Langsung ke konten utama

Aher Akui Lebih Mudah Pimpin DKI Jakarta


Bandung - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ahmad Heryawan (Aher) mengaku lebih mudah memimpin pemerintahan DKI Jakarta jika dibandingkan dengan pemerintahan daerah yang sifatnya otonomi daerah.

Sebab, kata Aher, DKI Jakarta adalah pemerintahan yang sifatnya administrasi. Pejabat daerah dari wali kota, bupati, sampai kepala desa merupakan bawahan gubernur langsung. Berbeda halnya dengan pejabat daerah di luar Provinsi DKI Jakarta yang berasal dari partai politik (parpol).

Hal itu dikatakan Aher dalam forum diskusi INILAH Demokrasi dengan tema "Peluang Pemimpin Daerah Menuju Istana", di Gedung Graha INILAH Koran, Jalan Terusan Pasteur, Bandung, Minggu (22/12/2013).

"Saya sembilan tahun hidup di Jakarta, jadi anggota DPRD, dan wakil ketua DPRD, ternyata koordinasi cukup mudah. Karena bupati wali kota bukan pejabat politik, mereka bawahan gubernur secara langsung. Mereka pejabat administrasi, namanya saja bupati atau wali kota, tapi bukan wali kota otonom, melainkan wali kota administrasi, sehingga dia adalah bawahanya gubernur secara langsung dan dia adalah PNS eselon II," kata Aher.
Menurutnya, sebagai gubernur di Jabar akan terasa lebih sulit berkoordinasi dengan pejabat kabupaten kotanya jika dibandingkan dengan gubernur di ibu kota Indonesia itu. Sebab, dalam UU tentang Otonomi Daerah tidak secara tegas mengatakan pejabat kabupaten kotanya bukan wakil pemerintah pusat atau wakil pemerintah daerah.

"Kemudian saya pindah ke Jawa Barat, ternyata situasi lain. Sebab kabupaten kotanya tidak seperti di DKI yang kabupaten kotanya langsung bawahan gubernur, tapi disini punya otonom sendiri," jelas Aher.

Namun demikian, hal itu lantas tidak membuat Aher patah semangat. Dia justru bisa menjalankan tugasnya sebagai kepala daerah Jabar berjalan dengan baik.
Menurutnya, hanya dengan enam bulan ia bisa beradaptasi dengan situasi tersebut. Sebab, pejabat kabupaten kotanya dari berbagai parpol.

"Ternyata memerintah itu sulit, tetapi sulit itu tidak mungkin mustahil dilakukan, tapi mungkin kita lakukan. Kalimat sulit bukan membuat kita pesimis, tapi kesulitan itu membuat kita jadi optimis. Dengar kerja keras, dengan kesabaran, bisa kita lakukan," tutur Aher.

"Hanya enam bulan saja yang situasi memang kurang pas. Perkenalan kita bukan saja dalam kedinasan tapi juga perkenalan di luar kedinasan. Perkenalan satu per satu harus kita lakukan, sehingga tahun berikutnya sudah berjalan dengan baik," katanya. [mes]
*HrS*

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Rakerda PKS Majalengka 2025: Sinergi Anak Muda, Kepedulian Disabilitas, dan 8 Program Unggulan "Solid, Bergerak, Melayani"

  (Suasana Serba Orange di Rakerda PKS Majalengka tahun 2025) MAJALENGKA – Dewan Pimpinan Tingkat Daerah (DPTD) PKS Majalengka sukses menyelenggarakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) pada Sabtu, 20 Desember 2025. Bertempat di Aula DPD PKS Majalengka, kegiatan ini mengusung tema besar "Solid, Bergerak, Melayani" . Acara ini dihadiri oleh tokoh-tokoh penting, di antaranya: Ust. H. Hari Suswono (Sekretaris MPW PKS Jawa Barat) Ir. H. Ateng Sutisna (Anggota DPR-RI) dr. H. Encep Sugiana (Anggota DPRD Jawa Barat) Kang Deden Hardian Narayanto (Kang Dehan) (Ketua DPD PKS Majalengka & Wakil Ketua 1 DPRD Majalengka) Seluruh Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Majalengka dari Fraksi PKS. Struktur DPD (Kabid & Sekbid) serta Ketua DPC dari 26 kecamatan se-Majalengka. (Penampilan Angklung oleh Anak Istimewa SLB) Salah satu momen paling menyentuh dalam Rakerda kali ini adalah kehadiran anak-anak istimewa dari SLB Negeri dan SLB Swasta di Majalengka. Sebagai bentuk nyata kepedulian PKS...

Suarakan Kegalauan Tenaga Paruh Waktu, Anggota DPRD Majalengka Cegat Bupati Usai Paripurna

  Sampaikan Jeritan Tenaga Paruh Waktu, Bunda Dhora  Minta Bupati Majalengka Beri Kepastian MAJALENGKA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majalengka, Dhora Darojatin, M.Kes., secara langsung menyampaikan aspirasi dan kerisauan para tenaga kerja paruh waktu kepada Bupati Majalengka, Eman Suherman. Momen krusial ini terjadi sesaat setelah penutupan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Majalengka hari ini, Rabu (20/5). Langkah proaktif ini diambil Dhora setelah dirinya melakukan agenda silaturahmi dan menyerap aspirasi dari Pengurus IBI Ranting Talaga dan Ranting Bantarujeg. Dalam pertemuan tersebut, para tenaga kesehatan mengeluhkan beban psikologis dan ketidakpastian yang mereka hadapi akibat sistem perpanjangan kontrak yang harus dilakukan setiap tahun. Sebagai informasi, di Kabupaten Majalengka sendiri saat ini tercatat ada sekitar 168 bidan yang berstatus sebagai tenaga kerja paruh waktu. "Kemarin saya bersilaturahmi dengan Pengurus IBI Ranting Talaga ...

Redam Keresahan Warga Ranca Keong, Kang Dehan Tengahi Polemik Galian C di Jatimulya

  MAJALENGKA – Persoalan aktivitas Galian C di Blok Ranca Keong, Desa Jatimulya, Kecamatan Kasokandel, akhirnya menemui titik terang. Setelah sempat memicu keresahan warga sejak Desember 2025, Kang Dehan hadir sebagai penengah untuk menjembatani aspirasi masyarakat dengan pihak pengusaha, guna mencari solusi terbaik bagi semua pihak. Berawal dari kedatangan perwakilan warga Blok Ranca Keong, Desa Jatimulya, ke ruang kerjanya di Gedung DPRD Majalengka, Kang Dehan menengahi permasalahan aktivitas Galian C yang meresahkan masyarakat Kecamatan Kasokandel.  Dalam pertemuan di Gedung DPRD tersebut, keresahan warga bermula dari adanya aktivitas pertambangan di sebelah timur pemukiman yang dianggap tidak transparan. Selain masalah perizinan yang belum jelas, warga mengeluhkan ketiadaan sosialisasi awal serta dampak lingkungan yang mulai dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Mendengar keluhan dari masyarakat, Kang Dehan segera berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk Satpol PP...