Ada
berlapis lapis kebohongan yang dilakukan oleh Pemerintahan SBY sebagai
alasan menaikkan harga BBM. Kebohongan yang bermuara korupsi dalam
bisnis BBM yang melibatkan Presiden, Menteri Keuangan, Pertamina,
Petral, untuk memperkaya diri pribadi dan keluarga, dan memperkaya
perusahaan asing yang menerima limpahan dana bagi hasil minyak dan dana
cost recovery.
Demikian disampaikan oleh Ketua Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Jakarta Salamuddin Daeng, Jum'at (31/5) kepada Tambangnews.com.
Menurut Daeng, diantara kebohongan tersebut kadang tentang jebolnya APBN. Padahal faktanya APBN Indonesia tidak pernah turun, APBN selalu meningkat pesat setiap tahun. Pemerintah selalu menaikkan pajak, cukai dan berbagai pungutan untuk menaikkan APBN setiap tahun. Pemerintah juga menambah utang luar negeri untuk menaikkan APBN setiap tahun. Namun sistem APBN ini pelit untuk rakyat, loyal kepada penguasa, pengusaha dan asing.
"Padahal faktanya APBN telah meningkat pesat selama 9 tahun SBY berkuasa. Tahun 2005 APBN sebesar (Rp 509 triliun), 2012 sebesar (Rp 1.435 trilun), tahun 2013 sebesar (Rp 1,683 triliun). Tahun 2014 pemerintah menargetkan APBN hingga mencapai Rp. 1900 triliun. Namun peningkatan APBN diikuti peningkatan gaji pejabat, juga meningkatnya korupsi," ungkapnya.
Kebohongan yang lain kadang tentang APBN defisit, padahal faktanya sistem dalam APBN memang dibuat defisit agar pemerintah dapat menambah utang, agar makelar utang terus mendapatkan pekerjaan dan pendapatan dari kebiasaan negara berhutang, agar DPR tetap dapat merampok APBN memainkan angka defisit, memainkan APBNP, dan lain sebagainya.
Padahal defisit adalah kesengajaan sebagai stretegi menumpuk utang, sementara tumpukan utang telah membebani rakyat. Tahun ini, pemerintah berencana membayar cicilan pokok dan bunga utang dengan total Rp 175,9 triliun. Sebesar Rp 68,16 triliun berupa cicilan pokok utang luar negeri dan Rp 117,785 triliun berupa cicilan bunga. Demikian data dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan yang dikutip, Senin (18/6/2012).
Dijelaskan oleh matan kandidat ketua Jatam ini, kebohongan kadang tentang dana subsidi BBM yang dicabut akan dikembalikan untuk rakyat miskin. Padahal faktanya bantuan untuk rakyat miskin diambil dari program utang luar negeri "cash transfer, beras miskin, PNPM, yang diambil dari bank Dunia dan ADB". Faktanya pencabutan Subsidi karena desakan Bank Dunia, ADB dan negara-negara maju.
Padahal negara-negara maju masih mensubsudi BBM. Data International Monetary Fund (IMF) sendiri menunjukkan 176 negara masih memberikan subsidi energi, totalnya senilai US $1,9 triliun, setara dengan 2½ percent PDB dunia.
Adapun yang paling besar adalah ; United States sebesar $502 billion, setara hampir 3 kali APBN Indonesia China sebesar $279 billion, setara hampir 2 kali APBN Indonesi. Russia sebesar $ 116 billion setara 9 kali subsidi BBM Indonesia. Subsidi BBM di negara maju ini terkait erat dengan kebijakan industri dan perdagangan mereka. Tingginya subsidi BBM menyebabkan industri mereka dapat bersaing secara internasional.
"Berapa subsidi BBM di Indonesia ? meski angkanya dicurigai bohong oleh banyak pihak pemerintah telah mengklaim angka subsidi yang dikeluarkan sebesar Rp 193 trliun dalam tahun 2013. Jika subsidi ini benar dan dibandingkan denga PDB Indonesia yang katanya akan tumbuh 6 persen sehingga mencapai US $ 1 trilun pada 2013, maka subsidi hanya 1,9 % PDB, atau jauh dibawah rata-rata dunia sebesar 2,5 persen PDB. Indonesia mestinya dapat melakukan subsidi lebih tinggi karena merupakan negara penghasil energi terkemuka." jelasnya.
Ada kecendrungan semua karut marut pengelolaan energi yang menyebabkan hancurnya produksi minyak nasional, penguasaan hulu migas oleh asing, yang menyebabkan rendahnya pendapat negara dari migas, sehingga dapat menjadi alasan untuk mencabut subsidi. Dengan pencabutan subsidi dan BBM dijual dengan harga pasar maka asing akan menguasai penjualan BBM dalam negeri.
Kebohongan selanjutnya adalah ketidakterusterangan pemerintah bahwa kenaikan BBM yang dipaksakan disaat tidak ada gejolak harga BBM internasional, tidak ada gejolak dalam nilai tukar rupiah terhadap US dolar, adalah untuk menjadi sesajen dari dua pertemuan yang disponsori oleh kapitalis internasional yaitu pertemuan APEC Oktober 2013 di Bali dan pertemuan WTO Desember 2013 di Bali.
"Kebohongan yang sangat sering dilakukan adalah menyatakan bahwa pencabutan subsidi dilakukan agara dana subsidi dapat dialihkan untuk infrastruktur. Mengingat kondisi infrastruktur nasional saat ini mulai dari infrastuktur pertanian, jalam-jalan, pelabuhan, infrstruktur perdagangan domestik rusak parah," terangnya
Padahal konsep pembangunan infrastruktur nasional saat ini telah dipersembahkan bagi perusahaan keuangan internasional, bagi investasi swasta melalui Publik Private Partnership (PPP). Kerusakan infrastruktur menjadi alasan untuk memburu investsi asing dan utang luar negeri. Dimasa depan infrastruktur publik akan diprivatisasi dan dikomersialisasi sebagai komoditi perdagangan. Publik akan dipaksa membayar sangat mahal untuk mendapatkan layanan infrastuktur.
Ratusan proyek infrastruktur tengah dirancang oleh pemerintah melalui mega proyek MP3EI. Proyek-proyek tersebut siap dijual kepada asing, kepada perushaaan-perusahaan keuangan internasional. Nilai proyek-proyek tersebut sangat besar.
"Sementara dana APBN hanya difokuskan untuk pembiayaan rutin, gaji pegawai negeri DPR, anggaran perjalanan dinas yang jumlahnya konsiten 70-80 % dari total APBN. Sisi lain pemerintah berbohong menyatakan tidak memiliki kemampuan untuk membiayai sektor publik." pungkas putera Sumbawa ini.[tambangnews]
Demikian disampaikan oleh Ketua Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Jakarta Salamuddin Daeng, Jum'at (31/5) kepada Tambangnews.com.
Menurut Daeng, diantara kebohongan tersebut kadang tentang jebolnya APBN. Padahal faktanya APBN Indonesia tidak pernah turun, APBN selalu meningkat pesat setiap tahun. Pemerintah selalu menaikkan pajak, cukai dan berbagai pungutan untuk menaikkan APBN setiap tahun. Pemerintah juga menambah utang luar negeri untuk menaikkan APBN setiap tahun. Namun sistem APBN ini pelit untuk rakyat, loyal kepada penguasa, pengusaha dan asing.
"Padahal faktanya APBN telah meningkat pesat selama 9 tahun SBY berkuasa. Tahun 2005 APBN sebesar (Rp 509 triliun), 2012 sebesar (Rp 1.435 trilun), tahun 2013 sebesar (Rp 1,683 triliun). Tahun 2014 pemerintah menargetkan APBN hingga mencapai Rp. 1900 triliun. Namun peningkatan APBN diikuti peningkatan gaji pejabat, juga meningkatnya korupsi," ungkapnya.
Kebohongan yang lain kadang tentang APBN defisit, padahal faktanya sistem dalam APBN memang dibuat defisit agar pemerintah dapat menambah utang, agar makelar utang terus mendapatkan pekerjaan dan pendapatan dari kebiasaan negara berhutang, agar DPR tetap dapat merampok APBN memainkan angka defisit, memainkan APBNP, dan lain sebagainya.
Padahal defisit adalah kesengajaan sebagai stretegi menumpuk utang, sementara tumpukan utang telah membebani rakyat. Tahun ini, pemerintah berencana membayar cicilan pokok dan bunga utang dengan total Rp 175,9 triliun. Sebesar Rp 68,16 triliun berupa cicilan pokok utang luar negeri dan Rp 117,785 triliun berupa cicilan bunga. Demikian data dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan yang dikutip, Senin (18/6/2012).
Dijelaskan oleh matan kandidat ketua Jatam ini, kebohongan kadang tentang dana subsidi BBM yang dicabut akan dikembalikan untuk rakyat miskin. Padahal faktanya bantuan untuk rakyat miskin diambil dari program utang luar negeri "cash transfer, beras miskin, PNPM, yang diambil dari bank Dunia dan ADB". Faktanya pencabutan Subsidi karena desakan Bank Dunia, ADB dan negara-negara maju.
Padahal negara-negara maju masih mensubsudi BBM. Data International Monetary Fund (IMF) sendiri menunjukkan 176 negara masih memberikan subsidi energi, totalnya senilai US $1,9 triliun, setara dengan 2½ percent PDB dunia.
Adapun yang paling besar adalah ; United States sebesar $502 billion, setara hampir 3 kali APBN Indonesia China sebesar $279 billion, setara hampir 2 kali APBN Indonesi. Russia sebesar $ 116 billion setara 9 kali subsidi BBM Indonesia. Subsidi BBM di negara maju ini terkait erat dengan kebijakan industri dan perdagangan mereka. Tingginya subsidi BBM menyebabkan industri mereka dapat bersaing secara internasional.
"Berapa subsidi BBM di Indonesia ? meski angkanya dicurigai bohong oleh banyak pihak pemerintah telah mengklaim angka subsidi yang dikeluarkan sebesar Rp 193 trliun dalam tahun 2013. Jika subsidi ini benar dan dibandingkan denga PDB Indonesia yang katanya akan tumbuh 6 persen sehingga mencapai US $ 1 trilun pada 2013, maka subsidi hanya 1,9 % PDB, atau jauh dibawah rata-rata dunia sebesar 2,5 persen PDB. Indonesia mestinya dapat melakukan subsidi lebih tinggi karena merupakan negara penghasil energi terkemuka." jelasnya.
Ada kecendrungan semua karut marut pengelolaan energi yang menyebabkan hancurnya produksi minyak nasional, penguasaan hulu migas oleh asing, yang menyebabkan rendahnya pendapat negara dari migas, sehingga dapat menjadi alasan untuk mencabut subsidi. Dengan pencabutan subsidi dan BBM dijual dengan harga pasar maka asing akan menguasai penjualan BBM dalam negeri.
Kebohongan selanjutnya adalah ketidakterusterangan pemerintah bahwa kenaikan BBM yang dipaksakan disaat tidak ada gejolak harga BBM internasional, tidak ada gejolak dalam nilai tukar rupiah terhadap US dolar, adalah untuk menjadi sesajen dari dua pertemuan yang disponsori oleh kapitalis internasional yaitu pertemuan APEC Oktober 2013 di Bali dan pertemuan WTO Desember 2013 di Bali.
"Kebohongan yang sangat sering dilakukan adalah menyatakan bahwa pencabutan subsidi dilakukan agara dana subsidi dapat dialihkan untuk infrastruktur. Mengingat kondisi infrastruktur nasional saat ini mulai dari infrastuktur pertanian, jalam-jalan, pelabuhan, infrstruktur perdagangan domestik rusak parah," terangnya
Padahal konsep pembangunan infrastruktur nasional saat ini telah dipersembahkan bagi perusahaan keuangan internasional, bagi investasi swasta melalui Publik Private Partnership (PPP). Kerusakan infrastruktur menjadi alasan untuk memburu investsi asing dan utang luar negeri. Dimasa depan infrastruktur publik akan diprivatisasi dan dikomersialisasi sebagai komoditi perdagangan. Publik akan dipaksa membayar sangat mahal untuk mendapatkan layanan infrastuktur.
Ratusan proyek infrastruktur tengah dirancang oleh pemerintah melalui mega proyek MP3EI. Proyek-proyek tersebut siap dijual kepada asing, kepada perushaaan-perusahaan keuangan internasional. Nilai proyek-proyek tersebut sangat besar.
"Sementara dana APBN hanya difokuskan untuk pembiayaan rutin, gaji pegawai negeri DPR, anggaran perjalanan dinas yang jumlahnya konsiten 70-80 % dari total APBN. Sisi lain pemerintah berbohong menyatakan tidak memiliki kemampuan untuk membiayai sektor publik." pungkas putera Sumbawa ini.[tambangnews]
Komentar
Posting Komentar