Pernyataan Jokowi tentang Koperasi dinilai tidak sesuai leluhur bangsa

Jakarta  - Ketua Umum Induk Koperasi Unit Desa (Inkud) Herman YL Wutun menilai pernyataan Calon Presiden Joko Widodo, yang akrab disapa Jokowi, soal koperasi tidak sesuai nilai leluhur Bangsa Indonesia.

"Melalui pernyataannya Jokowi menunjukkan kualitasnya sebagai Capres tidak memahami dan mengetahui peran sejati dari koperasi," kata Herman di Jakarta, Jumat.

 

Herman menanggapi pernyataan Jokowi soal koperasi yang dianggap tidak efektif bagi petani dan nelayan saat kampanye di Indramayu, Jawa Barat Selasa (17/6).
 

Herman menyebutkan, mantan Wakil Presiden Bung Hatta sebagai Bapak Koperasi Bangsa pernah menyatakan koperasi dapat menghindari rakyat Indonesia dari kemiskinan.
 

Herman mengingatkan Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 mengamanatkan perekonomian negara disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.
 

Pasal 4 juga menerangkan perekonomian nasional diselenggarakan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan.
 

"Itu sebabnya dikatakan koperasi adalah guru perekonomian Bangsa Indonesia," ujar Herman.
 

Herman menjelaskan, koperasi memiliki konsep pengembangan ekonomi masyarakat dengan ideologi yang cocok dengan karakteristik budaya Bangsa Indonesia yakni musyawarah dan gotong royong.
 

Sementara itu, Direktur Utaman Inkud Sjukrianto menambahkan anggapan petani dan nelayan tidak senang keberadaan koperasi karena permodalan dikuasai pengurus merupakan pemikiran yang salah.

Sjukrianto mengungkapkan pengelolaan koperasi yang tidak baik karena disebabkan oknum pengurus yang tidak bertanggung jawab.


Ia menyebutkan anggota KUD di Indonesia mencapai 13,4 juta kepala keluarga mayoritas berprofesi sebagai petani dan nelayan.


Sjukrianto mencatat Indonesia pernah dianugerahi negara swasembada pangan dan mendapatkan penghargaan dari FAO pada 1987--1988 dengan kontribusi dari fungsi koperasi.

 

"Sehingga pemerintah perlu mendorong perkembangan koperasi dalam pembinaan anggotanya," tuturnya.

Saat ini, Inkud memiliki perwakilan 30 Pusat KUD/KSU/KOPPAS se- Indonesia dan lebih dari 9.000 jaringan KUD di pelosok Nusantara. (ANTARA)


*http://www.antaranews.com/berita/440157/pernyataan-jokowi-dinilai-tidak-sesuai-leluhur-bangsa