Langsung ke konten utama

Kenapa SBY Tidak Pecat Menteri PKS.? Karena Kinerja Menteri dari PKS Lebih Baik dr Mentri yang lainnya


Jakarta - Hubungan Presiden dan Mentrinya adalah hubungan profesionalisme dan Kinerja, bukan hubungan politik. Walaupun ketergabungan mereka dalam pemerintahan awalnya berasal dari hubungan Politik.

Jadi walau secara politik PKS dan SBY berseberangan, namun dalam urusan pemecatan Menteri maka haruslah berdasarkan kinerja menteri itu sendiri. Itulah yang profesional.

Bila berkaitan dengan kinerja Menteri, berdasarkan survei LSI, kinerja Menteri-Menteri PKS justru yang paling memuaskan. Tingkat ketidakpuasan publik terbesar justru berasal dari menteri-menteri Demokrat. Yaitu, menteri yang berasal dari partai SBY sendiri.

Berikut urutan ketidakpuasan publik terhadap kinerja mentri dari partai, hasil survei LSI :
1. Demokrat 42,56% 
2. PPP 40,06%,
3. PKB 39,65%,
4. PAN 38,21%
5. Golkar 35,81% 
6. PKS 32,56%

Bagaimana dengan kinerja Menteri secara perorangan ?
Berdasarkan survei LSN, justru Menteri Pemuda dan Olahraga dan Menko Perekonomianlah yang kinerjanya paling buruk, menyusul Menteri Keuangan dan Menteri agama.

Bagaimana dengan penyelewengan anggaran kementerian ?
Hasil penelitian Fitra, dari 36 kementerian dan lembaga negara yang melakukan penyelewengan anggaran. Dari 11 departeman dan lembaga yang terbesar melakukan penyelewengan, tidak ada satu pun kementerian yang dipimpin oleh kader PKS masuk dalam daftar tersebut.

Berikut 11 terbesar dari penyelewengan adalah sbb :
  1. Kementerian Pendidikan dan kebudayaan dengan penyimpangaan perjalanan dinas sebesar Rp.5.938.049.057
  2. Kementerian Tenaga kerja dan Transmigarasi dengan penyimpangaan perjalanan dinas sebesar Rp.4.515.281.738
  3. Kementerian keuangaan dengan penyimpangaan perjalanan dinas sebesar Rp.3.537.453.076
  4. Kementerian Pariwisata dan ekonomi kreatif dengan penyimpangaan perjalanan dinas sebesar Rp.3.470.846.383
  5. Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan penyimpangaan perjalanan dinas sebesar Rp.2.551.062.985
  6. Kementerian Agama dengan penyimpangaan perjalanan dinas sebesar Rp.1.792.895.663
  7. Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan penyimpangaan perjalanan dinas sebesar Rp.1.555.118.598
  8. Badan Pertanahaan Nasional dengan penyimpangaan perjalanan dinas sebesar Rp.1.420.884.887
  9. Badan Nasional Penempatan Perlindungaan Tenaga kerja Indonesia dengan penyimpangaan perjalanan dinas sebesar Rp.1.391.956.389
  10. Kementerian Koperasi dan Usaha kecil dan menengah dengan penyimpangaan perjalanan dinas sebesar Rp.1.033.809.400
  11. Badan Narkotika Nasional dengan penyimpangaan perjalanan dinas sebesar Rp.810.228.015

Dari sisi kinerja maka publik lebih puas dengan kinerja menteri PKS dari pada menteri dari partai lain. Begitu juga departemen yang dipimpin oleh PKS cendrung lebih bersih dari partai lain.

Tidak itu saja, penghargaan internasional FAO untuk Indonesia, salah satunya hasil kerja keras dari menteri pertanian dari PKS.

Jadi wajar saja bila SBY bingung untuk memecat Menteri-Menteri dari PKS. (HrS)

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Banjir di Tengah Pandemi, PKS Majalengka Ajak Masyarakat Berkontribusi

Kepanduan DPD PKS Majalengka memberikan sarapan pagi kepada warga terdampak banjir di Kadipaten, Senin (8/2) Ketua DPD PKS Majalengka Roni Setiawan mengajak para pembaca dan masyarakat berkontribusi dalam membantu musibah banjir yang terjadi hari Ahad (7/2). Sebab di tengah pandemi yang masih terjadi, banjir menjadi musibah baru di Majalengka tahun ini. “Ditengah pandemi yang belum ketahuan ujungnya, kita dilanda musibah banjir khususnya di wilayah Kadipaten dan  Majalengka Utara, Ligung, Jatitujuh, Kertajati, Palasah. Banjir ini memang rutin hampir tiap tahun. Hanya tahun ini saya fikir lebih sedih karena terjadi di tengah pandemi.” ungkapnya dalam pesan singkat kepada media majalengka.pks.id Senin (8/2) pagi. Lebih lanjut Roni berharap kepada siapapun, baik pembaca, netizen dan masyarakat bisa berkontribusi sedikit untuk meringankan beban mereka. “Sehingga kenyataan berat yang dihadapi ini, kiranya pada para pembaca bisa berkontribusi sedikit meringankan beban mereka. Insya Allah...

Ini Alasan 14 Parpol Non Parlemen Dukung Prabowo

Koalisi 14 partai politik non parlemen memberikan dukungan kepada Prabowo-Hatta Rajasa sebagai capres-cawapres pada pemilihan presiden 9 Juli 2014 mendatang. "Prabowo-Hatta merupakan dua tokoh yang mementingkan rakyatnya sehingga tidak mudah didikte negara lain. Prabowo-Hatta bukan capres boneka," kata Koordinator Nasional Aliansi Relawan Parpol Non-Parlemen Se-Indonesia, Arif Rahman, di Rumah Polonia, Jakarta, Rabu 4 Juni 2014. Selain itu, koalisi partai ini menyebutkan alasan lain. Menurut mereka, masih diperlukan duet militer sipil untuk memimpin Indonesia. "Untuk memimpin Indonesia, duet militer sipil masih dibutuhkan. Ini sesuai tantangan nasional dan internasional," ujar Arif Rahman. Selain itu, koalisi ini juga sepakat pasangan Prabowo-Hatta sebagai pasangan yang ideal dengan latar belakang yang jelas. Keduanya sosok yang mumpuni untuk memimpin bangsa ini. "Pak Prabowo orang yang tegas dengan latar belakangn...

Prabowo “Indonesia Harus Bangkit menjadi Negara Terhormat.”

BERGELORA. Capres Prabowo membakar semangat puluhan ribu pendukung yang memadati lapangan GGM Majalengka. MAJALENGKA – Calon Presiden Nomor urut SATU, Prabowo Subianto kampanye terbuka di lapangan Gelanggang Generasi Muda (GGM) Majalengka, Jum’at (27/8) sore. Dalam orasi politiknya dihadapan puluhan ribu masa yang hadir memadati lokasi kampanye, prabowo memaparkan beberapa strategi politik. Disampaikan prabowo, bangsa Indonesia harus bangkit menjadi negara terhormat di mata dunia. Pasalnya negara ini merupakan negara kaya khususnya sumber daya alam (SDA). Hal ini diakui oleh sejumlah tokoh ekonomi dunia dan perusahaan terbesar di dunia. “tokoh-tokoh ekonomi dunia dan perusahaan terbesar di dunia menyatakan bahwa negara kita adalah negara terkaya kelima di dunia. Terutama dari segi sumber daya alam. Tetapi sangat disayangkan penggunaan kekayaan ini tidak mengalir ke rakyat.”jelas Prabowo.   Letjen Komando pasukan khusus (kopassus) tahun 1996-1998 ini mengakui,...