Jakarta. Pemerintah sedang merumuskan opsi pengurangan subsidi bahan bakar minyak.
Salah satu opsi utama dengan menaikan harga bahan bakar minyak atau BBM
subsidi. Demikian di ungkapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat
memberikan sambutan dalam Pembukaan Munas ke-IX Asosiasi Pengusaha Indonesia
yang digelar di Jakarta, Senin (8/4/2013) lalu.
Anggota Komisi
VII DPR RI Rofi Munawar mengatakan desakan menaikan harga BBM bersubisidi terus
mengemuka dan mendominasi wacana Pemerintah. “Struktur harga lebih banyak
dikedepankan dalam wacana tersebut, padahal masalah utama ada di struktur
produksi yang mengalami penurunan terus menerus setiap tahun,” katanya dalam
keterangannya, Rabu (10/4/2013)
Dalam
kesempatan itu Presiden SBY mengatakan saat ini pemerintah tengah menggodok
kebijakan terkait bahan bakar minyak (BBM). Menurutnya banyak alternatif yang
tengah menjadi pertimbangan pemerintah.
“Pemerintah
harus menjelaskan dan memaparkan berbagai alternatif opsi tersebut kepada
masyarakat, sehingga diharapkan adanya pertimbangan yang matang dan dapat
diberikan masukan yang efektif,” imbuh Rofi.
Legislator dari
Jatim VII ini menambahkan, jika pemerintah tetap bersikeras menaikan BBM maka
kompensasi tidak boleh berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) seperti kebijakan
pasca kenaikan BBM di masa lalu. Karena BLT sesungguhnya itu tidak dapat
menyentuh persoalan pokok masyarakat baik di sektor konsumsi maupun sektor
produksi. Karenanya lebih baik kompensasi BBM bersubsidi tersebut diarahkan
untuk pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT), pembangunan infrastruktur
energi dan sektor riil di masyarakat.
“Pemerintah
harus segera merumuskan kebijakan migas yang lebih strategis dan komprehensif,
jangan sampai kita terus terjebak pada persoalan subsidi BBM terus menerus
setiap tahun. Beberapa pekan terakhir ini kita justru melihat inkonsistensi
kebijakan terjadi dikalangan Pemerintah yang plin plan terhadap harga BBM
bersubsidi, satu waktu mengatakan naik namun beberapa waktu kemudian tidak akan
naik. Ini menunjukan bahwa kebijakan harga BBM bersubsidi tidak dilakukan
dengan matang” tegas Rofi.
Dalam APBN
tahun anggaran 2013, alokasi anggaran subsidi mencapai Rp316,1 triliun. Alokasi
anggaran belanja subsidi dalam APBN tahun anggaran 2013 tersebut akan
disalurkan untuk subsidi energi sebesar Rp274,7 triliun, yaitu subsidi BBM
sebesar Rp193,8 triliun, dan subsidi listrik sebesar Rp80,9 triliun.
Jika kenaikan
BBM terjadi di tahun 2013 maka akan mendorong peningkatan inflasi dan menambah
beban masyarakat, mengingat belum lama ini kenaikan tarif dasar listrik telah
dilakukan oleh Pemerintah di awal tahun. (tbn)
Sumber:http://www.dakwatuna.com/2013/04/31077/pks-tolak-harga-bbm-naik-disertai-blt/#ixzz2Q8wUKUuC
Follow us: @dakwatuna on Twitter | dakwatunacom on Facebook
0 Response to "PKS Tolak Harga BBM Naik Disertai BLT"
Posting Komentar