PKS Majalengka

Visi Indonesia yang dicita-citakan Partai Keadilan Sejahtera adalah: Terwujudnya Masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat Masyarakat Madani adalah masyarakat berperadaban tinggi dan maju yang berbasiskan pada: nilai-nilai, norma, hukum, moral yang ditopang oleh keimanan; menghormati pluralitas; bersikap terbuka dan demokratis; dan bergotong-royong menjaga kedaulatan Negara. Pengertian genuin dari masyarakat madani itu perlu dipadukan dengan konteks masyarakat Indonesia di masa kini yang merealisasikan Ukhuwwah Islamiyyah (ikatan keislaman), Ukhuwwah Wathaniyyah (ikatan kebangsaan) dan Ukhuwwah Basyariyyah (ikatan kemanusiaan), dalam bingkai NKRI. Perjuangan untuk mewujudkan masyarakat madani, baik secara struktural maupun kultural, sebagai bagian dari dakwah dalam maknanya yang historik, positif dan obyektif bagi umat Islam dalam bingkai NKRI adalah bagian dari upaya merealisasikan tujuan didirikannya PK Sejahtera sebagaimana dicantumkan dalam Ang...

Pada 20 Juli 1998 PKS berdiri dengan nama awal Partai Keadilan (disingkat PK) dalam sebuah konferensi pers di Aula Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta. Presiden (ketua) partai ini adalah Nurmahmudi Isma'il. Pada 20 Oktober 1999 PK menerima tawaran kursi kementerian Kehutanan dan Perkebunan (Hutbun) dalam kabinet pemerintahan KH Abdurrahman Wahid, dan menunjuk Nurmahmudi Isma'il (saat itu presiden partai) sebagai calon menteri. Nurmahmudi kemudian mengundurkan diri sebagai presiden partai dan digantikan oleh Hidayat Nur Wahid yang terpilih pada 21 Mei 2000. Pada 3 Agustus 2000 Delapan partai Islam (PPP, PBB, PK, Masyumi, PKU, PNU, PUI, PSII 1905) menggelar acara sarasehan dan silaturahmi partai-partai Islam di Masjid Al-Azhar dan meminta Piagam Jakarta masuk dalam Amandemen UUD 1945. Akibat UU Pemilu Nomor 3 Tahun 1999 tentang syarat berlakunya batas minimum keikut sertaan parpol pada pemilu selanjutnya (electoral threshold) dua persen, maka PK harus merub...

Seperti sikapnya selama ini, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengukuhkan keputusannya, menolak kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Keputusan ini menunjukkan FPKS konsisten bersama penderitaan rakyat. "PKS istiqomah dengan sikap-sikapnya sebagaimana pidato Presiden PKS dalam pembukaan dan penutupan Mukernas PKS. PKS adalah senantiasa bersama rakyat dan berjuang bersama rakyat," kata Sekretaris FPKS DPR Abdul Hakim, dalam rapat paripurna DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (30/3/2012). Setelah mencermati postur anggaran yang mengalokasikan subsidi Rp 225 triliun, FPKS memandang cadangan fiskal dan subsidi masih memungkinkan pemerintah tidak menaikkan harga BBM bersubsidi. "Karenanya FPKS konsisten bersama penderitaan rakyat, maka FPKS menolak kenaikan harga BBM," ucap Abdul Hakim. PKS juga menolak amandemen (perubahan) pasal 7 RUU APBNP 2012 yang melarang pemerintah menaikkan harga BBM. PKS sepakat dengan PDIP, Gerindra, dan Hanura. "PKS berpend...