Langsung ke konten utama

Kenapa Golkar Setuju Kenaikan BBM.? Apa Karena "Disogok" Anggaran Untuk Lapindo Rp 155 Miliar Oleh Pemerintah.?


Pemerintah menganggarkan Rp 155 miliar untuk penanggulangan lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur. Anggaran itu terselip dalam RUU APBN Perubahan 2013.

Ketua Fraksi Golkar Setya Novanto mengaku tidak mengetahui adanya anggaran tersebut. Menurutnya, Golkar tidak menyelipkan pembahasan masalah lumpur itu dalam rapat di Badan Anggaran.

"Kami tidak ada membicarakan soal Lapindo dalam rapat banggar," kata Setya di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/6/2013).

Menurut dia, pemerintah dan pihak Lapindo, Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie telah sepakat untuk melakukan pembagian dalam proses penanggulangan akibat semburan lumpur PT Lapindo Brantas itu. "Semuanya, kalau Lapindo itu dibagi 2:1," kata dia.

"Yang urusannya pemerintah 1. Yang urusannya swasta, urusannya PT," ujarnya menambahkan.

Dia menyatakan sama sekali tidak mengetahui adanya dana sebesar Rp 155 miliar dari pemerintah untuk penanggulangan itu. "Nggak tahu saya. Kalau itu yang berkaitan dengan penanganan oleh pemerintah kita tidak ikut campur," tegas dia.

Pemerintah menggelontorkan Rp 155 miliar untuk penanggulangan Lumpur Sidoarjo. Hal itu tertuang dalam Pasal 9 Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2013.

Dalam Pasal 9 berbunyi, "Untuk kelancaran upaya penanggulangan lumpur Sidoarjo, alokasi dana pada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Tahun Anggaran 2013."

Dalam pasal 9 tersebut, alokasi dana dapat digunakan untuk, yang pertama, pada poin (a), digunakan untuk pelunasan pembayaran pembelian tanah dan bangunan di luar peta area terdampak pada tiga desa, yang meliputi Desa Besuki, Desa Kedungcangring, dan Desa Pejarakan. Dan juga meliputi sembilan rukun tetangga di tiga kelurahan yaitu Kelurahan Siring, Kelurahan Jatirejo, dan Kelurahan Mindi)

Kemudian, pada poin yang kedua (b) alokasi itu digunakan untuk bantuan kontrak rumah dan pembayaran pembelian tanah dan bangunan di luar peta area terdampak lainnya pada enam puluh enam rukun tetangga, yaitu Kelurahan Mindi, Kelurahan Gedang, Desa Pamotan, Desa Kalitengah, Desa Gempolsari, Desa Glagaharum, Desa Besuki, Desa Wunut, Desa Ketapang, dan Kelurahan Porong.

Selanjutnya, dalam rangka penyelamatan perekonomian dan kehidupan sosial kemasyarakatan di sekitar tanggul lumpur Sidoarjo, anggaran belanja yang yang di alokasikan pada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Tahun Anggaran 2013 dapat digunakan untuk kegiatan mitigasi penanggulangan semburan lumpur, termasuk penangangan tanggul utama ke Kali Porong, yang mengalirkan lumpur dari tanggul utama ke Kali Porong.

"Dengan pagu paling tinggi sebesar Rp 155.000.000.000,00 (seratus lima puluh lima miliar rupiah)," dalam pasal tersebut. (HrS)

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Banjir di Tengah Pandemi, PKS Majalengka Ajak Masyarakat Berkontribusi

Kepanduan DPD PKS Majalengka memberikan sarapan pagi kepada warga terdampak banjir di Kadipaten, Senin (8/2) Ketua DPD PKS Majalengka Roni Setiawan mengajak para pembaca dan masyarakat berkontribusi dalam membantu musibah banjir yang terjadi hari Ahad (7/2). Sebab di tengah pandemi yang masih terjadi, banjir menjadi musibah baru di Majalengka tahun ini. “Ditengah pandemi yang belum ketahuan ujungnya, kita dilanda musibah banjir khususnya di wilayah Kadipaten dan  Majalengka Utara, Ligung, Jatitujuh, Kertajati, Palasah. Banjir ini memang rutin hampir tiap tahun. Hanya tahun ini saya fikir lebih sedih karena terjadi di tengah pandemi.” ungkapnya dalam pesan singkat kepada media majalengka.pks.id Senin (8/2) pagi. Lebih lanjut Roni berharap kepada siapapun, baik pembaca, netizen dan masyarakat bisa berkontribusi sedikit untuk meringankan beban mereka. “Sehingga kenyataan berat yang dihadapi ini, kiranya pada para pembaca bisa berkontribusi sedikit meringankan beban mereka. Insya Allah...

Ini Alasan 14 Parpol Non Parlemen Dukung Prabowo

Koalisi 14 partai politik non parlemen memberikan dukungan kepada Prabowo-Hatta Rajasa sebagai capres-cawapres pada pemilihan presiden 9 Juli 2014 mendatang. "Prabowo-Hatta merupakan dua tokoh yang mementingkan rakyatnya sehingga tidak mudah didikte negara lain. Prabowo-Hatta bukan capres boneka," kata Koordinator Nasional Aliansi Relawan Parpol Non-Parlemen Se-Indonesia, Arif Rahman, di Rumah Polonia, Jakarta, Rabu 4 Juni 2014. Selain itu, koalisi partai ini menyebutkan alasan lain. Menurut mereka, masih diperlukan duet militer sipil untuk memimpin Indonesia. "Untuk memimpin Indonesia, duet militer sipil masih dibutuhkan. Ini sesuai tantangan nasional dan internasional," ujar Arif Rahman. Selain itu, koalisi ini juga sepakat pasangan Prabowo-Hatta sebagai pasangan yang ideal dengan latar belakang yang jelas. Keduanya sosok yang mumpuni untuk memimpin bangsa ini. "Pak Prabowo orang yang tegas dengan latar belakangn...

Prabowo “Indonesia Harus Bangkit menjadi Negara Terhormat.”

BERGELORA. Capres Prabowo membakar semangat puluhan ribu pendukung yang memadati lapangan GGM Majalengka. MAJALENGKA – Calon Presiden Nomor urut SATU, Prabowo Subianto kampanye terbuka di lapangan Gelanggang Generasi Muda (GGM) Majalengka, Jum’at (27/8) sore. Dalam orasi politiknya dihadapan puluhan ribu masa yang hadir memadati lokasi kampanye, prabowo memaparkan beberapa strategi politik. Disampaikan prabowo, bangsa Indonesia harus bangkit menjadi negara terhormat di mata dunia. Pasalnya negara ini merupakan negara kaya khususnya sumber daya alam (SDA). Hal ini diakui oleh sejumlah tokoh ekonomi dunia dan perusahaan terbesar di dunia. “tokoh-tokoh ekonomi dunia dan perusahaan terbesar di dunia menyatakan bahwa negara kita adalah negara terkaya kelima di dunia. Terutama dari segi sumber daya alam. Tetapi sangat disayangkan penggunaan kekayaan ini tidak mengalir ke rakyat.”jelas Prabowo.   Letjen Komando pasukan khusus (kopassus) tahun 1996-1998 ini mengakui,...