Jakarta - Kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) diprotes keras pengamat ekonomi Econit Hendri Saparini. Ia menilai kebijakan ini hanya alasan untuk menutupi kinerja pemerintah yang tidak maksimal. Pemerintah ketakutan tak mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi 6,8 persen dan investasi 11,9 persen.
“Isu kenaikan harga BBM blessing pemerintah karena target nggak tercapai kalau nggak mengoreksi APBN 2013. Target APBN 2013 terlalu optimis, tapi nggak tercapai. Itu akan jadi bahan kampanye 2014,” kata Hendri dalam diskusi publik di Jakarta, Kamis (20/6).
Dengan alasan itu, pemerintah memiliki alasan APBN-P harus disegarkan. Padahal, kata dia, banyak cara yang bisa dilakukan untuk menyegarkan APBN. Hendri juga mengatakan, banyak cara bisa dilakukan untuk menutupi membengkaknya anggaran subsidi. Bukan dengan tambahan utang sebesar Rp 80 triliun yang ada dalam postur APBN-P 2013.
Hendri melihat, kenaikan harga BBM hanya akal-akalan pemerintah sekaligus cara untuk secara perlahan mengurangi subsidi.
“Kan kalaupun itung-itungan pemerintah benar mengurangi subsidi BBM dalam APBN, jalannya banyak atau menyelamatkan. SILPA (sisa anggaran -red.) kita Rp 40 triliun, kalau untuk menutup subsidi BBM selesai. Ini diarahkan memang untuk menghapus subsidi termasuk energi,” papar dia.(HrS)
Komentar
Posting Komentar