Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang merupakan bagian dari partai politik (parpol) internasional menyatakan tidak akan ikut ambil bagian dalam Pemilu di Indonesia pada Pemilu 2014. Namun, sebagaimana pada pemilu-pemilu sebelumnya, HTI akan mengeluarkan pernyataan resmi kepada seluruh anggotanya di berbagai penjuru Tanah Air untuk menyalurkan aspirasi kepada parpol-parpol di Indonesia yang memiliki platform, konsepsi, dan tujuan yang jelas bagi terwujudnya Khilafah Islamiyah dan tidak diarahkan kepada parpol tertentu.
“Pernyataan resmi HTI itu nanti dimaknai seperti apa? Itu semuanya tentu berpulang kepada masing-masing anggota. Mungkin ada yang memaknai itu ke PBB, PPP, mungkin ini PAN, PKS, itu adalah hak mereka,” kata Juru Bicara HTI Muhammad Ismail Yusanto dalam di sela-sela kegiatan puncak Muktamar Khilafah HTI di Gelora Bung Karno (GBK) di Jakarta, Minggu (2/6), seperti dikutipSuara Pembaruan.
Muhammad Ismail Yusanto mengatakan, HTI tidak pernah menyerukan anggotanya untuk tidak memberikan suara alias golput dalam pemilu. Menurut HTI, memilih itu adalah hak politik setiap anggota. Oleh sebab itu, HTI selalu mengingatkan agar anggota yang akan menggunakan hak pilihnya untuk memilih partai yang baik sesuai dengan kriteria yang dirumuskan nantinya.
“Kami ingatkan bahwa silahkan gunakan hak itu dengan sebaik-baiknya untuk memilih partai yang baik,” ujarnya.
Hingga saat ini, HTI belum memutuskan untuk ikut ambil bagian dalam Pemilu di Indonesia. Meski, sesungguhnya Hizbut Tahrir pernah ikut ambil bagian dalam Pemilu di Lebanon dan Yordania hingga akhirnya anggota parlemen asal Hizbut Tahrir terdepak dari kursi parlemen.
Hingga saat ini, HTI belum memutuskan untuk ikut ambil bagian dalam Pemilu di Indonesia. Meski, sesungguhnya Hizbut Tahrir pernah ikut ambil bagian dalam Pemilu di Lebanon dan Yordania hingga akhirnya anggota parlemen asal Hizbut Tahrir terdepak dari kursi parlemen.
Meski demikian, tambah Muhammad Ismail Yusanto, bukan berarti HTI tidak berpolitik praktis dalam dinamika politik di Indonesia. HTI konsern pada persoalan-persoalan yang menyangkut keummatan, seperti pornografi, pornoaksi, kebijakan pemerintah yang menindas ummat, dan lainnya. HTI akan tetap akan bersuara kritis atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat tersebut.
Terkait dengan kegiatan Muktamar Khilafah di GBK Jakarta yang dihadiri sekitar 100 ribu lebih anggota HTI dari tiga provinsi di pulau Jawa, Muhammad Ismail Yusanto menegaskan, kegiatan ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan tahun politik 2013 menjelang Pemilu 2014. Kegiatan Muktamar Khilafah yang juga dilakukan di 31 kota di Indonesia sepanjang Mei hingga Juni 2013 yang puncaknya digelar di GBK ini ditujukan untuk kembali mengokohkan persaudaraan ummat bagi terwujudnya Khilafah Islamiyah.
“Kami tegaskan bahwa acara ini tidak ada kaitannya dengan tahun politik, kami pastikan tidak ada hubungannya dengan itu, artinya tidak ada hubungannya dengan calon-calon atau partai-partai tertentu,” ujarnya.
*HrS*
Komentar
Posting Komentar