ap
selesai. Beruntunglah Mendikbud M. Nuh ini, meskipun bukan media darling tetapi
dia berasal dari partai Demokrat bukan PKS. Kalau bukan PKS, kurang asyik
di-bully-nya
Andaikan
Mendikbud kader PKS, sudah pasti nasibnya bagaikan hidangan lezat di meja makan
yang dikelilingi oleh para pecandu caci maki dan sumpah serapah yang siap
memuntahkan semua kebencian berbalut kritik dan saran. Para penulis ’spin
doctor’ di berbagai media yang sehari-harinya mencari nafkah dengan menghujat
PKS, tentu seperti mendapatkan amunisi baru yang siap diberondong ke PKS dan
segala sesuatu yang terkait dengannya. Tetapi beruntunglah M. Nuh adalah bukan
kader PKS.
Andaikan
Mendikbud kader PKS, sudah tentu bapak presiden akan mengatakan “Saya belum
melihat langkah-langkah yang lebih serius, nyata, dan kemudian masalah itu bisa
diatasi jajaran terkait.” Karena Mendikbud kader Demokrat, maka SBY cukup
berkicau di account twitter nya yang kira-kira bunyinya begini @SBYudhoyono :
Saya turut prihatin atas keterlambatan pelaksanaan UN di 11 wilayah.
Keprihatinan saya sungguh keprihatinan yang seprihatin-prihatinnya. Lebih
prihatin daripada siswa yang bernama Suprihatin. #UNtelat. Ya..beruntunglah
Mendikbud bukanlah seperti Mentan yang orang PKS itu.
Andaikan
Mendikbud kader PKS, sudah pasti insan yang mengaku pluralis dan sekularis akan
mengeluarkan pernyataan bahwa ini semua karena PKS membawa-bawa agama dalam
pendidikan. Agama adalah urusan pribadi dengan tuhan tidak perlu dimasukkan
dalam kurikulum pendidikan kita. Jadi Mendikbud itu jangan coba-coba
mengislamisasi pendidikan. Begitu kira-kira pernyataan para sekularis yang
mengaku pluralis. Tetapi…sekali lagi beruntung banget mendikbud kita ini karena
ternyata dia bukanlah kader PKS.
Andaikan
Mendikbud kader PKS, sudah tentu KPK akan melakukan penyadapan terhadap M. Nuh
dengan para bos percetakan yang mendapatkan proyek pencetakan soal UN yang
menelan biaya hampir 100 milyar ini (untuk biaya cetak doang). Lalu KPK akan
menjemput M. Nuh dari kantor Mendiknas karena telah mengantongi dua bukti untuk
menjadikannya tersangka. Untungnya…sekali lagi untungnya nih… Mendikbud
bukanlah kader PKS. Jadi KPK tidak perlu lah membuat skenario semacam itu.
Andaikan
Mendikbud kader PKS, sudah tentu para pengamat dari berbagai lembaga survei
akan merilis hasil surveinya yang menyatakan PKS akan jeblok di 2014. Pertanyaan
yang diajukan ke responden adalah “Seandainya pemilu dilaksanakan hari
ini..bla..bla..bla”. Tetapi..karena Mendikbud bukanlah kader PKS, lembaga
survey merasa tidak perlu membuat survey karena “kalau bukan PKS tidak menjual”
katanya.
Terkhir…Andaikan
Mendikbud kader PKS, sudah tentu para kader lainnya yang duduk di legislatif
akan membantu mencari solusi bagaimana agar kejadian tersebut tidak terulang
lagi. Mereka akan mengawasi siapa pemain tender nakal yang hanya mementingkan
keuntungan. Karena sebagaimana kasus impor daging sapi dan bawang, penyebab
harga mahal ternyata adalah importir nakal yang sengaja mempermainkan harga.
Dalam kasus UN ini, percetakan yang memenangkan tender proyek pengadaan soal UN
harus diperiksa oleh KPK.
Ingat
Diknas menghabiskan 600 milyar untuk proses UN ini. Seperenamnya untuk
percetakan. Tetapi apa hasilnya? “Tertundanya UN di sebelas propinsi ini
merupakan keteledoran yang ketiga dalam tempo enam bulan, dan ini jelas telah
mengecewakan masyarakat pendidikan Indonesia. Ibarat striker bola, Kemdikbud
sudah mencetak hat trick keteledoran dalam hal penggunaan anggaran dan
pelaksanaan program rutin kementerian. Mulai dari uang tunjangan sertifikasi
guru, kemudian beasiswa bidik misi, dan sekarang UN gagal serentak. Ketiga-tiganya
macet dan mengecewakan,” ujar Anggota Komisi X DPR RI, Herlini Amran,
disela-sela kunker resesnya turut memantau pelaksanaan UN yang ternyata gagal
dilaksanakan serentak se-Indonesia.
Salam
PKSiana (Sering Konek ya Cing!)
0 Response to "Andaikan Mendikbud Kader PKS"
Posting Komentar