Audiensi ini dilakukan terkait dengan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif (PHPU Legislatif) 2014 yang akan digelar MK.
"Kami akui ada satu atau dua yang masuk angin, tidak netral begitu. Kalau bersaksi nanti malah memberikan fakta terbalik," ujar Muhammad di gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (16/5).
Sesuai peraturan MK, Bawaslu adalah salah satu pihak terkait sebagai lembaga pengawas pemilu. MK berwenang memanggil anggota panwas untuk bersaksi dalam sidang PHPU. Namun, Muhammad tak ingin panwas yang tidak netral memberikan kesaksian.
"Kami akan beri surat agar panwas ini jangan bersaksi, memang tidak netral dan bermasalah dengan integritas," ujar Muhammad.
Bawaslu, lanjut Muhammad, akan memberikan pengarahan terlebih dahulu kepada anggota panwas sebelum bersaksi di MK. Dia menambahkan tak semua anggota panwas bisa bersaksi langsung di MK.
"Karena kami khawatir tidak semua panwas bisa bersaksi di persidangan, alasan psikologi dan kompetensi itu nervous. Jadi apa yang disiapkan bagus tertulis, tapi ketika menyampaikan itu grogi, namun ada juga yang menurut penilaian kami bisa diberikan kesempatan menyampaikan secara lisan dan langsung," ujar Muhammad.
Menanggapi pernyataan Bawaslu, Ketua MK, Hamdan Zoelva menyerahkan proses anggota panwas menjadi saksi kepada Bawaslu. Ia juga mengaku menemukan anggota panwas yang tidak netral sejak sidang PHPU Pilkada sepanjang 2013 lalu.
"Ini pengalaman pilkada banyak yang nakal juga, dua panwas beda, satu ke A satu ke B. Memang tetap harus rekomendasi Bawaslu, tapi memang perlu kerja keras dan standby setiap saat," ujar Hamdan.[skalanews/dm/pksnongsa.org]
Komentar
Posting Komentar