Langsung ke konten utama

Hujan Kritik dari Parlemen untuk KPK di Senayan

Oleh
Jakarta – Rapat Kerja Komisi III DPR dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kamis (27/6/2013) berjalan cukup dinamis. Sejumlah pertanyaan kritis dilontarkan sejumlah anggota DPR. KPK dihujani kritik parlemen.
Boleh saja KPK mendapat surplus pujian dari pihak luar seperti Civil Society Organization (CSO), tapi tidak untuk parlemen. Ini tidak terlepas dari tugas konstitusional DPR yakni pengawasan, legislasi dan anggaran.
Anggota Komisi III dari Fraksi PPP Ahmad Yani mempertanyakan soal KPK dalam menjerat mantan Presiden PKS terkait memperdagangkan pengaruh. Menurut dia, persoalkan itu hingga saat ini belum diundang-undangkan. “Apa dasarnya masuk dalam penuntutan,” kata Yani.
Tidak hanya itu, Yani juga mempersoalkan pemanggilan sejumlah perempuan dalam kasus Luthfi Hasan Ishaaq dan Ahmad Fathanah. Yani menilai, KPK seolah mengeksploitasi perempuan dalam kasus korupsi.
Persoalan penyadapan juga tak luput mendapat sorotan politisi asal PPP ini. Ia mengaku saat ini disadap KPK tanpa diketahui apa kesalahannya. Secara tegas Yani mempertanyakan kontrol pengawasan dalam penyadapan.
Di bagian lainnya, Yani juga mempertanakan beredarnya aliran dana dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang diekspose media tertentu. Menurut dia, jika merujuk UU Tindak Pidana Pencucian Uang, data Laporan Hasil Analisa (LHA) merupakan dokumen rahasia yang tidak bisa disebarluaskan. “Siapa yang membocorkan aliran dana PPATK? Ketua PPATK Yusuf bersumpah bukan institusinya yang meyebarkan. Apa KPK yang menyebarkan? Kok bisa BAP disebar. Darimana itu tahu? Dibocorkan atau apa? Atau dalam rangka demoralisasi?” tanya Yani.
Hal senada juga disampaikan politikus PKS Fahri Hamzah. Meski tidak secara spesifik membicarakan perkara, Fahri mengritik pola kerja KPK. Menurut dia, seharusnya KPK menghantam sistem yang korup. “Mari kita hantam sistem,” cetus Fahri.
Fahri juga megingatkan KPK agar tidak bekerja dalam sensasi media. Dalam amatan dia, komisioner KPK kerap terpancing dalam agenda sensasi industry media. “Media butuh sensasi. Bapak bekerjanya jangan dengan sensasi. Tapi bekerjalah dengan senyap dan hati yang dingin,” tambah Fahri.
Dalam kesempatan tersebut Fahri juga menyinggung soal penyadapan. Ia sempat menyitir ayat al-Quran. Menurut dia, penyadapan melanggar ketentuan Tuhan dan Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM).
Sementara Ketua KPK Abraham Samad ditemui di sela-sela skors rapat menyatakan selama ini KPK telah sesuai prosedur dalam penyadapan terkait pemberantasan korupsi. “Penyadapan sesuai prosedur, berdasarkan aturan yang ada dan UU yang ada. Tidak ada pelanggaran,” kata Abraham.
Ia memastikan KPK tidak melakuan penyadapan secara liar. Menurut dia, KPK bisa dituntut secara hukum jika melakukan penyadapan liar. Ia membantah bila KPK menyadap anggota DPR jika tidak ada tindak pidana korupsi. “Jadi tadi teman-teman DPR katakan kita nyadap, Gak ada itu kita melakukan penyadapan,” sebut Abraham.[HrS]
Label:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Banjir di Tengah Pandemi, PKS Majalengka Ajak Masyarakat Berkontribusi

Oleh
Kepanduan DPD PKS Majalengka memberikan sarapan pagi kepada warga terdampak banjir di Kadipaten, Senin (8/2) Ketua DPD PKS Majalengka Roni Setiawan mengajak para pembaca dan masyarakat berkontribusi dalam membantu musibah banjir yang terjadi hari Ahad (7/2). Sebab di tengah pandemi yang masih terjadi, banjir menjadi musibah baru di Majalengka tahun ini. “Ditengah pandemi yang belum ketahuan ujungnya, kita dilanda musibah banjir khususnya di wilayah Kadipaten dan  Majalengka Utara, Ligung, Jatitujuh, Kertajati, Palasah. Banjir ini memang rutin hampir tiap tahun. Hanya tahun ini saya fikir lebih sedih karena terjadi di tengah pandemi.” ungkapnya dalam pesan singkat kepada media majalengka.pks.id Senin (8/2) pagi. Lebih lanjut Roni berharap kepada siapapun, baik pembaca, netizen dan masyarakat bisa berkontribusi sedikit untuk meringankan beban mereka. “Sehingga kenyataan berat yang dihadapi ini, kiranya pada para pembaca bisa berkontribusi sedikit meringankan beban mereka. Insya Allah...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Ini Alasan 14 Parpol Non Parlemen Dukung Prabowo

Oleh
Koalisi 14 partai politik non parlemen memberikan dukungan kepada Prabowo-Hatta Rajasa sebagai capres-cawapres pada pemilihan presiden 9 Juli 2014 mendatang. "Prabowo-Hatta merupakan dua tokoh yang mementingkan rakyatnya sehingga tidak mudah didikte negara lain. Prabowo-Hatta bukan capres boneka," kata Koordinator Nasional Aliansi Relawan Parpol Non-Parlemen Se-Indonesia, Arif Rahman, di Rumah Polonia, Jakarta, Rabu 4 Juni 2014. Selain itu, koalisi partai ini menyebutkan alasan lain. Menurut mereka, masih diperlukan duet militer sipil untuk memimpin Indonesia. "Untuk memimpin Indonesia, duet militer sipil masih dibutuhkan. Ini sesuai tantangan nasional dan internasional," ujar Arif Rahman. Selain itu, koalisi ini juga sepakat pasangan Prabowo-Hatta sebagai pasangan yang ideal dengan latar belakang yang jelas. Keduanya sosok yang mumpuni untuk memimpin bangsa ini. "Pak Prabowo orang yang tegas dengan latar belakangn...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Prabowo “Indonesia Harus Bangkit menjadi Negara Terhormat.”

Oleh
BERGELORA. Capres Prabowo membakar semangat puluhan ribu pendukung yang memadati lapangan GGM Majalengka. MAJALENGKA – Calon Presiden Nomor urut SATU, Prabowo Subianto kampanye terbuka di lapangan Gelanggang Generasi Muda (GGM) Majalengka, Jum’at (27/8) sore. Dalam orasi politiknya dihadapan puluhan ribu masa yang hadir memadati lokasi kampanye, prabowo memaparkan beberapa strategi politik. Disampaikan prabowo, bangsa Indonesia harus bangkit menjadi negara terhormat di mata dunia. Pasalnya negara ini merupakan negara kaya khususnya sumber daya alam (SDA). Hal ini diakui oleh sejumlah tokoh ekonomi dunia dan perusahaan terbesar di dunia. “tokoh-tokoh ekonomi dunia dan perusahaan terbesar di dunia menyatakan bahwa negara kita adalah negara terkaya kelima di dunia. Terutama dari segi sumber daya alam. Tetapi sangat disayangkan penggunaan kekayaan ini tidak mengalir ke rakyat.”jelas Prabowo.   Letjen Komando pasukan khusus (kopassus) tahun 1996-1998 ini mengakui,...
Posting Komentar
Baca selengkapnya