Sinergi Legislator PKS: Perjuangkan Perda Madrasah demi Benteng Karakter Generasi Majalengka

 

MAJALENGKA – Gedung Sekretariat DPC Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kabupaten Majalengka menjadi saksi bersatunya komitmen legislator lintas tingkat, dari pusat hingga daerah. Dalam kegiatan serap aspirasi yang digelar Rabu (6/5/2026), Anggota DPR RI Komisi XII, Ir. H. Ateng Sutisna, M.B.A., bersama jajaran Komisi IV DPRD Majalengka, sepakat menempatkan kesejahteraan guru madrasah dan payung hukum pendidikan keagamaan sebagai prioritas yang harus terus diperjuangkan.

Wakil Ketua Komisi IV sekaligus Ketua Fraksi PKS DPRD Majalengka, Dhora Darojatin, M.Kes., menegaskan bahwa kehadiran guru madrasah adalah benteng utama melawan dampak negatif teknologi dan pemikiran asing yang mulai merambah Majalengka. Menurutnya, pendidikan agama di Madrasah Diniyah (MD) bukan sekadar materi tambahan, melainkan pondasi bagi generasi masa depan.

"Tantangan saat ini luar biasa, mulai dari pengaruh gadget hingga pemikiran yang menyimpang. Kami bersama rekan-rekan di Bapemperda  akan berupaya keras agar regulasi yang menjadi 'PR' bertahun-tahun ini segera digulirkan menjadi payung hukum yang jelas," ujar Dhora. Ia menambahkan bahwa meski ikhlas adalah urusan spiritual dengan Allah, urusan kesejahteraan dan keberlangsungan lembaga adalah tanggung jawab yang harus diperjuangkan oleh legislatif dan eksekutif.

Senada dengan hal tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Majalengka, H. Nono Suharno Ma’arif, M.Si., menekankan bahwa memuliakan guru madrasah adalah investasi jangka panjang bagi pondasi negara. Beliau mengingatkan agar kemajuan bangsa tidak hanya diukur dari kemegahan infrastruktur fisik semata.

"Pondasi sejati bangsa ini terletak pada karakter generasi mudanya, dan Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) adalah rahim bagi pembentukan karakter tersebut," jelas H. Nono. Ia berkomitmen untuk terus mengawal aspirasi yang muncul, khususnya terkait pembenahan sarana prasarana dan peningkatan kesejahteraan guru melalui sinergi kebijakan yang kuat antara pusat dan daerah.

Menutup rangkaian aspirasi, Ir. H. Ateng Sutisna, M.B.A., menyoroti kontrasnya dedikasi luar biasa guru madrasah dengan perhatian yang mereka terima selama ini. Beliau menekankan bahwa tuntutan para guru sebenarnya sangat mendasar, yakni adanya pengakuan legal formal melalui Peraturan Daerah (Perda).

"Dengan Perda Madrasah, setidaknya ada pengakuan kedudukan bagi guru dan lulusannya. Kami juga mendesak kementerian terkait agar tidak hanya mengatur kurikulum, tetapi juga bertanggung jawab atas dampak kebijakan tersebut, seperti pengadaan buku," tegas H. Ateng. Beliau juga mendorong agar kolaborasi dana Corporate Social Responsibility (CSR) kembali diperkuat untuk menyentuh langsung para pejuang pendidikan di tingkat desa.

Pertemuan yang berlangsung hangat ini dihadiri pula oleh Ketua FKDT Majalengka, A. Mudhofir, S.Pd.I., M.AP., beserta para guru madrasah se-Kabupaten Majalengka. Sinergi antara gerak cepat legislator daerah seperti Dhora Darojatin dan H. Nono, yang dikawal oleh kekuatan legislator pusat Ir. H. Ateng Sutisna, memberikan harapan baru bagi masa depan pendidikan keagamaan di Majalengka.

Semoga kesatuan visi ini diharapkan menjadi titik balik lahirnya kebijakan yang nyata, yang tidak hanya menghargai jasa para guru madrasah secara lisan, tetapi juga secara hukum dan ekonomi.