Langsung ke konten utama

Kebijakan Menyimpang, PKS Melawan

Oleh : Emy Hajar Abra (Kompasianer)
Tiap media mempunyai cara “ketertarikan” tersendiri, agar obyek yang disuguhkan tidak menjadi angin lalu semata. malam ini ILC menyuguhkan perbincangan menarik dengan judul “PKS MELAWAN”, tema itu salah justru dirasa cukup tepat, bukan sekedar untuk menarik semata, tetapi memang itulah yang terjadi pada sikap PKS sekarang.

Menurut hemat penulis, sekalipun tema tersebut tepat namun sayangnya terlampau luas untuk dijadikan pembahasan, bagaimana tidak Karni selaku moderator dalam sesi pertamanya justru melontarkan beberapa pertanyaan yang sekali lagi tidak fokus namun seakan-akan hanya menjadikan PKS sebagai obyek untuk membayar ketidakhadirannya dalam ILC beberapa minggu yang lalu.

Karena kalau memang yang akan dibahas adalah BBM, maka yang akan dijadikan big point adalah BBM itu sendiri, dengan mengundang semua pakar dan salah satunya PKS, bukan justru yang terjadi sebaliknya PKS yang menjadi titik pangkal, dan BBM hanya seperti pemanis semata, sekalipun PKS adalah koalisi namun sedari awal sikap PKS sudah menunjukkan sikapnya tentang kenaikan BBM. toh tentang kenaikan BBM bukan hanya tentang PKS semata namun tentang semua partai yang terlibat atas nama rakyat.

Beberapa bulan ini memang PKS menjadi issu yang terus dimainkan media, yang juga direspon beragam oleh masyarakat, oleh karena itu wajar saja jika kemudian PKS menjadi tidak menarik pembahasannya. maklum saja karena partai ini mengusung islam sebagai landasannya sehingga para pihak dengan gampang jika ingin melemparnya dengan kalimat-kalimat beragam yang menyudutkan walau memang lebih mudah juga terbantahkan.

Judul “PKS melawan” kemudian oleh penulis disempurnakan menjadi “KEBIJAKAN MENYIMPANG PKS MELAWAN”, adalah lebih jelas dari pada ketidakjelasan fokus yang diambil oleh ILC.

Sewajarnya, jika seseoarang diam namun terus dinjak-injak dan menjadi tidak diperlakukan dengan baik atas hasil kerjanya, maka LAWAN adalah jawabnnya., bahkan cendrung kepada KEWAJIBAN untuk melawan dengan cara yang santun dan cerdas, bukan justru dengan politik kotor dan terkesan kerdil dalam permainannya.

Kasus LHI dari awal skenario sampai pada aset yang disita bahkan yang dicari-cari dari beberapa tahun silam yang tidak jelas koneksitasnya, sampai pada issu pembubaran partai dan sekarang tentang kasus BBM, memang sudah sepantasnya PKS bersikap dengan cara yang tepat yakni LAWAN.

Lihat saja “taring” KPK hanya terlihat tajam pada PKS, ada apa ini?, sedangkan kasus-kasus lainnya hanya dimasak setengah matangpun tidak. bahkan yang terungkap beberapa waktu lalu, KPK justru “bermain-main” dengan hak wewenang mereka atas kasus-kasus tersebut.

Maka atas semua kejadian dan kasus yang menimpa PKS, sekali lagi PKS bukan menghindar ketika salah, membantah ketika salah, menjauh ketika salah, namun PKS adalah kewajiban baginya untuk mendudukan masalah dan issu serta menanggapi atas semua PENYIMPANGAN yang telah terjadi. dan ketika salah maka PKS akan bersikap dengan jauh lebih terhormat dan mendidik.

Berapa banyak fitnah yang ditebarkan, berapa banyak juga kekejian yang dimainkan, namun PKS diam, sayangnya sekali PKS LAWAN,rupanya PKS tetap menjadi sorotan. ada apa dengan PKS?, Sebegitu krusialkah sehingga membuat banyak kalangan tertarik untuk mengangkatnya ke permukaan.

Diam memang baik, namun jika terus diam dan terus pula dipermainkan, maka LAWAN adalah kewajiban tiap orang dengan cara yang elegan.

Tulisan ini memang bukan membahas teoritis tentang dampak kenaikan BBM, namun kalimat yang lontarkan oleh Ruhut bahwa “rakyat tidak peduli tentang harga BBM yang penting BBM itu ada”,adalah BOHONG dan menyakitkan bagi rakyat, karena dampak kenaikan adalah dampak yang akan berketerusan untuk semua bahan pokok yang dibutuhkan oleh rakyat. (Kompasiana)

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Rakerda PKS Majalengka 2025: Sinergi Anak Muda, Kepedulian Disabilitas, dan 8 Program Unggulan "Solid, Bergerak, Melayani"

  (Suasana Serba Orange di Rakerda PKS Majalengka tahun 2025) MAJALENGKA – Dewan Pimpinan Tingkat Daerah (DPTD) PKS Majalengka sukses menyelenggarakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) pada Sabtu, 20 Desember 2025. Bertempat di Aula DPD PKS Majalengka, kegiatan ini mengusung tema besar "Solid, Bergerak, Melayani" . Acara ini dihadiri oleh tokoh-tokoh penting, di antaranya: Ust. H. Hari Suswono (Sekretaris MPW PKS Jawa Barat) Ir. H. Ateng Sutisna (Anggota DPR-RI) dr. H. Encep Sugiana (Anggota DPRD Jawa Barat) Kang Deden Hardian Narayanto (Kang Dehan) (Ketua DPD PKS Majalengka & Wakil Ketua 1 DPRD Majalengka) Seluruh Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Majalengka dari Fraksi PKS. Struktur DPD (Kabid & Sekbid) serta Ketua DPC dari 26 kecamatan se-Majalengka. (Penampilan Angklung oleh Anak Istimewa SLB) Salah satu momen paling menyentuh dalam Rakerda kali ini adalah kehadiran anak-anak istimewa dari SLB Negeri dan SLB Swasta di Majalengka. Sebagai bentuk nyata kepedulian PKS...

Dukung Pelestarian Budaya dan Genetik Domba, Ika Purnama Alam Hadiri Kontes Ketangkasan Domba Garut

  Majalengka -  Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia (HPDKI) DPC Majalengka menggelar acara Kontes Seni Ketangkasan Domba Garut (SKDG) Piala DPD dan Kualifikasi Piala Presiden. Pada tahun 2023 ini, Majalengka menjadi tuan rumah putaran 8 terakhir Se-Jawa Barat (22-23/07). Hari Pertama Kegiatan Kontes Ketangkasan  Domba Garut Kontes Domba Kambing ini diselenggarakan sebagai bentuk perayaan Hari Jadi Majalengka Ke-533 dan dihadiri oleh Wakil Bupati Majalengka, Perwakilan Polres Majalengka, Kadis Budpar, Ika Purnama Alam (Aleg F-PKS / Dewan Pembina HPDKI), Camat Dawuan, Polsek Dawuan, Danramil Dawuan, DPD HPDKI Jabar, Pengurus DPC HPDKI Majalengka, serta Peternak Domba Garut Se-Jawa Barat dari pemengpek Garut, Pelabuan Ratu, Sukabumi, Banten, Majalaya, Bandung dan lainnya. Hari Kedua Pelaksanaan Kontes Ketangkasan Domba Garut Ika berharap, acara ini dapat menjadi ajang pelestarian budaya dan genetik domba garut yang menjadi identitas domba Jawa Barat, meningkatkan m...

Fraksi PKS DPRD Geram, Bupati Majalengka Tak Hadiri Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi Terkait Raperda

  Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Majalengka Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2022/SabaCirebon /   Fraksi   PKS   DPRD Majalengka  dibuat geram oleh  Bupati  Majalengka, Karna Sobahi. Pasalnya, dalam  rapat  paripurna yang beragendakan pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (Raperda) pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2022 pada Senin (3/7/2023) kemarin, orang nomor satu di kota angin itu justru tak hadir. Kehadiran  Bupati  diwakili oleh Wakil  Bupati  Majalengka Tarsono D Mardiana dan Sekretaris Daerah (Sekda) Majalengka, Eman Suherman. Saat dikonfirmasi, anggota fraksi  PKS  yang juga sebagai orang pembaca pandangan umum fraksinya, Deni Koharuddin mengatakan, sejatinya pandangan umum fraksinya disampaikan secara normatif. Namun insiden terjadi kala dirinya menegur Ketua DPRD dan Wakil  Bupati  melihat  Bupati  tak hadir, sebelum pembacaan itu dimulai. "Panda...