Langsung ke konten utama

SEJARAH RINGKAS

Oleh
Pada 20 Juli 1998 PKS berdiri dengan nama awal Partai Keadilan (disingkat PK) dalam sebuah konferensi pers di Aula Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta. Presiden (ketua) partai ini adalah Nurmahmudi Isma'il.

Pada 20 Oktober 1999 PK menerima tawaran kursi kementerian Kehutanan dan Perkebunan (Hutbun) dalam kabinet pemerintahan KH Abdurrahman Wahid, dan menunjuk Nurmahmudi Isma'il (saat itu presiden partai) sebagai calon menteri. Nurmahmudi kemudian mengundurkan diri sebagai presiden partai dan digantikan oleh Hidayat Nur Wahid yang terpilih pada 21 Mei 2000. Pada 3 Agustus 2000 Delapan partai Islam (PPP, PBB, PK, Masyumi, PKU, PNU, PUI, PSII 1905) menggelar acara sarasehan dan silaturahmi partai-partai Islam di Masjid Al-Azhar dan meminta Piagam Jakarta masuk dalam Amandemen UUD 1945.

Akibat UU Pemilu Nomor 3 Tahun 1999 tentang syarat berlakunya batas minimum keikut sertaan parpol pada pemilu selanjutnya (electoral threshold) dua persen, maka PK harus merubah namanya untuk dapat ikut kembali di Pemilu berikutnya. Pada 2 Juli 2003, Partai Keadilan Sejahtera (PK Sejahtera) menyelesaikan seluruh proses verifikasi Departemen Kehakiman dan HAM (Depkehham) di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (setingkat Propinsi) dan Dewan Pimpinan Daerah (setingkat Kabupaten/Kota). Sehari kemudian, PK bergabung dengan PKS dan dengan penggabungan ini, seluruh hak milik PK menjadi milik PKS, termasuk anggota dewan dan para kadernya. Dengan penggabungan ini maka PK (Partai Keadilan) resmi berubah nama menjadi PKS (Partai Keadilan Sejahtera).

Setelah Pemilu 2004, Hidayat Nur Wahid (Presiden PKS yang sedang menjabat) kemudian terpilih sebagai ketua MPR masa bakti 2004-2009 dan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden PK Sejahtera. Pada Sidang Majelis Syuro I PKS pada 26 - 29 Mei 2005 di Jakarta, Tifatul Sembiringterpilih menjadi Presiden PK Sejahtera periode 2005-2010. Seperti Nurmahmudi Isma'il dan Hidayat Nur Wahid disaat Tifatul Sembiring dipercaya oleh Susilo Bambang Yudhoyono Presiden Indonesia ke 6 sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika. Maka estafet kepemimpinan pun berpindah ke Luthfi Hasan Ishaq sebagai pjs Presiden PK Sejahtera. Pada Sidang Majelis Syuro PKS II pada 16 - 20 Juni 2010 di Jakarta, Luthfi Hasan Ishaq terpilih menjadi Presiden PK Sejahtera periode 2010-2015.
Label:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Banjir di Tengah Pandemi, PKS Majalengka Ajak Masyarakat Berkontribusi

Oleh
Kepanduan DPD PKS Majalengka memberikan sarapan pagi kepada warga terdampak banjir di Kadipaten, Senin (8/2) Ketua DPD PKS Majalengka Roni Setiawan mengajak para pembaca dan masyarakat berkontribusi dalam membantu musibah banjir yang terjadi hari Ahad (7/2). Sebab di tengah pandemi yang masih terjadi, banjir menjadi musibah baru di Majalengka tahun ini. “Ditengah pandemi yang belum ketahuan ujungnya, kita dilanda musibah banjir khususnya di wilayah Kadipaten dan  Majalengka Utara, Ligung, Jatitujuh, Kertajati, Palasah. Banjir ini memang rutin hampir tiap tahun. Hanya tahun ini saya fikir lebih sedih karena terjadi di tengah pandemi.” ungkapnya dalam pesan singkat kepada media majalengka.pks.id Senin (8/2) pagi. Lebih lanjut Roni berharap kepada siapapun, baik pembaca, netizen dan masyarakat bisa berkontribusi sedikit untuk meringankan beban mereka. “Sehingga kenyataan berat yang dihadapi ini, kiranya pada para pembaca bisa berkontribusi sedikit meringankan beban mereka. Insya Allah...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Ini Alasan 14 Parpol Non Parlemen Dukung Prabowo

Oleh
Koalisi 14 partai politik non parlemen memberikan dukungan kepada Prabowo-Hatta Rajasa sebagai capres-cawapres pada pemilihan presiden 9 Juli 2014 mendatang. "Prabowo-Hatta merupakan dua tokoh yang mementingkan rakyatnya sehingga tidak mudah didikte negara lain. Prabowo-Hatta bukan capres boneka," kata Koordinator Nasional Aliansi Relawan Parpol Non-Parlemen Se-Indonesia, Arif Rahman, di Rumah Polonia, Jakarta, Rabu 4 Juni 2014. Selain itu, koalisi partai ini menyebutkan alasan lain. Menurut mereka, masih diperlukan duet militer sipil untuk memimpin Indonesia. "Untuk memimpin Indonesia, duet militer sipil masih dibutuhkan. Ini sesuai tantangan nasional dan internasional," ujar Arif Rahman. Selain itu, koalisi ini juga sepakat pasangan Prabowo-Hatta sebagai pasangan yang ideal dengan latar belakang yang jelas. Keduanya sosok yang mumpuni untuk memimpin bangsa ini. "Pak Prabowo orang yang tegas dengan latar belakangn...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Prabowo “Indonesia Harus Bangkit menjadi Negara Terhormat.”

Oleh
BERGELORA. Capres Prabowo membakar semangat puluhan ribu pendukung yang memadati lapangan GGM Majalengka. MAJALENGKA – Calon Presiden Nomor urut SATU, Prabowo Subianto kampanye terbuka di lapangan Gelanggang Generasi Muda (GGM) Majalengka, Jum’at (27/8) sore. Dalam orasi politiknya dihadapan puluhan ribu masa yang hadir memadati lokasi kampanye, prabowo memaparkan beberapa strategi politik. Disampaikan prabowo, bangsa Indonesia harus bangkit menjadi negara terhormat di mata dunia. Pasalnya negara ini merupakan negara kaya khususnya sumber daya alam (SDA). Hal ini diakui oleh sejumlah tokoh ekonomi dunia dan perusahaan terbesar di dunia. “tokoh-tokoh ekonomi dunia dan perusahaan terbesar di dunia menyatakan bahwa negara kita adalah negara terkaya kelima di dunia. Terutama dari segi sumber daya alam. Tetapi sangat disayangkan penggunaan kekayaan ini tidak mengalir ke rakyat.”jelas Prabowo.   Letjen Komando pasukan khusus (kopassus) tahun 1996-1998 ini mengakui,...
Posting Komentar
Baca selengkapnya