Langsung ke konten utama

Kader PKS Papua bicara tentang "Caleg Non-Muslim & Tantangan Dakwah Papua"


Oleh Mukri 
Yahukimo Papua

Sebenarnya saya malu mau menuliskan ini, belum banyak yang bisa saya perbuat untuk dakwah  dan saya juga tidak jago dalam menulis. Tapi melihat banyaknya kesalahpahaman kenapa PKS mencalonkan Non-Muslim di daerah Indonesia Timur. Kalau menurut saya ini isu biasa aja, tapi bagi sebagian orang mungkin ini isu yang cetar membahana layaknya Indonesia mau kiamat. Segala argumen dengan nada menyerang bertebaran di kolom komentar untuk postingan Dakwatuna pagi ini.

Saya sudah setahun berada di Papua tepatnya daerah Pegunungan Tengah di salah satu kabupaten pemekaran dari Jayawijaya, daerah yang sering dilanda konflik, daerah dengan jumlah muslim minoritas. Jangankan bicara jumlah kader, jumlah Muslimnya saja masih sedikit. 

Awal kesini saya menemui ketua DPW PKS Papua ustd. Danang untuk menanyakan siapa ikhwah dan kelompok liqo yang bisa saya temui di Kabupaten tujuan. Berharap akan gabung dengan kelompok liqo baru eh ternyata ikhwah dalam 1 kabupaten itu hanya 1 orang, beliau bekerja di salah satu perusahaan tambang. Bahagianya luar biasa ketika bertemu dengan ikhwah di tengah hutan belantara ini, rasanya menemukan sebongkah emas, jangankan bertemu ikhwah bertemu muslim saja sudah luar biasa senangnya. 

Mesjid hanya satu dalam 1 kabupaten yang begitu luas, itupun belum boleh adzan dengan menggunakan pengeras suara. Ke Mesjid perlu naek ojek biar tidak terlambat atau pergi 1 jam sebelum adzan biar gak telat shalat berjamaah karena komplek saya tinggal ada sekitar 3 KM jaraknya ke Mesjid. Jika kangen dengan suara adzan, ya kita putar melalui HP di rumah. Alhamdulillah itu masih kami syukuri karena masih ada mesjid meski cuma 1, ada tempat berkumpul dengan masyarakat Muslim lainnya. Di Kabupaten lain malah ada yang belum punya mesjid. 

Untuk agenda pengajian mingguan (Halaqoh) ikhwah harus rela menuju ke kabupaten tetangga, jangan bayangkan aksesnya mudah seperti di Jakarta yang dengan mudah kapan saja kita mau bisa berangkat, tak ada jalur darat semua jalur udara. Pertama kali mengikuti halaqoh dengan kawan-kawan ikhwah di pegunungan, saat perkenalan si A dari kabupaten ini, si B dari kabupaten itu. Luar biasa.

Itulah sekilas tentang kondisi kami di daerah minoritas di belantara Papua. Kita kembali ke masalah kenapa PKS mengusung calon yang Non-Muslim? Begitu munafiknyakah partai ini? Begitu rakusnyakah partai ini dengan kekuasaan? Melihat komen-komen itu saya sendiri miris melihatnya. Seperti daerah yang saya tinggal jumlah muslim kurang dari 1% apakah kita ngotot untuk memimpin yang mayoritas Non-Muslim, barangkali mereka juga gak mau dipimpin oleh yang muslim 1 % itu. Mereka juga berhak dipimpin oleh yang seaqidah dengan mereka. Sama halnya misalnya kita di daerah yang mayoritas 99% Muslim, apakah kita mau dipimpin oleh yang minoritas 1 %? Janganlah kita samakan dengan DKI Jakarta, itu kondisi antara langit dan bumi. Lagian seandainya PKS tetap ngotot mengajukan kader untuk maju, apakah ada kader yang bersedia? Saya sendiri lebih nyaman berdakwah melalui profesi saya ketimbang jadi anggota dewan, saya belum sanggup mengemban amanah yang begitu besar disini, tantangan yang luar biasa apalagi disini kalau sudah masalah politik penyelesainnya bukan ke pengadilan tapi perang suku. Coba kawan-kawan googling berapa banyak konflik politik disini yang berakhir perang antar suku. Disinilah keliahaian PKS untuk meminimalisir mudharat dengan menempatkan Non-Muslim di Dewan tapi yang mampu melindungi ummat Islam minoritas dan memberikan gerak untuk dakwah.

Secara psikologis masyarakat Papua juga lebih nyaman ketika mereka dipimpin oleh masyarakat asli ketimbang pendatang dan di tempat saya tak 1 pun orang asli Papua yang Muslim. Masih memaksakan orang Islam untuk naek?

Untuk komentar-komentar yang mennyatakan "kader bawah kasihan diperalat, kasihan kader bawah dibodohi". Kader bawah yang mana? Secara struktural saya tidak menjabat di PKS, saya juga tidak memiliki KTA PKS, saya hanya mengaji dengan orang-orang PKS. Saya tidak merasa dibodohi, apalagi merasa kasihan kepada saya. Jika saya dimanfaatkan untuk kebaikan oleh PKS, ya silahkan saja. Kalau memang benar-benar kasihan kepada kami disini, kesini yuk berdakwah di belantara Papua ini agar jumlah ikhwah cepat bertambah dan kerja-kerja dakwah ini lebih mudah. Saya salut dengan ikhwah yang berdakwah sudah puluhan tahun disini tanpa ingin kerja-kerjanya diketahui oleh dunia luar sana, ada yang sudah mendirikan sekolah Islam Terpadu, mendakwahi masyarakat pedalaman, tak ada mengeluh mereka hanya bekerja dengan cinta dan harmoni.

Do’a kan kami untuk bisa tetap istiqomah, melayani masyarakat dengan sepenuh hati, memberikan yang terbaik yang bisa kami berikan untuk agama dan negeri ini. Tak ada gunanya saling mencaci, merasa paling benar dakwahnya. 

Salam 3 Besar dari Pegunungan Tengah Papua…..


@mukri_nst on twitter

Sumberhttp://www.pkspiyungan.org/2013/04/kader-pks-papua-beberkan-tentang-caleg.html

Komentar

  1. dah kadung BENCI, mau bener 100% pun tetep aja PKS salah :p, hidup haters :p

    BalasHapus

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Rakerda PKS Majalengka 2025: Sinergi Anak Muda, Kepedulian Disabilitas, dan 8 Program Unggulan "Solid, Bergerak, Melayani"

  (Suasana Serba Orange di Rakerda PKS Majalengka tahun 2025) MAJALENGKA – Dewan Pimpinan Tingkat Daerah (DPTD) PKS Majalengka sukses menyelenggarakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) pada Sabtu, 20 Desember 2025. Bertempat di Aula DPD PKS Majalengka, kegiatan ini mengusung tema besar "Solid, Bergerak, Melayani" . Acara ini dihadiri oleh tokoh-tokoh penting, di antaranya: Ust. H. Hari Suswono (Sekretaris MPW PKS Jawa Barat) Ir. H. Ateng Sutisna (Anggota DPR-RI) dr. H. Encep Sugiana (Anggota DPRD Jawa Barat) Kang Deden Hardian Narayanto (Kang Dehan) (Ketua DPD PKS Majalengka & Wakil Ketua 1 DPRD Majalengka) Seluruh Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Majalengka dari Fraksi PKS. Struktur DPD (Kabid & Sekbid) serta Ketua DPC dari 26 kecamatan se-Majalengka. (Penampilan Angklung oleh Anak Istimewa SLB) Salah satu momen paling menyentuh dalam Rakerda kali ini adalah kehadiran anak-anak istimewa dari SLB Negeri dan SLB Swasta di Majalengka. Sebagai bentuk nyata kepedulian PKS...

Suarakan Kegalauan Tenaga Paruh Waktu, Anggota DPRD Majalengka Cegat Bupati Usai Paripurna

  Sampaikan Jeritan Tenaga Paruh Waktu, Bunda Dhora  Minta Bupati Majalengka Beri Kepastian MAJALENGKA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majalengka, Dhora Darojatin, M.Kes., secara langsung menyampaikan aspirasi dan kerisauan para tenaga kerja paruh waktu kepada Bupati Majalengka, Eman Suherman. Momen krusial ini terjadi sesaat setelah penutupan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Majalengka hari ini, Rabu (20/5). Langkah proaktif ini diambil Dhora setelah dirinya melakukan agenda silaturahmi dan menyerap aspirasi dari Pengurus IBI Ranting Talaga dan Ranting Bantarujeg. Dalam pertemuan tersebut, para tenaga kesehatan mengeluhkan beban psikologis dan ketidakpastian yang mereka hadapi akibat sistem perpanjangan kontrak yang harus dilakukan setiap tahun. Sebagai informasi, di Kabupaten Majalengka sendiri saat ini tercatat ada sekitar 168 bidan yang berstatus sebagai tenaga kerja paruh waktu. "Kemarin saya bersilaturahmi dengan Pengurus IBI Ranting Talaga ...

Redam Keresahan Warga Ranca Keong, Kang Dehan Tengahi Polemik Galian C di Jatimulya

  MAJALENGKA – Persoalan aktivitas Galian C di Blok Ranca Keong, Desa Jatimulya, Kecamatan Kasokandel, akhirnya menemui titik terang. Setelah sempat memicu keresahan warga sejak Desember 2025, Kang Dehan hadir sebagai penengah untuk menjembatani aspirasi masyarakat dengan pihak pengusaha, guna mencari solusi terbaik bagi semua pihak. Berawal dari kedatangan perwakilan warga Blok Ranca Keong, Desa Jatimulya, ke ruang kerjanya di Gedung DPRD Majalengka, Kang Dehan menengahi permasalahan aktivitas Galian C yang meresahkan masyarakat Kecamatan Kasokandel.  Dalam pertemuan di Gedung DPRD tersebut, keresahan warga bermula dari adanya aktivitas pertambangan di sebelah timur pemukiman yang dianggap tidak transparan. Selain masalah perizinan yang belum jelas, warga mengeluhkan ketiadaan sosialisasi awal serta dampak lingkungan yang mulai dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Mendengar keluhan dari masyarakat, Kang Dehan segera berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk Satpol PP...