BANDUNG - Peneliti senior Pusat Penelitian Politik LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) Prof. Dr. R. Siti Zuhro mengajak seluruh elemen demokrasi mempertimbangkan secara matang rektutmen kepala daerah sebagai kandidat presiden atau wakil presiden 2014-2019.
Zuhro mengatakan hal itu saat menjadi narasumber Forum Diskusi Inilah Demokrasi: Peluang Pemimpin Daerah Menuju Istana, yang digelar INILAH.COM di Kota Bandung, Minggu, 22 Desember 2013.
Pembicara lain forum diskusi demokrasi yang dimoderatori Direktur Pemberitaan LKBN Antara, Ahmad Husaini, yakni Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. Diskusi diikuti sekitar 100 wartawan dan akademisi asal Bandung dan Jakarta.
Forum diskusi memaparkan, pola perekrutan kepala daerah (gubernur) telah diterapkan sejumlah negara maju. Bahkan negara kampiun demokrasi Amerika Serikat (AS) memiliki sepertiga jumlah presidennya, sebelumnya menjabat gubernur.
Tercatat 16 presiden AS berlatarbelakang kepala daerah, 23 senator, 13 wakil presiden, dan enam dari kelompok lain-lain (pengusaha, militer, pengacara).
Para gubernur yang dipercaya menjadi pemimpin Gedung Putih, antara lain: Theodore Roosevelt, Ronald Wilson Reagen, William Jefferson Clinton, George Walker Bush, Thomas Jefferson, James Monroe, Andrew Jackson, Martin Van Buren.
Zuhro mengatakan, perektutan kepala daerah menjadi orang pertama atau kedua di satu negara sangat beralasan. Bila sang kepala daerah nyata berprestasi, yang bersangkutan dipastikan menguasai aspek pengelolaan birokrasi.
Pada saat yang sama, sebagaian besar manajemen negara berkutat di sekitar masalah pemerintah pusat memberdayakan pemerintah daerah menggerakkan roda pembangunan.
Masalahnya, menurut Zuhro, partai politik (parpol) di Indonesia masih menafikan pola perekrutan kepala daerah untuk mengisi kursi RI 1 atau RI 2. Seluruh parpol masih menempatkan ketua umumnya sebagai pemilik tunggal calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres).
Zuhro berpendapat, gubernur yang layak maju ke pentas nasional tentu yang menunjukkan prestasi selama menjabat. Mereka tidak cacat moral dan hukum.
"Kita sekarang memiliki Gubernur Jawa Barat (Ahmad Heryawan), Gubernur DKI Jokowi, Pakde Karwo (Gubernur Jawa Timur), atau Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo," tandas Zuhro.
Ditambahkan, media massa dan kelompok civil society perlu mendorong salah satu jalur pemimpin nasional ini. Bila perlu mendesak parpol demi diperolehnya sosok pemimpin terbaik untuk kemajuan Indonesia ke depan.
"Seharusnya, tokoh yang sudah pernah nyapres tidak perlu maju lagi. Malu nanti. Kita butuh regenerasi, darah segar yang kuat, tidak loyo tidak deadlock. Merekrut kepala daerah adalah terobosan bagus," ulas Peneliti lagi.
Sementara Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, ketika ditanya peserta diskusi soal kelayakannya maju ke arena Pemilu 2014 menyatakan, ia tak berhak menjawab dirinya mumpuni atau tidak.
"Saya menyerahkan kepada rakyat. Kalau saya mengatakan diri layak, itu bentuk arogan," tukasnya.
*HrS*
Komentar
Posting Komentar