Ketua Fraksi PKS Majalengka Dedi Rasisi Menyampaikan Pandangan Umum saat Paripurna (Pojok Kanan), Dhora Darojatin Tunjukkan Tulisan Menolak Kenaikan BBM Bersubsidi (Kedua dari Kanan) |
Fraksi
PKS Majalengka menyatakan Pandangan Umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kebupaten Majalengka Tahun
Anggaran 2023 dalam Rapat Paripurna,
Senin (19/09/2022).
Ika Purnama Alam dan Deni Koharuddin Tunjukkan Tulisan Penolakan Kenaikan Harga BBM Subsidi |
Poin
pertama dan penting yang disampaikan oleh Ketua Fraksi PKS Majalengka H. Dedi
Rasidi dalam pandangan umum tersebut, bahwa dengan tegas ia menyatakan “Pasca
pengumuman kenaikan harga BBM bersubsidi yang disampaikan Presiden RI Bapak Ir.
H. Joko Widodo pada tanggal 3 September 2022 pukul 13.30 WIB, banyak terjadi
aksi penolakan dari berbagai kalangan dan lapisan masyarakat. Kami Fraksi PKS
dari tingkat pusat hingga daerah sejak
awal tetap konsisten : MENOLAK KENAIKAN HARGA BBM BERSUBSIDI, karena
jelas-jelas memberatkan masyarakat.”
Yayah Qomariah juga bersamaan ikut berdiri menunjukkan kertas "PKS Menolak Kenaikan Harga BBM Bersubsidi" |
Dalam
waktu bersamaan dengan kalimat tolakan tersebut, seluruh anggota dewan F-PKS
Majalengka langsung berdiri dan menunjukkan kertas bertuliskan “PKS Menolak
Kenaikan Harga BBM Bersubsidi”.
Bahkan
Wakil Ketua DPRD Majalengka F-PKS Dhora Darojatin yang berada di depan,
mendampingi Ketua DPRD memimpin rapat pun, dengan permisi turut berdiri dan
menunjukkan aksi tolakan tersebut.
Luar
biasa! Para anggota dewan yang lain memberikan apresiasi dan tepuk tangan atas aksi
yang dilancarkan para dewan F-PKS.
H.
Dedi Rasidi melanjutkan, “Mereka yang terkena dampak kenaikan harga BBM adalah
rakyat kecil, yang kondisi ekonominya belum pulih usai pandemi Covid-19.
Kebijakan pemerintah itu akan berdampak luas inflasi ke berbagai sektor,
seperti kenaikan harga pangan dan energi, juga secara langsung akan berdampak
pada meningkatnya jumlah orang miskin.”
Berdasarkan
data pada bulan Maret 2022 dari Kemenkeu bahwa angka kemiskinan Indonesia masih
tinggi, yakni 9,54%. Lebih menyeramkannya lagi ambang batas garis kemiskinan
pada Maret 2022 meningkat hingga 4,0%.
Lalu, apa yang terjadi sekarang pada rakyat Indonesia, setelah diputuskannya kenaikan harga BBM bersubsidi? Apakah sudah cukup hanya dengan BLT yang dibagikan, akan membantu rakyat?
Menurut
H. Dedi Rasidi lagi, BLT subsidi BBM juga tidak menyelesaikan persoalan, justru
akan menambah persoalan baru karena selama ini data penerima BLT tidak tepat
sasaran, masih banyak alternatif dan solusi yang bisa dipilih pemerintah dalam
menahan kenaikan harga BBM bersubsidi.
Yaap.
Semoga perjungan para dewan F-PKS Majalengka ini didengar dan dapat membuat
Presiden RI membatalkan putusannya pada kenaikan harga BBM bersubsidi.
(mrwh/humas)
Yakin Usaha Sampai, terus menyuarakan aspirasi masyarakat
BalasHapusMantapks ini baru wakil rakyat berani menyuarakan keluh kesah masyarakat yang nyata2 kenaikan bbm memberatlkan para pelaku usaha
BalasHapus