Langsung ke konten utama

Mentan Minta Impor Beras Ilegal Vietnam Diusut Tuntas

Produksi beras nasional surplus 5 juta ton. Daya serap Bulog juga bagus, sehingga tidak ada alasan impor. Nampak Mentan Suswono saat meninjau gudang Bulog di Klaten, Jawa Tengah, akhir tahun lalu.
JAKARTA – Menteri Pertanian Suswono meminta kasus peredaran beras impor asal Vietnam diusut tuntas. Pasalnya, beras tersebut jelas ilegal.

“Saya minta diusut tuntas, agar diketahui siapa di balik impor beras ilegal itu,” kata Mentan Suswono, Rabu (29/1) di Jakarta.

Mentan menegaskan, Kementerian Pertanian tidak pernah mengeluarkan rekomendasi impor beras dari Vietnam. Karena itu pihaknya telah mengirimkan surat kepada Menteri Perdagangan guna meminta klarifikasi mengapa ada beras impor asal Vietnam yang masuk ke pasar.

Mentan menjelaskan, beras impor asal Vietnam yang saat ini beredar di pasaran adalah beras jenis medium. Kementan tidak pernah mengeluarkan rekomendasi untuk mengimpor beras jenis ini karena stok cukup bahkan surflus.

"Produksi beras kita surflus 5 juta ton tahun 2013. Dalam banyak kesempatan saya selalu bicara tahun ini tidak ada alasan untuk impor beras. Bulog juga punya stok hingga 2 juta ton akhir tahun lalu,” kata Mentan.

Lebih lanjut Mentan mengemukakan, Mentan hanya mengeluarkan rekomendasi impor untuk beras jenis khusus yang peredarannya tertutup, tidak bebas. Beras jenis khusus ini adalah beras ketan, menir, beras untuk penderita diabetes, dan beras kebutuhan restoran tertentu.

“Beras jenis khusus ini jumlahnya impornya pun sangat terbatas, karena konsumennya juga terbatas,” imbuh dia.

Namun setelah dilakukan pengecekan data ke Direktorat Jenderal Pemasaran Hasil Pertania (P2HP), ternyata instansi yang berhak mengeluarkan rekomendasi beras khusus ini pun tidak pernah memberikan rekomendasi impor beras khusus asal Vietnam pada tahun 2013.

Suswono menambahkan, impor beras medium hanya dilakukan oleh Bulog. Itu pun dilakukan setelah Bulog menerima penugasan dari Rapat Koordinasi Terbatas di Menko Perekonomian. Dan Bulog juga menyatakan tidak melakukan impor tahun 2013 lalu.

“Jadi ini jelas beras ilegal. Karena bukan diimpor oleh Bulog, dan tidak pernah ada rekomendasi dari Kementan,” tandas Suswono. 

Sebagaiaman diketahui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merilis impor beras dengan pos tarif atau HS 1006.30.99.00 asal Vietnam. Impor dilakukan oleh 58 perusahaan dengan 83 kali pemasukan melalui Pelabuhan Tanjung Priok dan Belawan. Total impor mencapai k 16.900 ton. (IST/tajuk)

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Suarakan Kegalauan Tenaga Paruh Waktu, Anggota DPRD Majalengka Cegat Bupati Usai Paripurna

  Sampaikan Jeritan Tenaga Paruh Waktu, Bunda Dhora  Minta Bupati Majalengka Beri Kepastian MAJALENGKA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majalengka, Dhora Darojatin, M.Kes., secara langsung menyampaikan aspirasi dan kerisauan para tenaga kerja paruh waktu kepada Bupati Majalengka, Eman Suherman. Momen krusial ini terjadi sesaat setelah penutupan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Majalengka hari ini, Rabu (20/5). Langkah proaktif ini diambil Dhora setelah dirinya melakukan agenda silaturahmi dan menyerap aspirasi dari Pengurus IBI Ranting Talaga dan Ranting Bantarujeg. Dalam pertemuan tersebut, para tenaga kesehatan mengeluhkan beban psikologis dan ketidakpastian yang mereka hadapi akibat sistem perpanjangan kontrak yang harus dilakukan setiap tahun. Sebagai informasi, di Kabupaten Majalengka sendiri saat ini tercatat ada sekitar 168 bidan yang berstatus sebagai tenaga kerja paruh waktu. "Kemarin saya bersilaturahmi dengan Pengurus IBI Ranting Talaga ...

Rakerda PKS Majalengka 2025: Sinergi Anak Muda, Kepedulian Disabilitas, dan 8 Program Unggulan "Solid, Bergerak, Melayani"

  (Suasana Serba Orange di Rakerda PKS Majalengka tahun 2025) MAJALENGKA – Dewan Pimpinan Tingkat Daerah (DPTD) PKS Majalengka sukses menyelenggarakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) pada Sabtu, 20 Desember 2025. Bertempat di Aula DPD PKS Majalengka, kegiatan ini mengusung tema besar "Solid, Bergerak, Melayani" . Acara ini dihadiri oleh tokoh-tokoh penting, di antaranya: Ust. H. Hari Suswono (Sekretaris MPW PKS Jawa Barat) Ir. H. Ateng Sutisna (Anggota DPR-RI) dr. H. Encep Sugiana (Anggota DPRD Jawa Barat) Kang Deden Hardian Narayanto (Kang Dehan) (Ketua DPD PKS Majalengka & Wakil Ketua 1 DPRD Majalengka) Seluruh Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Majalengka dari Fraksi PKS. Struktur DPD (Kabid & Sekbid) serta Ketua DPC dari 26 kecamatan se-Majalengka. (Penampilan Angklung oleh Anak Istimewa SLB) Salah satu momen paling menyentuh dalam Rakerda kali ini adalah kehadiran anak-anak istimewa dari SLB Negeri dan SLB Swasta di Majalengka. Sebagai bentuk nyata kepedulian PKS...

Perkuat Ketahanan Pangan, BPPN PKS Jawa Barat Gelar TFT Duta Tani di Majalengka

  MAJALENGKA – Bertempat di Saung Panganteur Kahayang H. Ateng, Desa Salagedang, Bidang Petani, Peternak, dan Nelayan (BPPN) PKS Jawa Barat menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Politik bertajuk Training for Trainer (TFT) Duta Tani, Sabtu (9/5). Acara yang dimulai pukul 09.00 WIB ini dihadiri oleh peserta dari delapan kabupaten/kota, meliputi Duta Tani DPD PKS dari Majalengka, Sumedang, Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Indramayu, Subang, Purwakarta, hingga Karawang. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ketua DPW PKS Jawa Barat, Abah Iwan Suryawan, Anggota DPR-RI Komisi XII Ir. H. Ateng Sutisna, Ketua BPPN PKS Jawa Barat Budiwanto, Ketua DPD PKS Majalengka sekaligus Wakil Ketua I DPRD Majalengka Deden Hardian Narayanto, Sekretaris DPD PKS Majalengka Abid Ubaidillah, serta Kabid BPPN PKS Majalengka Muhammad Rifa’i. Dalam arahannya, Ketua DPW PKS Jawa Barat, Abah Iwan Suryawan , menekankan pentingnya tiga pilar ketahanan dalam menghadapi kondisi global yang tidak menentu. "Kita harus...