Langsung ke konten utama

Kenapa SBY Tidak Pecat Menteri PKS.? Karena Kinerja Menteri dari PKS Lebih Baik dr Mentri yang lainnya


Jakarta - Hubungan Presiden dan Mentrinya adalah hubungan profesionalisme dan Kinerja, bukan hubungan politik. Walaupun ketergabungan mereka dalam pemerintahan awalnya berasal dari hubungan Politik.

Jadi walau secara politik PKS dan SBY berseberangan, namun dalam urusan pemecatan Menteri maka haruslah berdasarkan kinerja menteri itu sendiri. Itulah yang profesional.

Bila berkaitan dengan kinerja Menteri, berdasarkan survei LSI, kinerja Menteri-Menteri PKS justru yang paling memuaskan. Tingkat ketidakpuasan publik terbesar justru berasal dari menteri-menteri Demokrat. Yaitu, menteri yang berasal dari partai SBY sendiri.

Berikut urutan ketidakpuasan publik terhadap kinerja mentri dari partai, hasil survei LSI :
1. Demokrat 42,56% 
2. PPP 40,06%,
3. PKB 39,65%,
4. PAN 38,21%
5. Golkar 35,81% 
6. PKS 32,56%

Bagaimana dengan kinerja Menteri secara perorangan ?
Berdasarkan survei LSN, justru Menteri Pemuda dan Olahraga dan Menko Perekonomianlah yang kinerjanya paling buruk, menyusul Menteri Keuangan dan Menteri agama.

Bagaimana dengan penyelewengan anggaran kementerian ?
Hasil penelitian Fitra, dari 36 kementerian dan lembaga negara yang melakukan penyelewengan anggaran. Dari 11 departeman dan lembaga yang terbesar melakukan penyelewengan, tidak ada satu pun kementerian yang dipimpin oleh kader PKS masuk dalam daftar tersebut.

Berikut 11 terbesar dari penyelewengan adalah sbb :
  1. Kementerian Pendidikan dan kebudayaan dengan penyimpangaan perjalanan dinas sebesar Rp.5.938.049.057
  2. Kementerian Tenaga kerja dan Transmigarasi dengan penyimpangaan perjalanan dinas sebesar Rp.4.515.281.738
  3. Kementerian keuangaan dengan penyimpangaan perjalanan dinas sebesar Rp.3.537.453.076
  4. Kementerian Pariwisata dan ekonomi kreatif dengan penyimpangaan perjalanan dinas sebesar Rp.3.470.846.383
  5. Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan penyimpangaan perjalanan dinas sebesar Rp.2.551.062.985
  6. Kementerian Agama dengan penyimpangaan perjalanan dinas sebesar Rp.1.792.895.663
  7. Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan penyimpangaan perjalanan dinas sebesar Rp.1.555.118.598
  8. Badan Pertanahaan Nasional dengan penyimpangaan perjalanan dinas sebesar Rp.1.420.884.887
  9. Badan Nasional Penempatan Perlindungaan Tenaga kerja Indonesia dengan penyimpangaan perjalanan dinas sebesar Rp.1.391.956.389
  10. Kementerian Koperasi dan Usaha kecil dan menengah dengan penyimpangaan perjalanan dinas sebesar Rp.1.033.809.400
  11. Badan Narkotika Nasional dengan penyimpangaan perjalanan dinas sebesar Rp.810.228.015

Dari sisi kinerja maka publik lebih puas dengan kinerja menteri PKS dari pada menteri dari partai lain. Begitu juga departemen yang dipimpin oleh PKS cendrung lebih bersih dari partai lain.

Tidak itu saja, penghargaan internasional FAO untuk Indonesia, salah satunya hasil kerja keras dari menteri pertanian dari PKS.

Jadi wajar saja bila SBY bingung untuk memecat Menteri-Menteri dari PKS. (HrS)

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Rakerda PKS Majalengka 2025: Sinergi Anak Muda, Kepedulian Disabilitas, dan 8 Program Unggulan "Solid, Bergerak, Melayani"

  (Suasana Serba Orange di Rakerda PKS Majalengka tahun 2025) MAJALENGKA – Dewan Pimpinan Tingkat Daerah (DPTD) PKS Majalengka sukses menyelenggarakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) pada Sabtu, 20 Desember 2025. Bertempat di Aula DPD PKS Majalengka, kegiatan ini mengusung tema besar "Solid, Bergerak, Melayani" . Acara ini dihadiri oleh tokoh-tokoh penting, di antaranya: Ust. H. Hari Suswono (Sekretaris MPW PKS Jawa Barat) Ir. H. Ateng Sutisna (Anggota DPR-RI) dr. H. Encep Sugiana (Anggota DPRD Jawa Barat) Kang Deden Hardian Narayanto (Kang Dehan) (Ketua DPD PKS Majalengka & Wakil Ketua 1 DPRD Majalengka) Seluruh Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Majalengka dari Fraksi PKS. Struktur DPD (Kabid & Sekbid) serta Ketua DPC dari 26 kecamatan se-Majalengka. (Penampilan Angklung oleh Anak Istimewa SLB) Salah satu momen paling menyentuh dalam Rakerda kali ini adalah kehadiran anak-anak istimewa dari SLB Negeri dan SLB Swasta di Majalengka. Sebagai bentuk nyata kepedulian PKS...

Suarakan Kegalauan Tenaga Paruh Waktu, Anggota DPRD Majalengka Cegat Bupati Usai Paripurna

  Sampaikan Jeritan Tenaga Paruh Waktu, Bunda Dhora  Minta Bupati Majalengka Beri Kepastian MAJALENGKA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majalengka, Dhora Darojatin, M.Kes., secara langsung menyampaikan aspirasi dan kerisauan para tenaga kerja paruh waktu kepada Bupati Majalengka, Eman Suherman. Momen krusial ini terjadi sesaat setelah penutupan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Majalengka hari ini, Rabu (20/5). Langkah proaktif ini diambil Dhora setelah dirinya melakukan agenda silaturahmi dan menyerap aspirasi dari Pengurus IBI Ranting Talaga dan Ranting Bantarujeg. Dalam pertemuan tersebut, para tenaga kesehatan mengeluhkan beban psikologis dan ketidakpastian yang mereka hadapi akibat sistem perpanjangan kontrak yang harus dilakukan setiap tahun. Sebagai informasi, di Kabupaten Majalengka sendiri saat ini tercatat ada sekitar 168 bidan yang berstatus sebagai tenaga kerja paruh waktu. "Kemarin saya bersilaturahmi dengan Pengurus IBI Ranting Talaga ...

Redam Keresahan Warga Ranca Keong, Kang Dehan Tengahi Polemik Galian C di Jatimulya

  MAJALENGKA – Persoalan aktivitas Galian C di Blok Ranca Keong, Desa Jatimulya, Kecamatan Kasokandel, akhirnya menemui titik terang. Setelah sempat memicu keresahan warga sejak Desember 2025, Kang Dehan hadir sebagai penengah untuk menjembatani aspirasi masyarakat dengan pihak pengusaha, guna mencari solusi terbaik bagi semua pihak. Berawal dari kedatangan perwakilan warga Blok Ranca Keong, Desa Jatimulya, ke ruang kerjanya di Gedung DPRD Majalengka, Kang Dehan menengahi permasalahan aktivitas Galian C yang meresahkan masyarakat Kecamatan Kasokandel.  Dalam pertemuan di Gedung DPRD tersebut, keresahan warga bermula dari adanya aktivitas pertambangan di sebelah timur pemukiman yang dianggap tidak transparan. Selain masalah perizinan yang belum jelas, warga mengeluhkan ketiadaan sosialisasi awal serta dampak lingkungan yang mulai dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Mendengar keluhan dari masyarakat, Kang Dehan segera berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk Satpol PP...