Aturan Beli BBM Pakai MyPertamina Beratkan Rakyat Kecil, Kasihan Sopir Angkot Tua

 

Dhora Darojatin, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Majalengka
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Majalengka - Wakil Ketua DPRD Majalengka, Dhora Darojatin, menyebut, penggunaan MyPertamina untuk pembelian bahan bakar minyak (BBM) Pertalite dan Bio Solar merupakan kebijakan yang sangat memberatkan bagi masyarakat kecil.

Menurut Dhora, tidak semua warga kecil paham dan memiliki gawai yang mendukung proses pendaftaran.

"Memang, tujuannya baik, lebih rapi, lebih memberikan subsidi sesuai haknya yang berhak, tapi dengan aplikasi saat ini (MyPertamina) yang kita ketahui bahwa seluruh wilayah di Indonesia ini kan belum semua bisa mengakses HP, terlebih beberapa yang memang sempat ngobrol juga yang memiliki angkot merasa kesulitan, apalagi usianya yang sudah sepuh," ujar Dhora saat ditemui di ruangannya, Selasa (5/7/2022).

Politikus PKS ini juga menyebut, para rakyat kecil seperti sopir angkot akan kesulitan untuk bisa memahami karena menggunakan aplikasi WhatsApp saja mungkin bingung.

Apalagi, harus mengunduh dan mendaftar aplikasi MyPertamina tersebut.

"Walaupun memang, di beberapa SPBU banyak yang menyediakan untuk bisa datang langsung, tapi harus daftar nanti tinggal sampaikan QR code-nya gitu. Tapi rasanya jadi tidak praktis," ucapnya.

Ia pun memberikan saran agar pemerintah kembali mengkaji kebijakan tersebut sehingga dibarengi bagaimana memberikan kemampuan kepada masyarakat untuk memahami itu.

Menurut dia, kebijakan setinggi apa pun, sebagus apa pun, kalau memang ternyata tidak dibarengi dengan kemampuan masyarakat, itu akan percuma.

"Makanya, saat ini jika tujuan aplikasi harus ingin sesuai dengan haknya, angkot atau mobil, mungkin bisa dilihat dari CC mobilnya, itu rasa sudah keliatan mana mobil yang layak diberi subsidi atau tidak."

"Kemudian, untuk angkot sudah saja toh terlihat ada plat kuning, jadi tidak lagi menggunakan aplikasi atau diperbolehkan untuk membeli subsidi."

"Saya yakin mereka tidak secara ulang terus mengisi BBM subsidi, justru yang dicurigai bagi mereka yang mempunyai kendaraan roda empat lebih dari satu," jelas dia.

Dhora pun berharap, ke depan agar seluruh kebijakan yang turun itu sesuai dengan kemampuan masyarakat.

Sebab, kemampuan masyarakat baik dari segi usia, wilayah, profesi memiliki perbedaan terkait menangkap kebijakan yang dijalankan pemerintah.

"Jadi ke depan, bagaimana membersamai kebijakan yang turun itu sesuai dengan kemampuan masyarakat diberi pemahaman, pinter dulu lah masyarakatnya, baru kebijakan yang seperti MyPertamina, PeduliLindungi bisa dilakukan."

"Mungkin untuk anak-anak muda tak jadi masalah, tapi bagi lanjut usia itu bermasalah. Kondisi kita ini dari Sabang sampai Merauke belum sama begitu," tutup Dhora.

Tweet