kasokandel, akhirnya menemui titik terang. Setelah sempat memicu keresahan warga sejak Desember 2025, Kang Dehan hadir sebagai penengah untuk menjembatani aspirasi masyarakat dengan pihak pengusaha, guna mencari solusi terbaik bagi semua pihak. Berawal dari kedatangan perwakilan warga Blok Ranca Keong, Desa Jatimulya, ke ruang kerjanya di Gedung DPRD Majalengka, Kang Dehan menengahi permasalahan aktivitas Galian C yang meresahkan masyarakat Kecamatan Kasokandel.  Dalam pertemuan di Gedung DPRD tersebut, keresahan warga bermula dari adanya aktivitas pertambangan di sebelah timur pemukiman yang dianggap tidak transparan. Selain masalah perizinan yang belum jelas, warga mengeluhkan ketiadaan sosialisasi awal serta dampak lingkungan yang mulai dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Mendengar keluhan dari masyarakat, Kang Dehan segera berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk Satpol PP...